Pencarian

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Bandar Udara EI Tari Kupang di Propinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.28.157.871

**(1) Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan** KPHP. **(2) Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: - usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/

(1) Pimpinan Badan Pelaksana tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu per-kumpulan atau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. (2) Pimpinan Badan Pelaksana tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini

(1) Nilai kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Gresik yang tertanam dalam Perseroan Terbatas Semen Kupang ditetapkan sebagai nilai modal yang disetor oleh Negara Republik INDONESIA pada saat penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Semen Kupang menjadi Per

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991.

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham --- --- Page 3 --- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-keten

(1) Surat Izin Perumahan (SIP) terhadap perumahan yang dikuasai oleh Kepala Daerah, dikeluarkan oleh Kepala KUP dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a. epkumham.go (2) Pencabutan Surat Izin Perumahan (SIP) terhadap p

**(1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembayaran** pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. **(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 : a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar : 1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); 2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujua

**(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). **(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan al

**(1) Pemerintah daerah wajib menganggarkan pembayaran** pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. **(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Da

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Dili, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Kupang dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Propinsi Timor Timur.

Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya: - nilai nominal, - tanggal jatuh tempo, - tanggal pembayaran bunga, - tingkat bunga (kupon), - frekuensi pembayaran bunga, - cara perhitungan pembayaran bunga, - ketentuan tentang hak untuk membeli kembali

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: **1. Korporasi** adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. **2. Pegawai Negeri** adalah meliputi: - **a.** pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ten

**(1) Untuk pembagian kursi-kursi pertama yang diatur dalam Bab IX Paragraf 1 seorang** calon yang dikemukakan dalam daftar-perseorangan ataupun daftar-kumpulan dapat digabungkan dengan daftar-kumpulan lain yang dikemukakan dalam satu daerah- pemilihan. **(2) Untuk pem

**(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, jumlah dan** komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagai hasil --- --- Page 5 --- PR

Selama itu, mereka yang berhak atas sepersepuluhan boleh menunjuk tumpukan dan kumpulan yang dikehendakinya dan ia boleh menghitungnya mulai dari yang disukainya tetapi selanjutnya harus mengindahkan urutan tumpukan dan kumpulan tersebut.

Bila yang berhak menerima itu lalai menunjuk maka yang mempunyai beban utang berhak menunjuk sendiri bagiannya dan menyediakan tumpukan dan kumpulan bagi yang berhak menerimanya.

Penyusunan laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf c merupakan kumpulan dari seluruh daftar simak pemeriksaan kondisi komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/atau peralatan Bangunan Gedung. Paragraf 3 Tim Profesi Ahl

DIVA | DIUNDUH PADA 16 AGUSTUS 2023 22 / 28 --- www.hukumonline.com/pusatdata (1) Pengangkutan dari titik kumpul di Desa/tempat tinggal asal sampai dengan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan rute angkutan. (2) Rute angkutan sebagaimana