Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAHDAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA QANUN KABUPATEN ACEH TENGAHNOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAHDAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEBIJAKAN PERBERASAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI
Peraturan Menteri Nomor 78-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUASECARA WAJIB
Peraturan Menteri Nomor 78-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUASECARA WAJIB
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 2006 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 2006)
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 77-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01-3751-2006) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Nomor 77-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01-3751-2006) SECARA WAJIB
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN)
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATON OF SOUTHEAST ASIA NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI
Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEMERINTAHAN ACEH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008 tentang PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Peraturan Menteri Nomor 72-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN LINTING SIGARET (ROKOK)
Peraturan Menteri Nomor 72-m-ind-per-10-2008 Tahun 2008 tentang PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN LINTING SIGARET (ROKOK)
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT TENTANG KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON EDUCATIONAL AND CULTURAL COOPERATION)
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2008 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005-2025
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAHNOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINANPENYENGGARAAN KOPERASI
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADUDAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2025
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2008 tentang PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2008 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2025
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2008 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA
TIM NASIONAL PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN