Pencarian

**(1) Pemerintah Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara** Timur masing-masing berkedudukan di Singaraja, Mataram dan Kupang. **(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka** atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Propinsi Timor Timur, yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang

**(1) Seorang calon dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu daftar calon** perseorangan yang selanjutnya disebut daftar-perseorangan atau bersama-sama calon- calon lain dalam suatu daftar calon kumpulan yang selanjutnya disebut daftar- kumpulan. **(2

**(1) Nama calon dan nama pemilih yang mengemukakannya pada surat pencalonan ditulis** dengan cara yang ditentukan untuk cara pengisian daftar-pemilih. Nama-nama calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh Pemilih-pemilih yang

Surat-surat pencalonan yang tidak ditolak diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah surat-surat itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam paragraf 1 dan paragraf 2 dari bab ini: 1. jika satu daftar-kumpulan memuat nama calon hingga jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam

Dari surat-surat pencalonan yang dianggap sah Panitia Pemilihan menyusun daftar-calon sementara. Daftar-calon ini disusun sedemikian, sehingga nama calon-calon perseorangan nyata terpisah satu dari yang lain dan nyata terpisah dari nama calon-calon yang dikemukakan sebagai kumpulan, sed

**(1) Pemilih memberikan suaranya kepada seorang calon, yang dikemukakan sebagai calon-** perseorangan, atau yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, atau kepada suatu daftar-kumpulan, yang namanya atau tanda-gambarnya tercantum dalam daftar-calon tetap dari daerah-

Penyelenggara Pemungutan Suara mengumpulkan surat-surat suara yang berharga daftar demi daftar dan menghitung: A. dari tiap-tiap daftar-perseorangan, jumlah suara yang diberikan kepada calon dalam daftar itu; B. dari tiap-tiap daftar-kumpulan. - jumlah suara yang langsung diberikan

Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kupang dikurangi dengan wilayah Kabupaten Rote-Ndao, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten** Rote-Ndao, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepar-temen yang terkait, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati Kupang sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan k

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang terhitung sejak peresmian Kabupaten Rote-Ndao sampai dengan ditetapkannya Ang

**(1) Sebelum Kabupaten Rote-Ndao menetapkan peraturan daerah** dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Kupang yang berlaku di wilayah Kabupaten Rote-Ndao tetap berlaku dan

​ Mereka yang memikul beban utang menurut Pasal 740 dan berikutnya, pada waktu menuai hasil tanah, wajib mengaturnya secara berjajar dalam tumpukan atau kumpulan yang sama besarnya. Tumpukan-tumpukan atau kumpulan-kumpulan itu dibuat tanpa dipilih-pilih Iebih d

Suatu persyaratan dalam perjanjian kerja laut yang membatasi kebebasan buruh untuk melakukan pekerjaan setelah hubungan dinasnya berakhir, adalah batal. (KUHD 399 dst.) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601x dalam hal ini tidak berlaku.

Bila jumlah hari berlabuh atau hari berlabuh tambahan ditetapkan dalam carter-partai, dalam perhitungan mengenai itu hari-hari di mana yang mencarterkan lalai atau terhalang untuk menerima muatan, tidak ikut dihitung. (KUHD 454, 518p, u.)

Ayat (1) Penyelenggara dana perlindungan pemodal merupakan perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dana perlindungan pemodal merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal atau investor dari hilangnya

(1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi Lembaga Penjamin. (2) Asosiasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Asosiasi Lembaga Penjamin merupakan kumpulan Lemb

Penerbitan sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung satuan rumah susun dan sertifikat hak milik satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Kumpulan Bangunan Gedung yan

KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi: - KPH konservasi (KPHK); - KPH lindung (KPHL); dan - KPH produksi (KPHP). Penjelasan Pasal 5 Cukup jelas.