Pencarian

…puluh juta · rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut. (4) Dikecu

…dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. (2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, kec

…1) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: - strategi pengelolaan portofolio SUN dan risiko utang; - posisi kas Pemerintah; dan - harga, nominal, kupon dan jatuh tempo atas seri SUN yang akan dibeli kembali dan seri SUN jdih.kemenkeu.go.id

… (d) istilah pajak berarti pajak INDONESIA atau pajak Malaysia sesuai dengan hubungan kalimatnya; (e) Istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang atau badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan; (f) istila

pasal.id (1) Dalam melaksanakan kegiatan pokok di Stasiun Kereta Api Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, sekurang-kurangnya harus tersedia ruangan yang terdiri atas: a. area anjungan tiket mandiri; b. ruang pelayanan pelanggan; c. ruang tunggu; d. titik kumpul; e. ru

…mengenai pemberian gelar untuk pendidikan tinggi vokasi. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan dan bukti kelulusan bagi Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi. (4) Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ku

pasal.id (1) Dalam melaksanakan kegiatan pokok di Stasiun Kereta Api Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, sekurang-kurangnya harus tersedia ruangan yang terdiri atas: a. area anjungan tiket mandiri; b. ruang pelayanan pelanggan; c. ruang tunggu; d. titik kumpul; e. ru

…INDONESIA -t2- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 15. Rancangan P€raturan Pemerintah tentang Penjualan Saham Milik Negara Pada PT Semen Kupang (Persero) 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara 2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor

… dan/atau d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Bank Sistemik yang menurut pengelola statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Bank Sistemik dan/atau nasabah. (21 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

…dan fungsi direksi dan dewan komisaris pada Bank; b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut pengelola statuter dapat me

…sectrities crowdfundirq, penerbit didorong untuk mengikuti standar keterbukaan dan persyaratan tata kelola selayaknya Perusahaan Rlblik. (1) Penyelenggara dana perlindungan pemodal merupakan perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemoda

…hak kedaulatan jurisdiksi; (b) istilah "Negara Pihak" dan "Negara Pihak lainnya berarti Indonesia atau Kamboja, sesuai dengan hubungan kalimatnya ; (c) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang-orang .dan/atau badan-badan; 'l

…penyelamatan menggunakan jaringan jalan yang ada; dan b. arah evakuasi atau penyelamatan, menuju titik kumpul evakuasi dan/atau tempat evakuasi sementara yang berupa Ruang terbuka di Stadion Kridosono. (2) Rencana jalur dan arah evakuasi atau penyelamatan sebagaimana dimakud pad

…yang telah ditentukan dalam perjanjian penerbitan Obligasi Daerah (biasanya tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan) dimana pemegang obligasi berhak menuntut pelunasan hak yang terkait dengan Obligasi Daerah. Tanggal jatuh tempo tersebut dapat meliputi tanggal jatuh tempo pembayaran po

…mengukur tingkat kemajuan kemandirian Desa serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan. (41 Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data Desa; b. data Pembangunan Desa; c. data Kawasan Perdesaan; dan d. informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pem

…Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah, maka Dealer Utama wajib melampirkan: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-yang masih berlaku,· untuk individu/ perseorangan; atau 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku, untuk perusahaan atau usah

…baik seluruhnya maupun sebahagian, dan diusahakan secara langsung dengan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. h. Badan Usaha Koperasi adalah perusahaan yang diu

…di Bengkulu. (10) Pengadilan Agama Batu Licin termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan di Banjarmasin. (11) Pengadilan Agama Taliwang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat di Mataram. (12) Pengadilan Agama Labuan Bajo termasuk d

…tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan. 6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. 7. Pe