Pencarian
Suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha Bank semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas
…diangkat menjadi anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harrrs memenuhi persyaratan sebagai berikut: - warga negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; c.mempunyai... SK No 164lll A --- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA - mempunya
…ayat (3) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Konsolidasi penjaminan dilakukan dalam upaya untuk memperkuat ekosistem penjaminan yang efektif, efisien, sehat, dan ber
…Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada aya
…Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidan
…Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1
…dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta aset bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, tetap dikuasai oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, penyelesaian piutang pada Badan
…oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last resort Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit a
…negara Indonesia adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendi
…kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis. (3) Ketentuan... SK No 036115 A --- PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA _22_ (3) Ketentuan lebih lan
…misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lemb
…b Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomedasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai
…antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat. Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap
…atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; - kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Formatted: Bullets and Numbering Berharga Negara, secara signifikan; dan/atau - krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana
…atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; - kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Formatted: Bullets and Numbering Berharga Negara, secara signifikan; dan/atau - krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana
…171440A --- PRESIDEN ELIK TNDONES (41 Perubahan target penghimpunan Premi PRP, kelompok Bank, dan/ atau besaran Premi PRP dapat dilakukan jika berdasarkan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memenuhi kriteria: - terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perban
…PREMI UNTUK PENDANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tent"ar^g Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberika
… tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank. Dengan demikian, “pemberitahuan secara tertulis” dari OJK kepada LPS dilakukan setelah periode “perintah tertulis” dari OJK sebagai otoritas pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perban
…September 2019 Dikonsolidasikan tanggal 8 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 5 --- SUSUNAN DALAM SATU NASKAH Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (2) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan da
…6542 -6- Kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai pemberian subsidi bunga diajukan melalui Kementerian Keuangan
