Semua Peraturan (45,307)
PENGHAPUSAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT
PENGHAPUSAN KEWAJIBAN MEMILIKI REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN MALUKU, PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIRTA RAYA MINA, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMUDERA BESAR KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINAS SERTA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA
GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN
Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1998 tentang PEMBERIAN REHABILITASI
Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1998 tentang PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA UNTUK PENGINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONL A AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPPRES 42-1996 TENTANG PEMBATALAN MOBIL NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
PENERTIBAN SUMBER-SUMBER DANA YAYASAN
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PERDAGANGAN ANTAR DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang TUNJANGAN DOSEN
Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1998 tentang KOORDINASI PELAKSANAAN OPERASIONAL YAYASAN SUPERSEMAR, DHARMAIS, DAKAB, AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA, DANA SEJAHTERA MANDIRI, DANA GOTONG ROYONG DAN TRIKORA
Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGANKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 1998
Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 tentang DEWAN PENEGAKAN KEAMANAN DAN SISTEM HUKUM
Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENINGKATAN JARING PENGAMAN SOSIAL
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN KEPPRES 50-1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES 45-1997
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH
Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPPRES 34-1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 26-1995
Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 1998 tentang TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LIWA
Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang TIM KOORDINASI DAN SUB TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL
Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH RI
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASIN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1998
Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 tentang KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN (KEDUA) PP 46-1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 57-1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI
Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)