Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERMENKEU 8-pmk-05-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PERMEN 8-pmk-05-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PERMENHAN 8/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

PERMENPERA 8/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMENAG 8/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431H/2010M

PERMEN_PPPA 8/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

PERMEN_ESDM 8/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI, SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN SUB BIDANG INSPEKSI

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GORONTALO

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2011

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA KOPERASI PEGAWAI BINA SEJAHTERA

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI TERMINAL

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PERATURAN_POLRI 8/2010 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU HARA

PERATURAN_LSN 8/2010 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI DIKLAT SANDI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN_BKPM 8/2010 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

PERDA 8/2010 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PERBAN 8/2010 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

PERMEN 8/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI, SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN SUB BIDANG INSPEKSI

PERPRES 8/2010 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICE (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMENKELIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

KEPPRES 8/2010 Berlaku

DEWAN NASIONAL KAW ASAN EKONOMI KHUSUS

PP 8/2010 Berlaku

PERUBAHAN KETIGA ATAS

UU 8/2010 Diubah

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERMENKEU 79-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 79-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU

PERMEN 79-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 79-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU

PERPRES 79/2010 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA)

PP 79/2010 Diubah

BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN

PERMENKEU 78-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 78-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

PERMEN 78-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 78-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

PERPRES 78/2010 Diubah

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

PP 78/2010 Berlaku

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

PERMENKEU 77-pmk-06-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 77-pmk-06-2010 Tahun 2010 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,KECIL,DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMEN 77-pmk-06-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 77-pmk-06-2010 Tahun 2010 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,KECIL,DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERPRES 77/2010 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PP 77/2010 Diubah

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

PERMENKEU 76-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 76-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

PERMEN 76-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 76-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

PERPRES 76/2010 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PP 76/2010 Diubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

PERMENKEU 75-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

PERMEN 75-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

PERMENPERIN 75-m-ind-per-7-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-7-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES)

PERMEN 75-m-ind-per-7-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-7-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES)

PERPRES 75/2010 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PP 75/2010 Berlaku

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA

PERMENKEU 74-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 74-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

PERMEN 74-pmk-03-2010/2010 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 74-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

PERPRES 74/2010 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PP 74/2010 Berlaku

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA