Pencarian

Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas: - penerimaan hasil penerbitan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; - penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan - kewajiban pembayaran P

(1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh: - Kepala KPKNL; atau - Pejabat Lelang Kelas II. (2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL. (3) Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada aya

(1) Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: - SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP; DISTRIBUSI II --- - SPT dis

pasal.id Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 24 Agustus 2022 BUPATI KUpyS, HARTO PO Diu

Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan dan manfaat: a. membantu pelaksanaan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif secara elektronis; b. tersedianya kumpulan data riwayat setiap Orang atau Badan yang telah melakukan

Pengaturan sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h dengan ketentuan: a. jalur evakuasi/penyelamatan menggunakan jaringan jalan yang ada; dan b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan atau titik kumpul untuk menampung korba

…PT Hutama Karya (Persero) melalui W ali Amanat. (3) Jaminan Obligasi PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, diberikan kepada Pemegang Obligasi PT Hutama Karya (Persero) melalui Agen Pemantau. (4) Jaminan Obligasi PT Hutama Karya (Perse

…sesuai masa berlakunya. 2 . Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 1. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/ atau

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undan

Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa: - pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang; - pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan; - pembayaran paj

…Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor

…Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asums1 dan/ atau hi

**(1) Hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 12 ayat (1) diumumkan kepada publik setelah rapat penetapan hasil Lelang SUN. **(2) Pengumuman hasil Lelang SUN kepada publik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: - seri SUN; - mata

Lelang Eksekusi terdiri dari: - Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 9 --- - 9 - - Lelang Eksekusi pengadilan; - Lelang Eksekusi pajak; - Lelang Eksekusi harta pailit; - Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Ta

…Metode; clan alat ukur, oleh beberapa Penilai Assessment Center. --- 4 . Penilaian Kompetensi Ulang yang selanjutnya disebut Re-Assessment Center adalah proses Assessment Center yang bertujuan untuk menilai kembali Kompetensi Pegawai yang sebelumnya telah mengikuti Assessment Center

…yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 Undang-Undang KUP; - PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Admi

…yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya. 1. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 1. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa. 1. Bahwa dengan adanya ketentuan dal