Pencarian

**(1) Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah** sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui: - pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dal

**(1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan** Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang lainnya. **(2) Bida

**(1) Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa: - prosedur mudah; - persyaratan ringan; dan - pemberian akses terhadap lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan pertanian. **(2) Selain fasilitasi sebagaimana dima

Pengelolaan penyertaan modal negara berupa aset saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan.

(1) Apabila menurut penilaian Bank INDONESIA suatu bank diperkirakan: a. mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau b. membahayakan sistem perbankan, Bank INDONESIA memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan da

(1) Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank INDONESIA mencabut izin usaha kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dalam hal: a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan; b. kanto

**(1) Pengelola barang dapat membentuk badan layanan umum dan/atau** menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan. **(2) Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari badan khusus yang d

**(1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk** Pemberdayaan Peternak dapat berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah. **(2) Selain berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah,** sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat,

**(1) Badan usaha milik Peternak sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dibentuk oleh, dari, dan untuk Peternak. **(2) Badan usaha milik Peternak sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) harus melakukan: - penyusunan rencana usaha yang layak secara ekonomi dan per

(1) Jumlah anggota direksi Bank Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota direksi harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. (3) Anggota direksi Bank Umum dilarang merangkap jabat

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Perkreditan Rakyat harus: a. warga negara INDONESIA; b. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian; c. memiliki akhlak dan

(1) Anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat dapat terdiri dari satu orang atau lebih. (2) Dalam hal anggota direksi hanya satu orang, maka direksi yang bersangkutan harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal anggota direksi lebih

**(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.957.705.906.157,97 (dua triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen). **(2) Penambahan penye

Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri, adalah untuk menyelenggarakan: a. usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya; b. memupuk keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan; c. usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pelaksanaan pendirian PT Bank Mandiri beserta penyertaan Modal Negara ke dalam PT Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, dan

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 2. Penerima Titipan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Per

(1) Tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman dan jasa perbankan. (2) Biaya pengiriman dan jasa <

**(1) Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran** melalui Sistem Elektronik. (21 Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(3) Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuka

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan j asa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran danfatau perbankan. ELEKTRONIK