Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/PER/M.KUKM/XI/2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL
Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/PER/M.KUKM/XI/2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL
Peraturan Badan Nomor 01-pb-ma-iii-2014 Tahun 2014 tentang PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI
Peraturan Badan Nomor 01-pb-ma-iii-2014 Tahun 2014 tentang PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI
Peraturan Menteri Nomor 01-m-ind-per-1-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTILSERTA INDUSTRI ALAS KAKI
Peraturan Menteri Nomor 01-m-ind-per-1-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 123/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTILSERTA INDUSTRI ALAS KAKI
Peraturan Menteri Nomor 01-m-dag-per-1-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR
Peraturan Menteri Nomor 01-m-dag-per-1-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENCATATAN KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN SOSIAL
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang KONSUL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERUBAHANKEDUAATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR23 TAHUN
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
Peraturan Badan Nomor 005-per-komnasham-ix-2014 Tahun 2014 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KOMNAS HAM
Peraturan Badan Nomor 005-per-komnasham-ix-2014 Tahun 2014 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KOMNAS HAM
Peraturan Badan Nomor 001b-per-komnasham-ii-2014 Tahun 2014 tentang PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
Peraturan Badan Nomor 001b-per-komnasham-ii-2014 Tahun 2014 tentang PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
Peraturan Badan Nomor 001a-per-komnasham-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
Peraturan Badan Nomor 001a-per-komnasham-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Susunan
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
KEPABEANAN).
Pemerintahan Daerah
KONSERVASI TANAH DAN AIR
PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
UNKNOWN Tahun 0
INDUSTRIAL AFFAIRS
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Badan Layanan Umum Daerah;
Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif
MARINE AFFAIRS
Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2015
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada tingkat pertama dan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI