Pencarian

…PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 (1) Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP. (2) Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: - usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada

…Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. (2) Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan U

…penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah taha

…Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. (2) Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan U

…penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah taha

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 1

Sebelum Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kupang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerin

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 1

Sebelum Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kupang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerin

…1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi beserta cadangannya (backup data and information)” adalah memindahkan atau menyalin kumpulan data dan inf

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan "Obligasi dengan kupon" adalah yang dikenal dengan istilah interest bearing debt securities. Yang dimaksud dengan "masa kepemilikan" adalah yang dik

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik. Kegiatan penatausahaan surat berharga mencakup k

Ayat (1) Cukup jelas. www.peraturan.go.id --- No. 6667 -8- Ayat (2) Pendayagunaan dilakukan dengan cara dipinjamkan untuk dibaca dan dipelajari di tempat. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “koleksi rujukan” adalah kumpulan bahan perpustakaan yang sifatnya membe

( 1) Pengumuman hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement kepada publik dan otoritas terkait dilakukan pada tanggal Setelmen. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang meliputi: - volume; - mata uang; - seri SUN; - tingkat bunga (kupon)/Im

…Undang-Undang KUP. (3) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: - un tuk bunga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, dihitung dari tanggaljatuh tempo pembayaran untuk Masa Pajak sebagaimana

Dalam hal pada saat SMT, Wajib Pajak yang ditetapkan atau dipindahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sedang dilakukan: - Pemeriksaan Bukti Permulaan; - Penyidikan; atau - proses penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KU

(1) Dalam hal pada saat SMT, Wajib Pajak yang ditetapkan atau dipindahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sedang mengajukan permohonan --- pembetulan sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang KUP dan belum diterbitkan keputusan, berlaku ketentuan sebagai ber

…Pasal 26, dan/atau Pasal 36 Undang- Undang KUP dan belum ditindaklanjuti oleh KPP Lama, berlaku ketentuan sebagai berikut: - pelaksanaan surat keputusan yang saat jatuh temponya paling lama 15 (lima belas) hari setelah SMT diselesaikan oleh KPP Lama paling lama 1 (satu)

Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas: - penerimaan hasil penerbitan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; - penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan - kewajiban pembayaran P

(1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh: - Kepala KPKNL; atau - Pejabat Lelang Kelas II. (2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL. (3) Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada aya