Pencarian

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008 tentang PEMBINAAN PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor per-06-m-iv Tahun 2008 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2008 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL PERTAHANAN SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2008 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

Peraturan Menteri Nomor pm28 Tahun 2014 tentang PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Melayani Cukai Cukai dan Perat.uran Patroli Rangka perlu Cukai enderal dan dan 25 Cukai, Pemeriksaan, Lingkungan tentang Dalan1 1997 Tidak di Bea Bea Indonesia Pelunasan 13/PMK.04/2017 79/PMK.04/2019 Kepabeanan Direktorat 238/PMK.04/2009 l l Pasal dan Penindakan;CUKAJ Kepabeanan; Dinas Cukai Berupa Laut Januari

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DANDAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAHKOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR,JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 63) TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIPANGKUNYA

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953 tentang PENAMBAHAN DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN DI LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG BUKAN PERWIRA. JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBA

Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH