Pencarian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Eximbank. 1. Perusahan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan/atau konsorsium yang memasarkan produk asuransi pada lini u

**(1) Terhadap pelayanan keimigrasian berupa visa yang** pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dilakukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Mitra lnstansi Pengelola dapat mengenakan biaya transaksi perbankan/pembayaran internasi

**(1) Dalam hal pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara** bukan pajak pelayanan keimigrasian berupa visa yang pembayaran dilakukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menggunakan mata uang asing, nilai tukar yang digunakan mengacu pada nilai tukar yang berlaku

**(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri** Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak clan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bada

**(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut, dalam hal Wajib Pajak: - pada saat mulai berproduksi secara komȹrsial, nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal; - tidak menempatkan dana di perban

**(1) Penanganan pandemi co·rona Virus Disease 2019** (COVID 19) dan/ atau Program PEN melalui belanja bendahara umum negara sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, termasuk namun tidak terbatas pada: - belanja Pemerintah pusat pada BA BUN antara lain berupa su

**(1) Penyampaian permintaan Pemblokiran sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan melalui saluran elektronik pada sistem www.jdih.kemenkeu.go.id I ---

**(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan** yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasurans

Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan blokir yang diajukan oleh Pejabat kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan tem

( 1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan yang disita untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak WK sektor perbankan, WK sektor perasuransian,

Pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 38 ayat ( 1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dilakukan oleh Pejabat dengan menyampaikan: - permintaan pencabutan blokir kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasurans

**(1) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak** Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat meminta kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainny

( 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 31 --- - - 3 1 **(2) Dalam hal terdapat

**(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih ke** dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d wajib mengalihkan Harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022. **(2) Pengalihan Harta bersih ke dalam wilayah Neg

…semaksimal mungkin dilakukan melalui jdih.kemenkeu.go.id --- sistem perbankan dan/ atau sistem pembayaran elektronik yang meliputi: - Cash Management System; - Kartu Kredit; - Internet Banking; - Mobile Banking; - Electronic Money/e-wallet; - Quick Response Code Ind

**(1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8** ayat ( 1) huruf a terdiri atas: - 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua; - 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota; dan - 1 (satu) orang Pihak Ind

Biro Advokasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum meliputi penelaahaan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi: - pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di· lingkungan Kementerian Keuangan; - pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; www.jd

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan penelaahan kasus hukum; - pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasion