Pencarian

PP 1/1996 Pasal 5

(1) Membentuk Kecamatan Bilah Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah : a. Desa Janji; b. Desa Tanjung Medan; c. Desa Sibargot; d. Desa Bandar Kumpul; e. Desa Afdeling I; f. Desa Afdeling II; g. Desa Aek Buru Selatan; h. Desa Tebing Linggahara; (

PP 22/1978 Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974; b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sam

PP 24/1982 Pasal 7

Sebagian wilayah Kecamatan Kota Baturaja setelah dikurangi 19 Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH ini, dibentuk menjadi kecamatan baru yaitu Kecamatan Sosoh Buay Rayap yang terdiri dari : 1. Desa Penyandingan, 2. Desa Bandar; 3. Desa Lubuk Leban, 4. Desa Lubuk Bar

PP 26/1949 Pasal 5

…TAHUN 1949 DALAM HAL PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2/EK/WPM TAHUN 1949 WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : - bahwa perlu diadakan penjualan bahan-bahan keperluan rakyat dengan kupon di seluruh Sumatera Utara; - b

PP 29/1980 Pasal 5

(1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara : a. mengadakan pertunjukan; b. mengadakan bazar; c. penjualan barang secara lelang; d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan; e. penjualan perangko amal; f. pengedaran daftar (les) derma; g. penjualan kupon-

PP 33/1995 Pasal 11

(1) Membentuk Kecamatan Tambang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi wilayah : a. Desa Tambang; b. Desa Aur Sati; c. desa Kuapan; d. Desa Padangluas; e. Desa Kualu; f. Desa Gobah; g. Desa Rimbapanjang; h. Desa Terantang; i. Desa Teluk Kenidai. (2) Wilayah Kecamat

PP 35/2023 Pasal 58

…menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (7) Dokumen lain yang dipersamak

PP 37/2009 Pasal 4

(1) Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian pengalaman

PP 44/1990 Pasal 9

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto setelah diperluas dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah K

PP 44/2004 Pasal 37

(1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, produksi dan hutan lindung. (2) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan yang meliputi Penyu- sunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

PP 53/2021 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: dan 1. Transplantasi adalah pemindahan organ jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit Can pemulihan kesehatan resipien. 1. Organ SK No 081788 A --- --- Page 2 --- PRES IDEN -2- 1. Organ adalah

PP 54/2005 Pasal 28

Setiap perjanjian pinjaman Obligasi Daerah sekurang- kurangnya mencantumkan: a. nilai nominal; b. tanggal jatuh tempo; c. tanggal pembayaran bunga; d. tingkat bunga (kupon); e. frekuensi pembayaran bunga; f. cara perhitungan pembayaran bunga; g. ketentuan tentang hak untuk membeli kemba

PP 59/1992 Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Pakem, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, yang meliputi wilayah: a. Desa Pakem; b. Desa Patemon; c. Desa Sumberdumpyong; d. Desa Ardisaeng; e. Dcsa Andungsari; f. Desa Kupang; g. Desa Gadingsari; h. Dcsa Petung. (2) Wilayah Kccama

PP 59/1992 Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Dukuh Pakis di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah: a. Kelurahan Pradah Kali Kendal; b. Kelurahan Dukuh Pakis; c. Kelurahan Gunungsari; d. Kelurahan Dukuh Kupang. (2) Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam ayat

PP 64/2016 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian

PP 65/1996 Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Kanggime di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah: a. Desa Kanggime; b. Desa Mortele; c. Desa Wuluk; d. Desa Egoni; e. Desa Bogonuk; f. Desa Paba; g. Desa Lugwi; h. Desa Yaliwak; i. Desa Nabunage; j. Desa Kupara; k. Desa Kumbur; l

PP 85/2019 Pasal 3

**(1) Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: - sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; - sebelah timur berbatasan dengan Desa Krajan Kulon, Desa Wonorejo, dan Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu; - sebelah selatan berbatasan den

PP 9/1954 Pasal 1

Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan: a. UNDANG-UNDANG ialah UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum; b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 24 UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum; c. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kump

PP 9/2021 Pasal 3

…tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. (4) Penghasilan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penurunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usah

PP / Pasal 1