Pencarian

…tiga ratus juta rupiah). (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- u

…perlu digali dan diolah segala kekuatan ekonomi potensiil menjadi, kekuatan ekonomi riil dengan mempergunakan segala potensi dan daya rakyat itu sendiri.             Berhubung dengan itu maka perbankan sebagai salah satu kekuatan ekonomi potensiil dan suatu aparatur yang berkewajiban t

…tiga puluh empat triliun seratus enam puluh empat miliar rupiah). (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan perat

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: - korupsi; - penyuapan; - penyelundupan barang; - penyelundupan tenaga kerja;

Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: - Warga Negara Indonesia; - berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; - sehat j

…1946 A. PENJELASAN UMUM. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) Undang- undang No. 13 tahun 1968 tent

…puluh satu triliun rupiah). (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bida

…4)Dewan Pengawas dapat mengangkat atau menunjuk seorang Sekretaris; uang jasanya ditentukan oleh Dewan dan dibebankan pada Bank. (5)Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa. yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibebankan pada Bank. Pasal 18. (1)Ba

**(1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau** pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan. **(2) Selain . . .** --- --- Page 33 --- - 33 - **(2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/a

…00 (empat puluh sembiian triliun rupiah). (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan perat

…berubah menjadi Rp24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun seratus delapan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - - puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas : (dalam rupiah) Semula Menjadi -------------------------------------------------------

**(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank** Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia. **(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus** memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: - susun

…. --- (4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pers

**(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:** - merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan - melaksanakan penjaminan simpanan. **(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS memp

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: - warga negara Indonesia; - mampu melakukan perbuatan hukum; - sehat jasmani dan rohani; - berusia setinggi-tingginya 63 tahun; - bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pe

**(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi** pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat** **(1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan** u

…empat triliun rupiah). (4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id --- --- Page 13 --- 13 2009, No.2 - warga negara Indonesia; - mampu melakukan perbuatan hukum; - sehat jasmani dan rohani; - mem

(1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang: a. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman; b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah ya