Langsung ke konten

Pencarian

UU 4/2023 Pasal 16

Suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha Bank semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas

UU 4/2023 Pasal 388

…diangkat menjadi anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota harrrs memenuhi persyaratan sebagai berikut: - warga negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; c.mempunyai... SK No 164lll A --- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA - mempunya

UU 1/2016 Pasal 62

…ayat (3) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Konsolidasi penjaminan dilakukan dalam upaya untuk memperkuat ekosistem penjaminan yang efektif, efisien, sehat, dan ber

UU 32/2014 Pasal 30

…Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada aya

UU 2/2010 Pasal 4

…Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidan

UU 9/2017 Pasal 8

…Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1

UU 6/2021 Pasal 36

…dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta aset bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, tetap dikuasai oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, penyelesaian piutang pada Badan

UU 3/2004 Pasal 10

…oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last resort Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Yang dimaksud dengan pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit a

UU 3/2004 Pasal 40

…negara Indonesia adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang pendi

UU 2/2020 Pasal 19

…kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis. (3) Ketentuan... SK No 036115 A --- PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA _22_ (3) Ketentuan lebih lan

UU 10/1998 Pasal 16

…misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lemb

UU 10/1998 Pasal 22

…b Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomedasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai

UU 10/1998 Pasal 37

…antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat. Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap

UU 41/2008 Pasal 23

…atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; - kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Formatted: Bullets and Numbering Berharga Negara, secara signifikan; dan/atau - krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana

UU 041/2008 Pasal 23

…atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; - kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Formatted: Bullets and Numbering Berharga Negara, secara signifikan; dan/atau - krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana

PP 34/2023 Pasal 12

…171440A --- PRESIDEN ELIK TNDONES (41 Perubahan target penghimpunan Premi PRP, kelompok Bank, dan/ atau besaran Premi PRP dapat dilakukan jika berdasarkan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memenuhi kriteria: - terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perban

PP 34/2023 Pasal 17

…PREMI UNTUK PENDANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tent"ar^g Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberika

PP / Pasal 11

… tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank. Dengan demikian, “pemberitahuan secara tertulis” dari OJK kepada LPS dilakukan setelah periode “perintah tertulis” dari OJK sebagai otoritas pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perban

PP 48/2018 Pasal 6

…September 2019 Dikonsolidasikan tanggal 8 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 5 --- SUSUNAN DALAM SATU NASKAH Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (2) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan da

PP / Pasal 20

…6542 -6- Kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai pemberian subsidi bunga diajukan melalui Kementerian Keuangan