Pencarian

Bagian Advokasi I terdiri atas: - Subbagian Advokasi IA; - Subbagian Advokasi IB; dan - Subbagian Advokasi IC. Pasal90 **(1) Subbagian Advokasi IA, Subbagian Advokasi IB, dan** Subbagian Advokasi IC masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan pene

…kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi --- ancaman yang membahayakan perekonomian nasio

…ayat (9) ke SIKP. (3) Data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: - data transaksi Kredit/Pembiayaan; dan - data tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin. (4) Data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Debitur perbankan dan pe

**(1) Untuk memperoleh fasilitas pengurarigan Pajak** Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus** dilampiri dengan: - fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib

( 1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 26 ayat (2) dilampiri dengan: - salinan Surat Paksa atau daftar Surat Paksa; dan - salinan surat perintah melaksanakan Penyitaan. **(2) Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran sebesar** jumlah Utang Pajak dan Biaya

…PNS / calon PNS Kemhan. (3) PPABP dapat menyampaikan informasi pembayaran belanja pegawai gaji kepada Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang bersangkutan berupa rincian gaji yang dicetak melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari PPLN, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada BUMD tertentu. (2) BUMD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD yang terdiri atas: - PDAM; dan - BUMD selain

…oleh pejabat yang berwenang. (2) Perencanaan dana yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan kas yang diperlukan untuk segera dilakukan pengeluaran. (3) Pelaksanaan belanja untuk kegiatan operasional yang sumber dananya dari alokasi anggaran pe

**(1) Subbagian Advokasi IIIA, IIIB, dan IIIC masmg­** masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam

Subbagian Bantuan Hukum IA, IB, IC, dan ID mas1ng­ masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai kete

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 9 1 , Bagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bah.an penelaahan kasus hukum; DISTRIBU.SI II www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 49 --- - 49 - - pemberian bantuan hukum pad

Subbagian Bantuan Hukum IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalarn pelaksanaan tugasnya dirnin

…diserahkan; - dasar hukum terjadinya piutang; - jenis Piutang Negara; - penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit; - sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet; 1. tanggal realisasi kredi t clan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peratur

…ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II se bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bu

**(1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019** (COVID 19) dan Program PEN melalui belanja bendahara umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: - belanja Pemerintah Pusat pada BA BUN; dan - transfer ke daerah dan dana desa. **(2) Bela

…diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 1. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai LPS. 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuanga

**(1) Tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai** Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain: - jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel sebagaimana dimaksud dala

…dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. (5) Calon anggota Dewan Direktur wajib memiliki paling sedikit keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang diperlukan oleh LPEI, yaitu keahlian dan --- pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, penJam1nan, as