Hasil pencarian: Perbankan

UU 6/2023 Pasal 76

…melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor

KEPPRES 177/1999 Pasal 2

Komite Kebijakan Sektor Keuangan mempunyai tugas: a. Merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan, termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi Bank b. Merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, ter

UU 4/2023 Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "memanfaatkan teknologi informasi" adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendorong transformasi Perbankan menuju era digital banking. Ayat(21 ... SK No 163626 A --- PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA Ayat (21 Pelaksanaan kerja sama ditujukan

UU 4/2023 Pasal 20

…SK No 093190 A --- PRESIDEN RE!,UBL|K INDONESIA Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 13 Pasal 2OA Ayat (1) Bank digital merupakan Bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor lisik selain kantor pusat, atau menggunakan kan

PP 50/2018 Pasal 161

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jaminan bank" meliputi: - jaminan yang diterbitkan oleh bank umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan; dan - jaminan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia E.ximbank). Ayat (2) Cukup

PER 3/2020 Pasal 19

(1) Pemegang Kartu Kredit Pemerintah mengumpulkan dokumen berupa: - tagihan/ daftar tagihan sementara yang memuat rincian transaksi yang dihasilkan oleh sistem perbankan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah; dan - bukti-bukti pengeluaran. (2) Berdasarkan dokumen sebagaiman

KEMENKEU 235/pmk Pasal 9

( 1 ) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu data mengenai dana Pemerintah Daerah di perbankan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diperoleh berdasarkan koordinasi dengan Bank Indonesia. (3) Data yang bersumber da

PP 11/2026 Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan PRP dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, perbankan, dan pasar modal di antaranya mengenai persetujuan RUPS pengajuan keberatan oleh kreditur, pembelian kembali saham Bank dalam tindakan korporasi Ban

UU 1/2002 Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembiayaan dalam negeri terdiri dari : (dalam rupiah) a. Perbankan dalam negeri 7.550.584.000.000,00 b. Privatisasi 5.000.000.000.000,00 c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 30.980.200.000.000,00 d. Penjualan

PER2 9/2016 Pasal 40

(1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan memisahkan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau ber

PER2 9/2016 Pasal 43

Dukungan kepada Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mencakup penetapan peraturan tertentu bagi Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan dan pengalokasian sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi. Pasal 44 . . .

PERBKN 21/2011 Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

PERMEN 56/2018 Pasal 31

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Perbankan, dan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

PERMEN PU/45 Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008, akan ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun- tahun anggaran berikutnya. Pasal 16 . . . PRESI

PERMENRISTEKDIKTI 56/2018 Pasal 31

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Perbankan, dan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

PERPPU 2/2022 Pasal 76

…melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor

UU 4/2023 Pasal 37

…pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan. (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran. (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permo

UU 4/2023 Pasal 307

Insentif perpajakan diprioritaskan kepada program tertentu atau jasa keuangan dan kepada lembaga keuangan yang masih memerlukan penguatan, pendalaman, dan/atau pengembangan. Sebagai contoh jasa keua.ngan yang diselenggarakan oleh perbankan syariah yang masih memerlukan dukungan sehingga

UU 4/2023 Pasal 326

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun L992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721

UU 4/2023 Pasal 337

…semua istilah "LPS" yang sudah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku hams dimaknai sebagai istilah "lembaga Penjamin Simpanan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; b. semua istilah "l,embaga Pengawas Perbankan" dan "OJK" yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus

Pencarian