Pencarian

…bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penurunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. (5) Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat

…Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). 1. Kabupaten Kupang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Ta

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Unda

…kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 1. Pe

…alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary mmmunitg sta

Lambang Negara dapat digunakan: - sebagai cap atau kop surat jabatan; - sebagai cap dinas untuk kantor; - pada kertas bermaterai; - pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; - sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga neg

…sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3.Batubara... SK No 250003 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa t

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan. --- **Requirement:** Corruption cases mus

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan: a. nilai nominal; b. tanggal jatuh tempo; c. tanggal pembayaran bunga; d. tingkat bunga (kupon); e. frekuensi pembayaran bunga; f. cara perhitungan pembayaran bunga; g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah se

…kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go 2009, No.4 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Pertambangan

Kabupaten Sijunjung terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu: - Kecamatan Tanjung Gadang; - Kecamatan Sijunjung; - Kecamatan IV Nagari; - Kecamatan Kamang Baru; - Kecamatan Lubuk Tarok; - Kecamatan Koto VII; - Kecamatan Sumpur Kudus; dan - Kecamatan Kupitan.

…Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). 1. Kabupaten Kupang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Ta

Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat suara yang telah dipergunakan oleh pemilih-pemilih. Surat suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh aturan-aturan dalam undang-undang ini atau oleh aturan-aturan pelaksanaan undang-undang ini

Kota Lubuk Linggau berasal dari sebagian Kabupaten Musi Rawas yang terdiri atas: - Kota Administrasi Lubuk Linggau - sebagian wilayah kecamatan Muara Beliti terdiri atas: --- --- Page 4 --- PRESIDEN - 4 - 1. Desa Marga Mulya; 1. Desa Tanah Periuk; 1. Desa Lubuk Kupan

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tent

…atau teroris. 1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 1. Korporasi adalah kump<

…melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organi

Bila buku-buku, naskah atau surat-surat berada di tempat lain daripada tempat kedudukan hakim yang mengadili perkara itu, maka ia dapat mengamanatkan kepada hakim dari tempat lain untuk menyelenggarakan pemeriksaan yang dikehendaki terhadap hal itu dan membuat berita acara tentang pendapat pendapatn

Dengan tidak mengurangi hal-hal yang mungkin diatur dalam peraturan khusus, maka ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku pula terhadap para pengusaha kendaraan umum di darat dan di air. Mereka berkewajiban menyelenggarakan registrasi untuk barang-barang yang diterimanya. Bila barang-barang itu terdir

Bila kapal dicarter untuk mengadakan satu perjalanan tertentu atau lebih, uang carter mulai diperhitungkan sejak hari kapal disediakan bagi pencarter di pelabuhan di mana perjalanan pertama akan dimulai dan kepadanya oleh yang mencarterkan diberitahu tentang hal itu secara tertulis. Uang carter haru