Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

KEPPRES 29/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1988 tentang BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL

PP 29/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN PASAL 16 PP 22-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

KEPPRES 28/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PP 28/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI SAMPING JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG

KEPPRES 27/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1987

PP 27/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA

KEPPRES 26/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang BADAN PERTAHANAN NASIONAL

PP 26/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN PP 6-1969 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 35-1977

KEPPRES 25/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang PENETAPAN BESARNYA TOL DAN LANGGANAN TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL

PP 25/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PEUNDEUY DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT, KECAMATAN KOTA SUKABUMIBARAT DAN KOTA SUKABUMI TIMUR DI KOTAMADYA TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN MANIIS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

KEPPRES 24/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN KEPPRES 18-1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHITUNG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES 51-1986

PP 24/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS UNELEC INDONESIA (UNINDO PT)

KEPPRES 23/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang STATUS DAN PENGELOLAAN KERATON KESULTANAN SURAKARTA

PP 23/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

KEPPRES 22/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1988 tentang PENGESAHAN AN AGREEMENT AMONG THE GOVERMENTS OF BRUNEI DARUSSALA, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA THE REPUBLIK OF THE PHILIPINES, THE REPUBLIK OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

PP 22/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA

PP 21/1988 Berlaku

PP No. 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekalongan, Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang

KEPPRES 21/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1988 tentang PENGESAHAN PROTOCOL OF 1978, RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

PP 21/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG

KEPPRES 20/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1988 tentang PENGESAHAN REVISED BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES

PP 20/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AINARO DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOVALIMA

INPRES 2/1988 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang PENATARAN PENGAWASAN MELEKAT BAGI PEJABAT REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 2/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG BERHENTI ANTAR WAKTU

PP 2/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH

UU 2/1988 Diubah

PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 19/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1984

PP 19/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

KEPPRES 18/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang MENYEDIAKAN DAN PELAYANAN PELUMAS SERTA PENANGANANAN PELUMAS BEKAS

PP 18/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 tentang PENETAPAN BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI SEBAGAI PENYELENGGARA KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI MUATAN DAN RUANG KAPAL

KEPPRES 17/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS REKAMAN SUARA ANTARA RI DAN MASYARAKAT EROPA

PP 17/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT

PP 16/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IX

KEPPRES 15/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PP 15/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETRO KIMIA GRESIK

KEPPRES 14/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988 tentang PENUTUPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986

PP 14/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PUTRA I

KEPPRES 13/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN

PP 13/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

KEPPRES 12/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

PP 12/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

PP 11/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA

KEPPRES 10/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1966 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI

PP 10/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GALANGAN KODJA INDONESIA

INPRES 1/1988 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPPRES 1/1988 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1988

PP 1/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER GIGI

UU 1/1988 Diubah

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982

KEPPRES 9/1987 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang SUSUSNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PP 9/1987 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

KEPPRES 8/1987 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF AUSTRIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL BESERTA PROTOKOLNYA