Peraturan Pemerintah (5,095)
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA,
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Sungai
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009
PINJAMAN DAERAH
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI
PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN P EMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN M ODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS
TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN
SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN
PP No. 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN
JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Badan Usaha Milik Negara, perlu
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH