Pencarian

…2 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, dan Pasal 4 ayat ( 1) huruf b dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang Rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat: - diterbitkanny

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif bantuan kesehatan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf k ditetapkan dengan K

…baik yang hidup atau mati; (b) istilah orang/badan meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan; (c) istilah perseroan berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1: a. telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang, Semarang, Denpasar, dan <

1. Mengubah perkataan "pelabuhan udara" yang terdapat di dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1983 menjadi "bandar udara". 2. Mengubah ketentuan pasal 3 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1983, sehingga berbunyi: "(1) MENETAPKAN Bandar Udara Sam Ratulangi, Pattimura, Mokmer, Pontianak da

…Pengadilan Negeri Parigi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu. (8) Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Tais termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu. (9) Pengadilan Negeri Labuan Bajo termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ting

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 39 Tahun 1986, sehingga berbunyi sebagai berikut : "(1). MENETAPKAN Bandar Udara Sam Ratulangi (Manado), Pattimura (Ambon), Frans Kasiepo (Baik), Supadio (Pontian

…Negara. 1. Counterparty adalah Bank BUMN dan instansi kerja lain yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai counterparty. 1. Sell and buyback adalah transaksi RR SBN atau Repo SBN yang dilakukan dengan perpindahan pencatatan kepemilikan SBN dengan hak kupon

…yang tidak melakukan usaha yang meliputi p.r..io"i terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan .rama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutua.n, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

SPKKL berlokasi di : a. Aceh, Provinsi Aceh; b. Teluk Mata lkan, Provinsi Kepulauan Riau; c. Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; d. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; e. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat; f. Karang Asem, Provinsi Bali; g. Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; h. Kema, Provi

(1) Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat. (2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada

(1) Setiap pihak yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Izin Pembawaan UKA dari Bank INDONESIA. (2) Pihak yang dapat melakukan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Berizi

Mekanisme penyimpanan tenda posko, tenda pengungsi dan tenda keluarga dilakukan dengan: a. cuci tenda dan matras dengan menggunakan air dan sabun kemudian dijemur agar kering; b. lipat tenda sesuai prosedur melipat pada buku petunjuk yang disertakan dan masukkan ke dalam peti secara rapi; c. k

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. 2. Sel a

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian yang selanjutny

(1) PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (7) kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan. (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Syariah Indeks, maka: a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut: 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Indeks

(1) Perjanjian Penerbitan EBA-SP wajib dibuat dalam akta notariil oleh Notaris. (2) Perjanjian Penerbitan EBA-SP wajib memuat: a. identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit, Wali Amanat, dan Bank Kustodian; b. hak dan kewaji

(1) Dalam rangka penerbitan EBA-SP, Kreditur Asal harus: a. menyiapkan Aset Keuangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penerbit; b. menyerahkan dokumen-dokumen KPR untuk diperiksa oleh Penerbit atau kuasanya; c. menyiapkan informasi yang akurat mengenai Kumpulan Piutang atau

(1) Penyedia Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memproses dan mengawasi kelancaran pembayaran yang dilakukan debitur sesuai dengan perjanjian penyediaan jasa, perjanjian dalam Dokumen Transaksi EBA-SP, dan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaga