Pencarian

…dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagek

…Maumere serta Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa; - WS lintas negara yang meliputi: 1. WS Benanain yang melayani PKW Kefamenanu dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan 1. WS Noelmina yang m

… dan - ketentuan prasarana, wajib menyediakan jalur evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, dan fasilitas penunjuk arah. (3) Ketentuan khusus pada kawasan buffer pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan: - Zona RTH- 1 dan Zon

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam Repo berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut: - jangka waktu Repo paling lama 12 (dua belas) bulan; - harga penjualan dan pembelian kembali mengikuti ketentuan BI; - tingkat suku bunga (Repo rate) mengikuti hasil le

…badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Obligasi dengan kupon dikenal dengan istilah interest bearing debt securities. Masa kepemilikan Obligasi dikenal dengan istilah holding period. Bunga berjalan dikenal dengan istilah accrued int

…penyertaan KIK, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Yang dimaksud dengan “nilai yang sama” adalah jumlah dana yang diterima Bank atau Perusahaan Pembiayaan sama dengan nilai efek yang diberikan kepada Bank Kustodian dalam hal efek yang diberikan adalah surat utang deng

(1) Perjanjian pinjaman Obligasi Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman. (2) Setiap perjanjian pinjaman Obligasi Daerah sekurang- kurangnya mencantumkan:

…adalah kesatuan sistem rencana pembangunan Rumah Susun pada satu hamparan Tanah Bersama untuk 2 (dua) atau lebih Rumah Susun yang dilakukan dalam beberapa tahapan pembangunan, dan setiap tahapan pembangunan yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan pembangunan selesai diberikan

…dapat berupa kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan. (2) Dalam hal terjadi kesepakatan dalam pembahasan (1), sebagaimana dimaksud pada ayat hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain: - jenis SUN (SPN dan/ atau Obligasi Negara); - je

…di bidang perpajakan; - tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pas

…dengan memperhitungkan -:Junga berjalan (accrued interest), dalam hal Lelang Pem belian Kembali SUN terhadap Obligasi Negara dengan kupon; - sebesar harga yang diajukan dalam Pe:r:awaran Lelang (clean price), dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN terhadap Obligas

…Akreditaa < Q UJ O e q; CO Menyusun zurst - Memeriksa permohonan l kelengkapan berks; Urf kapjTidak melen kHpi berkas as permohonsn Akreditaa permobc-nan Akredfta i "3 Lengkap e Menyarrpaikan Monyampsikan 5 Melakukan verifikasi -BAPenilaian -RAPenHaiar. -Ranranga

… dan - Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Kupang. (3) Lokasi dan wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagan s

…dan 1. KPP Baru menerbitkan SKPPKP. (2) Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP dan belum diterbitkan SKPLB oleh KPP Lama, berlaku ketentuan sebagai ber

…mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada otoritas di bidang Pasar Modal sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam neger

…pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: - penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; - penggunaan dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; - kinerja pelaksanaan kegiatan; - realisasi pembayaran poko

…jabatan Kepala Daerah, Kepala Daerah dan DPRD periode berikutnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing melanjutkan kewajiban penganggaran dan pembayaran pokok, bunga atau kupon, dan kewajiban lainnya atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sampai dengan berakhirnya kewajiba

Lelang Eksekusi terdiri dari: - Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); - Lelang Eksekusi pengadilan; --- - Lelang Eksekusi pajak; - Lelang Eksekusi harta pailit; - Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT); - Lelang Eksekusi benda sitaan Pas

…Negara KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan. (3) Dalam hal Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KPKNL, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Umum KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangk

…dalam hal : - diterbitkan oleh Bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara; - batasan waktu klaim Garansi Bank masih berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan lelang; dan - memuat ketentuan antara lain: 1. bahwa Bank Penerbit melepaskan