Pencarian

Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan dengan tujuan: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - - memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP; - menilai tingkat implementasi SAKIP; - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementas

KEMENKEU 245/pmk Pasal 16

( 1) Persiapan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi paling sedikit meliputi: - identifikasi masalah; - inventarisasi berbagai indikator dan target Kinerja; dan - inventarisasi laporan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi. **(2) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat

KEMENKEU 262/pmk Pasal 42

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 1 , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan manajerial transaksi penerimaan negara; - pelaksanaan analisis, perbaika

KEMENKEU 32/pmk Pasal 4

**(1) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang** melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: - jasa maklon; - jasa perbaikan dan perawatan; dan - jasa p

KEMENKEU 43/puu Pasal 13

Fungsi FSPTSK berfungsi: - Sebagai alat pemersatu dan pendorong gerakan solidaritas kaum pekerja baik di dalam negeri maupun di dunia. --- --- Page 45 --- 45 - Sebagai alat perjuangan untuk tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan, perbaikan hukum perbur

KEMENKEU 46/pmk Pasal 28

**(1) Pemeriksa membuat simpulan Pemeriksaan pada laporan** hasil Pemeriksaan. **(2) Berdasarkan simpulan Pemeriksaan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi. **(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** berupa: - saran

KEMENKEU 53/pmk Pasal 43

**(1) Berdasarkan retur sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 42, Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan retur pencmran dana Investasi Pemerintah kepada KPA. **(2) Berdasarkan surat pemberitahuan retur pencairan dana** Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pad

KEMENKEU 59/pmk Pasal 23

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka: - mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset; - meningkatkan pendapatan Badan Pengusahaan; dan/atau - memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/ atau perbaikan yang diperlukan terh

KEMENKEU 69/puu Pasal 72

**(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR** dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih

KEMENKEU 74/pmk Pasal 17

Formulir yang digunakan dalam pengeluaran barang imper untuk dipakai dengan Pelayanan Segara (Rush Handling) yang terdiri atas: - surat permohonan pengeluaran barang imper untuk dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling); - Nota Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Izin Pelayanan

KEMENKEU 87/pmk Pasal 620

**(1) Seksi Pemantauan Data Internal mempunyai tugas** melakukan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan, pembenahan, dan perbaikan data internal, melakukan standardisasi data internal sesuai dengan standar arsitektur data, dan melakukan pemberian umpa

KEPPRES 105/2004 Pasal 17

**(1) Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)** dilakukan dengan : - mencatat kerusakan kondisi fisik yang terjadi pada arsip statis; - menentukan metode dan rangkaian tindakan perbaikan kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan; - melaks

KEPPRES 124/2001 Pasal 4

Komite Penanggulangan Kemiskinan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, melalui : - pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan

KEPPRES 17/2006 Pasal 3

**(1) UKP-PPR bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian,** pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh. **(2) Prioritas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sasar

KEPPRES 31/2000 Pasal 9

Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan atau berlakunya setiap pengaturan, kontrak dan kegiatan-kegiatan yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan atau tambahan dari seluruh atau sebagian Persetujuan ini

KEPPRES 47/1986 Pasal 3

Penanganan pasca panen hasil pertanian bertujuan untuk menekan tingkat kehilangan dan/atau tingkat kerusakan hasil panen pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil pertanian agar dapat menunjang usaha penyediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan bahan b

KEPPRES 55/1972 Pasal 15

(1). HANSIP dikerahkan serta digunakan dalam menghadapi akibat bentjana perang dan untuk akibat bentjana alam lainnja baik bersifat pentjegahan, penanggulangan maupun perbaikan. (2). WANKAMRA dikerahkan serta digunakan dalam menghadapi keadaan darurat sesuai dengan tingkatan keadaan unt

KEPPRES 74/2001 Pasal 16

**(2) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** melalui : - pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - penyampaian pendapat dan saran mengenai

KEPPRES 9/1981 Pasal 1

Kepada pensiunan bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya yang penghasilannya kurang dari tunjangan kehormatan bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan, sehingga besarnya sama dengan tunjangan kehormatan bagi bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya se

KEPPRES 9/1989 Pasal 4

Legiun Veteran Republik Indonesia bertujuan : a. Membina potensi nasional Veteran Republik Indonesia dalam rangka ketahanan nasional serta perjuangan bangsa demi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Memperjuangkan perb