Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

UU 24/1947 Berlaku

NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES.

PP 23/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947 tentang MAHKAMAH TENTARA DAERAH TERPENCIL

UU 23/1947 Berlaku

PENGHAPUSAN PENGADILAN-RAJA DI JAWA DAN SUMATERA.

PP 22/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 tentang MAHKAMAN TENTARA SEMENTARA

UU 22/1947 Berlaku

PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.

PP 21/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947 tentang PENEMPATAN KOMISARIS NEGARA DI LUAR JAWA

UU 21/1947 Berlaku

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DILUAR HADIR TERDAKWA.

PP 20/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 tentang PERATURAN PROMES NEGARA

UU 20/1947 Berlaku

PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.

PP 2/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1947 tentang PEMBENTUKAN BADAN INDUSTRI NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENGURUS DAN MENGATUR PERINDUSTRIAN

UU 2/1947 Berlaku

DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN

PP 19/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 tentang PERATURAN MEMUAT PENAMBAHAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1947 TENTANG SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM, JAKSA, PANITERA SERTA PANITERA PENGGANTI

PP 18/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947 tentang PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI

UU 18/1947 Berlaku

PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP

PP 17/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1947 tentang PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK PARA MENTERI

UU 17/1947 Berlaku

PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA

PP 16/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1947 tentang INSTRUKSI UNTUK WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA

UU 16/1947 Berlaku

PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA.

PP 15/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1947 tentang PENYELENGGARAAN TATA USAHA KEUANGAN DI TIAP-TIAP KEMENTERIAN

UU 15/1947 Berlaku

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PP 14/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA

UU 14/1947 Berlaku

PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DI RUMAH MAKAN

PP 13/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1947 tentang ONGKOS JALAN UNTUK PEGAWAI NEGERI, YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

UU 13/1947 Berlaku

PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH

PP 12/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1947 tentang PERATURAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA

UU 12/1947 Berlaku

MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO

PP 11/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang MENGURUS BARANG-BARANG YANG DIRAMPAS DAN BARANG-BARANG BUKTI

UU 11/1947 Berlaku

MENGUBAH ORDONANSI PAJAK POTONG 1936

PP 10/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang PERATURAN SUMPAH JABATAN HAKIM, JAKSA PANITERA SERTA PANITERA-PENGGANTI PADA PENGADILAN TENTARA

UU 10/1947 Berlaku

PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921

PP 1/1947 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947 tentang MENETAPKAN TARIP BEA KELUAR

UU 1/1947 Berlaku

DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

PP 9/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946 tentang SUSUNAN PERATURAN AKAN MENJALANKAN UNDANG UNDANG TAHUN 1946 NO. 12 DARI HAL PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT

UU 9/1946 Berlaku

PERATURAN UNTUK MEROBAH UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1946

PP 8/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 tentang PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA UNTUK DAERAH PROPINSI SUMATERA

UU 8/1946 Berlaku

PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA.

PP 7/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA ANGGOTA MAHKAMAH TENTARA AGUNG, JAKSA TENTARA DAN PANITERA MAHKAMAH TENTARA

UU 7/1946 Berlaku

PENGADILAN TENTARA.

PP 6/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946 tentang MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA

UU 6/1946 Berlaku

KEADAAN BAHAYA.

PP 5/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI SERANG DAN PAMEKASAN

UU 5/1946 Berlaku

PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN

PP 4/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN PUSAT PERKEBUNAN NEGARA

UU 4/1946 Berlaku

PINJAMAN NASIONAL 1946

PP 3/1946 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN BADAN PEYELENGGARA PERUSAHAAN GULA

UU 3/1946 Berlaku

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA

UU 24/1946 Berlaku

PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UU 23/1946 Berlaku

PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UU 22/1946 Berlaku

PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.

UU 21/1946 Berlaku

CUKAI TEMBAKAU.