Langsung ke konten

Pencarian

PP 55/2022 Pasal 25

Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 24 huruf a meliputi: - makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja; - kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat p

PP 58/2010 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 1. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUT

PP 6/2002 Pasal 4

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh : a. Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan diskonto yan

PP 91/2021 Pasal 4

**(1) Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 dipotong oleh: agen a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh temp

PP 9/2021 Pasal 2

…2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) ... SK No 086550 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan "Obligasi dengan kupon" adalah yang dikenal dengan istilah interest bearing debt securities. Yang dimaksud dengan "mas

PP / Pasal 21

**(1) Perumahan dengan Hunian Berimbang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi: - Perumahan skala besar; dan - Perumahan selain skala besar. **(2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) huruf a merupakan kumpulan Rumah y

PP / Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien. 1. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dala

PP / Pasal 2

**(1) Atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima** atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. **(2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepulu

PP / Pasal 4

**(1) Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 dipotong oleh: - penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obl

UU 11/2019 Pasal 78

(1) Untuk mendukung terlaksananya jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat membangun sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional. (2) Sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data pokok P

UU 15/2002 Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 1. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau b

UU 1/1996 Pasal 4

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Dili, maka perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Dili ditentukan sebagai berikut: - perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang tetap diperiksa dan diputus

UU 24/2002 Pasal 3

**(1) Surat Utang Negara terdiri atas :** - Surat Perbendaharaan Negara; - Obligasi Negara. **(2) Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat** **(1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan** dengan pembayaran bunga secara diskonto. **(3) Obligasi Ne

UU 25/1953 Pasal 50

Menteri Keuangan berhak. ke-1. menetapkan peraturan umum untuk menjalankan undang-undang ini, ke-2. dalam hal-hal yang tertentu atau kumpulan hal menghapuskan ketidakadilan yang mencolok, yang mungkin timbul dalam menjalankan undang-undang ini.

UU 25/2003 Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Setiap orang Adalah orang perseorangan atau korporasi. Analisis: - Cakupan luas subjek hukum - Mencakup natural person dan legal person - Dasar untuk pertanggungjawaban pidana ganda 2. Korporasi Adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

UU 26/1997 Pasal 37

Dengan berlakunya Undang-undang ini Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU 35/1953 Pasal 38

Menteri Keuangan berhak. ke-1. menetapkan peraturan yang perlu untuk menambah dan menjalankan undang-undang ini, ke-2. menetapkan peraturan yang menyimpang dari undang-undang ini untuk memudahkan pemungutan pajak atau penilikan atas pemungutan pajak, ke-3. dalam hal-hal yang tertentu atau k

UU 3/1995 Pasal 1

Membentuk empat Pengadilan Tinggi Agama dengan nama dan kedudukan masing-masing : - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu. - Pengadilan Tinggi Agama Palu, berkedudukan di Palu. - Pengadilan Tinggi Agama Kendari, berkedudukan di Kendari. - Pengadilan Tinggi

UU 3/1995 Pasal 2

**(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu meliputi** wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu. **(2) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu meliputi wilayah** Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. **(3) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari meliputi wilayah*

UU 54/1999 Pasal 5

Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : - Kecamatan Jambi Luar Kota; - Kecamatan Sakernan; - Kecamatan Kumpeh Ulu; - Kecamatan Maro Sebo; - Kecamatan Kumpeh; dan - Kecamatan Mestong.