Peraturan Menteri Keuangan (3,066)
PEDOMAN PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI
TATA CARA PENGGABUNGAN BEBERAPA KEGIATAN, OUTPUT, DAN LOI<ASI
PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA
PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK ATAS
PEDOMAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
Pelunasan Cukai;
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
UNKNOWN Tahun 0
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 8
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PETUNJUK TEKNIS
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara
PERUBAHAN KEDUA ATAS
Pedoman
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Pengelolaan Keu angan Badan Layanan Umu m (Lembaran
TOKO BEBAS BEA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
KLASIFIKASI ANGGARAN
TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN HUKUM
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU
PENGELOLAAN DANA DESA
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU