Pencarian

…usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. 8. Prinsip Syariah ada

…adalah ng melakukan penerbitan Efek Beragun Aset dalam rangka Sekuritisasi dan penerbitan Surat Utang. 10.Kumpu1an... SK No 043168 A --- PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA 1. Kumpulan Piutang adalah keseluruhan Aset Keuangan yang dibeli dan/atau diperoleh Penerbit dari Kreditor Asal. 1. Pemodal

… 1. pengelola penerimaan negara; 1. pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan 1. pengelola pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah, dilaksanakan oleh DJPb; dan - UAP BUN TK atas pengelola utang perhitu

…dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang m

…tingkat kesehatan Bank, dan dana pihak ketiga. Ayat (2) SK No 163798 A --- FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (2) Langkah antisipatif yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan termasuk meminta kepada Bank untuk melakukan tindakan perbaikan segera (prompt anectiue actions) dan

…yang pemungutannya diatur dengan undang-undang sebagai perwujudan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal,

…penyelesaian piutang pada Badan Usaha Milik Negara dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan; - memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan - Pemerintah melakukan pengaw

…3). (5) Untuk dapat menyediakan jasa bagi industri sektor keuangan, Profesi Penunjang Sektor Keuangan wajib: - terlebih dahulu memperoleh izin dari kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas profesi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan - terdaftar pada: 1. Otoritas. .

…rugi di antaranya mencakup perbaikan proses bisnis dan tata kelola. Selain berupa kesepakatan, ganti rugi juga dapat pengembalian berupa dana yang berasal dari keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah dalam penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa ke

…5) Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,huruf b, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan. (6) Dalam mengelola tikuiditas sebagaimana dimaksud menjaga pada ayat {21 hu

…ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. Penjelasan Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perd

…ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. Penjelasan Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perd

…3) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp129.844.930.403.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah) terdiri atas: 1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp142.569.169.663.0

…Ayat (4) Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Huruf a Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan pelayanan publik”, antara lai

…termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan - memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/swasta

…air PAM). Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut : - jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter spesialis; - jasa di bidang pelayanan sosial, seperti pant

…pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung

…produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara lain. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), sebagai instansi pemerintah pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural (LNS), dibentuk untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta

…Dalam hal terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan Baki Debet selama periode yang ditagihkan, Baki Debet yang digunakan adalah Baki Debet terbaru setelah terjadi perubahan. ■ Hari bunga/hari margin merupakanjumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin --- Contoh Pe