Langsung ke konten

Pencarian

PP 2/1999 Pasal 18

Dalam setiap Satuan Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dilengkapi sarana: a. industri kecil/industri rumah tangga; b. pasar harian; c. pertokoan; d. pelayanan jasa perbankan; e. perbengkelan; f. pelayanan pos; g. pendidikan tingkat pertama; h. puskesmas pem

PP 41/2021 Pasal 9

(1) Dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Badan Pengusahaan mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi pada maritim, sektor pertanian, Perdagangan, perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata, logisti

PP 42/2020 Pasal 17

**(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, danf atau pelayanan adrninistratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. **(2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) meliputi pendidikan,

PP 43/2020 Pasal 18

**(1) Dalam melaksanakan Penjaminan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) hurrf b, Pemerintah dapat menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga dan f atau PT Pembiayaan Ekspor Indonesia , Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) u

PP 50/2015 Pasal 32

**(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan** kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. **(2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: - pengolah atau pe

PP 59/2021 Pasal 31

**(1) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk: - ketenagakerjaan; - pengaduan dan informasi; - kependudukan dan pencatatan sipil; - kesehatan; - keimigrasian; - kepolisian; - perbankan; dan - Jaminan Sosial. (21 LTSA

PP 5/1975 Pasal 46

(1) Kepala Daerah mengawasi pelaksanaan tugas para Bendaharawan. (2) Kepala Daerah menentukan berapa kali dalam setahun Kas dan Tatausaha Para Bendaharawan harus diperiksa. (3) Selain daripada pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (2), Kepala Daerah dapat melakukan pemeriksaan Kas dan Tatausaha Be

PP 70/1992 Pasal 7

Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Umum harus: a. warga negara INDONESIA untuk Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b; b. warga negara INDONESIA dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara INDONESIA atau Bank Campuran; c. tidak pernah melakukan

PP 74/2020 Pasal 36

**(1) Dalam hal diperlukan, LPI dapat membentuk Dewan** Penasihat untuk memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur. (21 Anggota Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. **(3) Untuk...** SK No 037422 A --- --- Page 22 --- PRESIDEN -22- **(3) Untuk

PP 77/1992 Pasal 1

Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan: 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Ta

PP 84/2012 Pasal 10

**(1) Susunan keanggotaan Komite terdiri atas:** - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; - 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan - 11 (sebelas) orang anggota. **(2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** terdiri atas unsur: - Kementerian Keuangan; - Asosi

PP / Pasal 9

(1) Dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Badan Pengusahaan mengembangkan kegiatan di bidang www.peraturan.go.id --- 2021, No.51 -13- ekonomi pada sektor pertanian, perdagangan, maritim, perindus

PP / Pasal 17

**(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. **(2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud** pada ayat (1)

PP / Pasal 18

**(1) Dalam melaksanakan Penjaminan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pemerintah dapat menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) unt

PP / Pasal 31

**(1) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk : - ketenagakerjaan; - pengaduan dan informasi; - kependudukan dan pencatatan sipil; - kesehatan; - keimigrasian; - kepolisian; - perbankan; dan - Jamina

PP / Pasal 27

**(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan** Direktur, seseorang harus memenuhi persyaratan: - warga negara Indonesia; - mampu melakukan perbuatan hukum; - sehat jasmani dan rohani; - berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama; -

PP / Pasal 36

**(1) Dalam hal diperlukan, LPI dapat membentuk Dewan** Penasihat untuk memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur. **(2) Anggota Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan** oleh Dewan Pengawas. **(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan** Penasihat, sese

UU 11/2006 Pasal 169

(1) Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisa

UU 12/2014 Pasal 5

…00 (empat puluh triliun rupiah). (4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

UU 12/2016 Pasal 5

…empat triliun seratus enam puluh empat miliar rupiah). (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan