Keputusan Presiden (3,160)

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang PENGECUALIAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang JENIS DAN KRITERIA PERUSAHAAN PERSEROAN TERTENTU YANG DAPAT DIKECUALIKAN DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PEMEGANG SAHAM ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 183-1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI

BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG

HARI FILM NASIONAL

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI

PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION)

TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF SEA OF 10 DECEMBER 1982

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang REMISI

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI

Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG TRANSIT

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT IS AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILLIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PROTOKOL PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH BRUNEI DARUSALAM, RI, MALAYSIA, REPUBLIK PILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN INVESTASI)

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, GUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPPRESIDENAN

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI

PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 26-1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tentang BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1999 tentang PENASEHAT WAKIL PRESIDEN

penyelesaian politik Propinsi Timor Timur

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENEGLAKAN PAJAK DAN PENGHASILAN

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI EKSPLORASI LAUT MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1999 tentang SEKRETARIAT PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1999 tentang TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN RI PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA