Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN
Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, diperlukan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 7 (tujuh) jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.
FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
Kementerian
Perbendaharaan Negara *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
UNKNOWN Tahun 0
MEKANISME PENYELESAIAN PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG -
PEDOMAN TEKNIS PEMINDAHAN SALDO
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM
DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM INFORMASI
PENGHENTIAN PENYALURAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT
Keberatan Wajib
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PEDOMAN PEMBATASAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEPULUH
UJI COBA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN MITRA UTAMA KEPABEANAN
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN DAN
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEBELAS
PENERAPAN APLIKASI CEISALITE DI LINGKUNGAN DIREKTORAT