Pencarian

…BP / BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT Kartu Kredit Pemerintah. (6) Pendebitan rekening BP /BPP menggunakan: - Layanan Perbankan Secara Elektronik; dan - Cek/bilyet giro. (7) Layanan Perbankan Secara E

…tidak diperbolehkan melayani: - pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/ atau entitas; atau - transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 9. (2) Transaksi sebagaimana dimak

…kas yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. (2) Perencanaan dana yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan kas yang diperlukan untuk segera dilakukan pengeluaran. (3) Pelaksanaan belanja untuk kegiatan operasional yang sumber dananya dari aloka

…atau penolakan TUP KKP kepada KPA paling lambat tanggal 9 Desember 2022; - Penggunaan KKP dan KKP Domestik dibatasi sampai dengan tanggal 16 Desember 2022; - Pembayaran atas penggunaan KKP dan KKP Domestik sebagaimana pada huruf c dapat dilakukan dengan menggunakan tagihan/ e-billing

pasal.id (1) Kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan: a. ruang tunggu penumpang; b. bongkar muat barang; c. pergudangan; d. parkir kend

pasal.id Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20, dikenakan sanksi administratif sesuai

pasal.id (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 169. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal dem

pasal.id Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20, dikenakan sanksi administratif sesuai

pasal.id (1) Kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan: a. ruang tunggu penumpang; b. bongkar muat barang; c. pergudangan; d. parkir kend

…bidang pertanian, perikanan atau peternakan sesuai dengan hak yang diberikan, untuk peralihan Hak Guna Usaha; b. calon penerima hak mempunyai reputasi yang baik, tidak pernah dikenakan pembatalan hak, tidak pernah terlibat dengan kejahatan korporasi, tidak pernah masuk dalam daftar hitam di bidang

…pelayanan sedang dan tinggi, menyediakan atraksi wisata yang dikemas dalam bentuk eksklusif, memiliki fasilitas pawisata yang eksklusif, dan fasilitas umum yang lengkap bagi wisatawan yang memiliki lama tinggal relatif panjang. (3) Zona B3.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kawas

…Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan kewenangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan PRP. PRP merupakan progra.m yang disediakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk

…NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESTA Perundang-undangan dan trasi Hukutn ttd ttd SK No 283531 A Djaman sil FRESIDEN REPUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK I

…70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama; e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik; f. memiliki SK No 250505 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang inve stasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/ata

…Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan: a. kemampuan membayar; dan/atau b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi. (4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga

… dan/atau e. jaminan sanggah banding. (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa. (4) Jaminan

…. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _42- Huruf c Huruf d Kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain yang dapat diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di antaranya mencakup bentuk dan cara interaksi serta partisipasi antarpeserta serta bentuk risalah. Cukup

…Undang Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Independensi lembaga Penjamin Simpanan mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerinta