Pencarian

…Penjamin Simpanan tidak menghilangkan proses rekonsiliasi dan verifikasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penetapan Simpanan layak dibayar apabila Bank menjadi Bank Dalam Resolusi. Penyampaian data ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan lembaga Penjamin Si

…sebagai pimpinan Dewan Komisioner, di antaranya juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif, termasuk menetapkan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kepala Eksekutif, jika dibutuhkan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kepala Ek

…memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo (repurchase agreemenf) Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/ swasta melalui perbankan. (21 Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden. (3) Pembelian Surat Berharga Negara berjan

… b. sehat jasmani dan rohani; c.mempunyai... SK No 164lll A (4) PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA c. mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi; d. bukan pengurus partai politik saat pencalonan; e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, industri

…Frinsip Syariah; b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Pr

…Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 16E} Dala

…mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 7. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penj

…rugi di antaranya mencakup perbaikan proses bisnis dan tata kelola. Selain berupa kesepakatan, ganti rugi juga dapat berupa dana yang berasal dari pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah dalam penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keu

…telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; i. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung; j. bukan p

…terlebih dahulu memperoleh izin dari kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas profesi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. terdaftar pada: 1. Otoritas. . . d. e. f. o b' h. i. SK No 164421 A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 1. Otoritas Jasa Keuangan untuk Profesi Penunjang

…Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang

…yang dibentuk dalam rangka meneegah dan memberantas tindak pidana peneueian uang. 1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menJaga kelanearan sistem pembayaran, serta mengatur dan m

…perusahaan. 1. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkar: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengar: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 1. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingka: LPS adalah lembaga independen yang berf

…1. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. 8 . Chanelling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan

…Satker baik di tingkat pusat clan/ atau daerah, meliputi: ( --- 1. pelaksanaan operasional KKP Domestik secara menyeluruh; 1. penerbitan dan penyampaian tagihan dalam bentuk e-billing kepada pemegang KKP Domestik dan/ atau Administrator KKP Domestik; 1. penyediaan manfaat dan layanan KKP Dom

…sebagai gateway oleh Menteri untuk menampung pengalihan dana Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak 8. Efek adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas E

…dan sistem lainnya; b. sistem pembayaran yang dimiliki oleh Pihak Mitra sebagai penyedia barang/jasa, antara lain sistem perusahaan listrik negara, sistem perusahaan telekomunikasi, dan sistem lainnya; c. sistem penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang disediakan oleh bank

… Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Bank adalah bank umum seba

…Pembangunan rusuna di kawasan perkotaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan komersial diupayakan menggunakan konsep kombinasi peruntukkan (mixed-use) sehingga memungkinkan terjadinya subsidi silang dari bangunan komersial kepada rusuna dikawasan yang sama. (8) Semua k

…Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.545 8. Prinsi