Semua Peraturan (45,307)
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI 1921.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1948 tentang MENGHITUNG TERNAK DALAM TAHUN 1948
PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1948 tentang PERATURAN PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK BANK BERHUBUNG DENGAN ADANYA UANG PALSU
MENETAPKAN BEA TAMBAHAN ATAS BEA MASUK.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1948 tentang JAMINAN TERSEDIANYA TANAH TANAH OLEH KELURAHAN KELURAHAN GUNA PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERTANIAN DI DAERAH SURAKARTA DAN JOGJAKARTA
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1948 tentang MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG UNDANG BEA MATERAI 1921
UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAI
MEMPERPANJANG LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 tentang PERATURAN YANG MENGATUR KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT DI SUMATRA
Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang MENUNDA BERLAKUNYA PASAL 6 OSAMU SEIREI NO. 7, TAHUN 1944 TENTANG LAMANYA JABATAN KEPALA DESA
mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog"
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947 tentang KANTOR URUSAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA
NATURALISASI FRANS MATHEAS HESSE
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 tentang PEMERINTAHAN SUMATERA
MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 tentang PERMOHONAN GRASI
SUSUNAN DAN KEKUASAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1947 tentang MENGHAPUSKAN LARANGAN KELUAR MASUK BARANG DARI DAN KE DAERAH
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1946
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1947 tentang MEMBERI KETENTUAN TENTANG KEWARGAAN NEGARA SESEORANG
NATURALISASI SALIM BASJIR
41 AANWIJZING OVERSCHRIJVINGSAMBTENAREN
MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA
MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM DISIPLIN TENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1947 tentang MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA, SUKABUMI, SIBOLGA DAN KOTARAJA
NATURALISASI JOHANN JORDAN
MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167)
UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA
PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA.
PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21, TAHUN 1947.
MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI
PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN
MEMUSATKAN SEGALA URUSAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI PADA
PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tentang MENGUBAH BENTUK MATERAI TEMPEL, MATERAI DAGANG DAN MATERAI UPAH
PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1947
CUKAI MINUMAN KERAS
PERATURAN CUKAI ATAS TEMBAKAU YANG BELUM DIKENAKAN CUKAI MENURUT STBL.
NATURALISASI CURT ULRICH GROOS
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 tentang PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 JO. NO. 18 TAHUN 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI
NATURALISASI HERMAN OSCAR GUSTAY FISCHER.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1947 tentang MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 1947 NOMOR 17, DARI HAL PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK MENTERI
NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang PERATURAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI POLISI