Pencarian

**(1) Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Calon Anggota Direksi BPJS harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: - mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah S1; - memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang

(1) PPK memiliki tugas dan wewenang: - membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah; - mengusulkan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah kepada KPA; - menyampaikan surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemer

Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah memiliki tugas: - melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah; - menerbitkan surat pemberitahuan penolakan; - menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah; - menerbitkan rekapitulasi penerbitan Kartu Kredit Pemerintah; - menerbi

…KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2021 pada jam kerja; - KPPN menyelesaikan persetujuan atau penolakan TUP KKP kepada KPA paling lambat tanggal 9 Desember 2021; - Penggunaan kartu kredit pemerintah dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember 2021; - Pembayaran dapat dilakukan dengan

**(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,

**(1) Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari** penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 51 ayat (1) huruf b dapat berupa: - uang tunai, termasuk mata uang asing dan uang --- --- Page 36 --- - 36 - elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai den

Pelaksanaan Lelang yang telah dimulai hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang dalam hal: - terjadi Gangguan Teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerj a pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta; - keadaan memaksa (force majeure) atau kahar; dan/atau -

…belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN; - belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun; - pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara; - transaksi penggunaan PNBP BUN PKN; 1. utang perhitungan fihak

…usulan Pinjaman kepada Bank dengan persetujuan: - bupati/wali kota untuk KKMP; atau - kepala Desa untuk KDMP. (2) Usulan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala Desa. (3) Berdasarkan usulan Pinjaman s

**(1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara** lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dapat berupa: · a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - surat-su

**(1) Pembebanan pengeluaran untuk memperoleh Perangkat** Lunak berupa Program Aplikasi Khusus yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud dalam-ke

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud --- --- Page

**(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap** yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dengan persentase dan jangka waktu tertent

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; b. Jasa di bidang pelayanan sosial; c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; c. Jasa … d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

…Tarrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana d

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang N

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas : a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau b. permintaan Bank INDONESIA; atau c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank INDONESIA. (2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula untuk

Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. b. Pihak yang melakukan a