Peraturan Pemerintah (5,095)
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
PENGHASILAN,FASILITAS, PENGHARGAAN,DAN HAK-HAK LAIN BAGI
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG
PERLUASANKESEMPATANKERJA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
PERUBAHANKESEBELASATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR 14
PERUBAHANKEDUABELAS ATAS PERATURANPEMERINTAHNOMOR 10
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERUBAHANKESEMBILANATASPERATURANPEMERINTAH NOMOR 29
PERUBAHANKESEMBILAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008
PERUBAHANKEEMPATATASPERATURANPEMERINTAH NOMOR 32
TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH,
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
Veterinary Public Health and Animal Welfare.
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA