Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI
Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI
Peraturan Menteri Nomor 01-m-ind-per-1-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
Peraturan Menteri Nomor 01-m-ind-per-1-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
Peraturan Menteri Nomor 01-m-dag-per-1-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Nomor 01-m-dag-per-1-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
STRATEGIPEMBIAYAANTAHUNANMELALUIUTANGTAHUN 2014
PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN !NDEKSASI
Perubahan Keempat atas
Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar
Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap
Hak Keuangan/Administratif Presiden dan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI
Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 200
Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PEDOMAN PENYUSUNAN BENCHMARK YIELD/PRICE
Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN IMBAL HASIL/HARGA ACUAN
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Ratification of Agreement on Technical Cooperation between Republic of Indonesia and Republic of Argentina
Peraturan Menteri Nomor pm8 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA
Peraturan Menteri Nomor pm8 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA
Peraturan Menteri Nomor pm38 Tahun 2012 tentang RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Peraturan Menteri Nomor pm38 Tahun 2012 tentang RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Peraturan Menteri Nomor pm36 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
Peraturan Menteri Nomor pm36 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
Peraturan Menteri Nomor pm35 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
Peraturan Menteri Nomor pm35 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
Peraturan Menteri Nomor pm34 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA
Peraturan Menteri Nomor pm34 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA
Peraturan Menteri Nomor pm33 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNIK PENERBANGAN