Pencarian

…Pengadilan Negeri Parigi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu. (8) Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Tais termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu. (9) Pengadilan Negeri Labuan Bajo termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ting

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 39 Tahun 1986, sehingga berbunyi sebagai berikut : "(1). MENETAPKAN Bandar Udara Sam Ratulangi (Manado), Pattimura (Ambon), Frans Kasiepo (Baik), Supadio (Pontian

…Negara. 1. Counterparty adalah Bank BUMN dan instansi kerja lain yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai counterparty. 1. Sell and buyback adalah transaksi RR SBN atau Repo SBN yang dilakukan dengan perpindahan pencatatan kepemilikan SBN dengan hak kupon

SPKKL berlokasi di : a. Aceh, Provinsi Aceh; b. Teluk Mata lkan, Provinsi Kepulauan Riau; c. Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; d. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; e. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat; f. Karang Asem, Provinsi Bali; g. Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; h. Kema, Provi

(1) Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat. (2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada

(1) Setiap pihak yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Izin Pembawaan UKA dari Bank INDONESIA. (2) Pihak yang dapat melakukan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Berizi

Mekanisme penyimpanan tenda posko, tenda pengungsi dan tenda keluarga dilakukan dengan: a. cuci tenda dan matras dengan menggunakan air dan sabun kemudian dijemur agar kering; b. lipat tenda sesuai prosedur melipat pada buku petunjuk yang disertakan dan masukkan ke dalam peti secara rapi; c. k

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. 2. Sel a

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian yang selanjutny

(1) PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (7) kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan. (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Syariah Indeks, maka: a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut: 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Indeks

(1) Perjanjian Penerbitan EBA-SP wajib dibuat dalam akta notariil oleh Notaris. (2) Perjanjian Penerbitan EBA-SP wajib memuat: a. identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit, Wali Amanat, dan Bank Kustodian; b. hak dan kewaji

(1) Dalam rangka penerbitan EBA-SP, Kreditur Asal harus: a. menyiapkan Aset Keuangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penerbit; b. menyerahkan dokumen-dokumen KPR untuk diperiksa oleh Penerbit atau kuasanya; c. menyiapkan informasi yang akurat mengenai Kumpulan Piutang atau

(1) Penyedia Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memproses dan mengawasi kelancaran pembayaran yang dilakukan debitur sesuai dengan perjanjian penyediaan jasa, perjanjian dalam Dokumen Transaksi EBA-SP, dan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaga

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transak

HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan: a. catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka atau Biro Administrasi Efek; b. sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu; c. kup

Dalam bagian penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: a. penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Perusahaan Terbuka dan Biro Administra

(1) Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang wajib diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi bersih yang belum direalisasikan dengan ketentuan: a. kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan/atau gagal bayar dibuat penyisihan atas tagihan bunga yang dirag

(1) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dapat meminta Emiten: a. untuk membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan/atau b. memberi kompensasi berupa kenaikan kup<

Tata cara pengambilan barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, adalah sebagai berikut: a. apabila ditemukan pada benda yang mudah diangkat seperti pada pakaian dalam dan luar, sprei, sarung bantal, dan handuk dilakukan langkah- langkah sebagai berikut: 1. kump<