Pencarian

…dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Sedangkan terkait dengan pemberian

**(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai** berikut: - perkembangan . . . --- --- Page 29 --- - 29 - - perkembangan penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau mening

…putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; - bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tid

…ditugaskan oleh Pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat(6) ... SK No 163755

…dan berdaya saing, serta memberikan daya dukung bagi perekonomian nasional. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Ayat (a) Cukup jelas. P

**(1) Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik.** **(2) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: - Kementerian Keuangan; - Asosiasi Profesi Akuntan P

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka : - Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja; - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentan

**(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang** diperoleh dari tindak pidana: - korupsi; - penyuapan; - narkotika; - psikotropika; - penyelundupan tenaga kerja; - penyelundupan migran; - di bidang perbankan; - di bidang pasar modal; - di bidang

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: - atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; - diakui sebagai subjek hukum; - memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; - mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewaki

…sehat jasmani dan rohani; d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama; e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik; f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/ atau organisasi peru

…143 Tahun 2000 - KEPPRES No. 53 Tahun 2003 Konteks Pencabutan: Komite Kebijakan Sektor Keuangan ini dibentuk dalam konteks krisis ekonomi 1997-1998 untuk mengawasi penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang. Komite ini kemudian dicabut sebagai bagian dari reformasi kelembagaan p

…anggota Koperasi lain; - menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan danlatau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain; d.menerima... SK No 164412 A --- PRESIDEN RE!'UBL|K INDONESIA - menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

…Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dilakukan oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. (3) Untuk... SK No 164478 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (3) Untuk dapat menyediakan jasa bagr industri sektor keuangan, Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan seb

…Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). penetapan (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 16E}

…Bank Umum Syariah dapat: - melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Frinsip Syariah; - melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; - melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukun

… dan - memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo (repurchase agreemenf) Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/ swasta melalui perbankan. (21 Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden. (3) Pembelian Surat Berharga Neg

…No 163612 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _42- Huruf c Kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain yang dapat diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di antaranya mencakup bentuk dan cara interaksi serta partisipasi antarpeserta serta bentuk ris

…sebagai pimpinan Dewan Komisioner, di antaranya juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif, termasuk menetapkan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kepala Eksekutif, jika dibutuhkan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kepala Ek

…dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort; - reuerse repo (reptrchase agreementl dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan likuiditas; dan - koordinasi dengan otoritas terkait. (21 Kebijak