Pencarian

(1) Selain sanksi teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Bank INDONESIA dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana pelaksanaan perbaikan (action plan) atas pelanggaran Bank. (2) Dalam hal Bank INDONESIA meminta Bank m

(1) Bank INDONESIA memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini. (2) Bank INDONESIA dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokum

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan: a. pengembalian layanan sebagaimana kondisi normal; b. perbaikan berkelanjutan; dan c. pelaksanaan komunikasi pemulihan Insiden Siber. (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil

(1) Setiap unit kerja MENETAPKAN dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sertifikat elektronik. (2) Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditandatangani secara basah. (3) Dal

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f bertujuan untuk memastikan implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi perbaikan/pengembangan Manajemen Risiko. (2) Pemantauan dilaksanakan secara berkelan

(1) Penata KKB yang mendapatkan penilaian Kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. (2) Dalam hal Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukan perbaikan Kinerja maka PNS yang bersangkutan

(1) Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) Bulan tidak mencapai target yang ditetapkan dikenakan pemotongan secara berjenjang sebagai berikut: a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen); b. jika capaian k

(1) Dalam hal KPK menyatakan bahwa penyampaian LHKPN belum lengkap, terdapat pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian- bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara dimaksud. (2) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaika

(1) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan proses identifikasi sebagai tindak lanjut terhadap hasil pengolahan dalam implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan MENETAPKAN rekomendasi

Kelompok substansi pembangunan dan integrasi sistem informasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan uraian fungsi: a. pembangunan dan pengembangan rancangan serta perbaikan evaluasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara; dan b. pelaksanaan pembangunan sistem integrasi data dan aplikas

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak dite

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dikenakan kepada perusahaan yang: a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

(1) Terhadap dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan dokumen usulan. (2) Perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui

(1) Apabila berdasarkan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dokumen permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan me

(1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah dan tingkat Risiko menengah rendah, diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis melalui Si

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi memerlukan perbaikan, Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan

(1) Terhadap notifikasi dokumen tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) huruf b, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan. (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lambat 5 (lima) Hari sejak pen

(1) Dalam hal persyaratan Izin memerlukan lampiran teknis, ketentuan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan Pasal 195, dan perbaikan lampiran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Izin. (2) Lampiran teknis seba

Bidang Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan instalasi, perbaikan serta menjamin keamananan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi.