Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2008 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERMENHAN No. 23 Tahun 2008 berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Masa iddah adalah masa tunggu yang lamanya seratus hari bagi wanita yang ditalak atau kematian suami sebelum kawin lagi; bagi wanita yang sedang hamil masa tunggunya adalah sampai melahirkan.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional INDONESIA (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.
3. Pejabat Agama adalah Rohaniwan-rohaniwan dari agama-agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Buddha.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat-pejabat sebagaimana tercantum pada Pasal 16 peraturan ini.
5. Pengadilan adalah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut.
8. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di INDONESIA tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.
9. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadi perceraian, sebelum berakhirnya masa Iddah talak rodj’i (untuk Islam).
10. Sanksi adalah penjatuhan hukuman administrasi kepada Pegawai Departemen Pertahanan yang melanggar ketentuan perkawinan, perceraian dan rujuk.
11. Talak rodj’i adalah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami-istri (talak 1 dan talak 2).
12. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, adalah suami- istri yang bersangkutan mempunyai penyakit jasmani atau rohani sedemikian rupa sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami-istri, baik secara biologis maupun lainnya, yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.
13. Tidak dapat melahirkan keturunan adalah apabila salah satu dari pasangan suami-istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin membuahkan keturunan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis.

Pasal 2

Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan atau tuntunan agama yang dianut oleh Pegawai Departemen Pertahanan yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang Pegawai baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.
(2) Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya;
harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.
(3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
(4) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :
a. ada persetujuan tertulis dari istri;
b. Pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. ada jaminan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 4

(1) Pegawai dilarang hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami-istri tanpa dasar perkawinan yang sah.
(2) Setiap atasan harus menegur, memperingatkan dan melarang anggotanya yang melakukan perbuatan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
(2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.
(3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 6

(1) Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
(2) Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan, wajib menyerahkan salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya.
(3) Dalam hal perkawinan tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin.

Pasal 7

Pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditolak apabila :
a. calon suami/istri sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
b. calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain;
c. tabiat, kelakukan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
d. ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat

atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik anggota/satuan ataupun negara, baik langsung maupun tidak langsung;
e. calon suami/istri tidak seiman; dan
f. persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.

Pasal 8

Tata cara permohonan izin perkawinan di lingkungan Dephan akan diatur tersendiri melalui Juknis.

Pasal 9

(1) Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
(2) Izin perceraian diberikan apabila :
a. tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya; dan
b. tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
(3) Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.
(4) Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian di kesatuannya.

Pasal 10

Pemberian izin perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditolak apabila :
a. perceraian yang akan dilakukan bertentangan dengan hukum agama yang dianut; dan
b. alasan-alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat.

Pasal 11

(1) Dalam hal perceraian diputuskan, salinan surat perceraian berikut salinan surat izin perceraian diserahkan kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya.
(2) Hak dan kewajiban yang muncul akibat perceraian, diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tata cara permohonan izin perceraian di lingkungan Dephan akan diatur tersendiri melalui Juknis.

Pasal 13

Perkawinan campuran bagi Pegawai Departemen Pertahanan yang dilangsungkan di INDONESIA diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Gugatan perceraian terhadap Pegawai oleh suami/istri yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada pengadilan.
(2) Setiap Pegawai yang digugat melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
(3) Dalam hal Pegawai digugat melalui pengadilan, atasan yang berwenang wajib memberikan pembelaan.

Pasal 15

(1) Dalam hal Pegawai yang telah menjatuhkan talak rodj’i (talak 1 dan talak 2) di depan sidang pengadilan terhadap istrinya dan kemudian hendak rujuk (kembali kepada mantan istrinya sebelum masa iddahnya habis), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk diketahui yang selanjutnya mencatatkan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA).
(2) Dalam hal hendak kembali kepada mantan istri yang telah habis masa iddahnya, berlaku ketentuan-ketentuan yang termaksud pada BAB III tentang Perkawinan.
(3) Dalam hal rujuk bagi Pegawai selain yang beragama Islam sesuai pada Pasal 1 ayat (7).

Pasal 16

Kewenangan pemberian izin perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan adalah :
(1) PRESIDEN untuk Pejabat Menteri Pertahanan.
(2) Menteri Pertahanan untuk Pejabat :
a. Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Departemen Pertahanan;
dan

b. PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/e di lingkungan Departemen Pertahanan.
(3) Panglima TNI untuk Pejabat Perwira Tinggi yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.
(4) Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Pejabat :
a. Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Departemen Pertahanan;
b. Prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel dan Mayor yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
c. PNS Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungan Departemen Pertahanan.
(5) Kepala Staf Umum TNI untuk Pejabat Perwira menengah berpangkat Kolonel di lingkungan Departemen Pertahanan.
(6) Ka Satker/Sub Satker Dephan untuk :
a. PNS Golongan Ruang III/d ke bawah di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
b. Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.

Pasal 17

Dalam hal Pegawai melanggar ketentuan-ketentuan tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk diatur berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam penyelesaian perkawinan, perceraian, dan rujuk, dipergunakan bentuk- bentuk formulir sesuai lampiran peraturan ini.

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menhankam/ Pangab Nomor : Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI dan Juklak Nomor:

Juklak/23/V/1991 tanggal 25 Juni 1991 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan dan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 20

Peraturan Menteri Pertahanan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2008 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

SURAT PERMOHONAN IZIN KAWIN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

I.
1. Nama : ..........................................................................

2. Pangkat/Gol : .............................................................................

3. NRP/ NIP : ..........................................................................

4. Jabatan : ..........................................................................

5. Kesatuan : ..........................................................................

6. Tempat dan tanggal Lahir : ..........................................................................

7. Bangsa : ..........................................................................

8. Agama : ..........................................................................

9. Alamat : ..........................................................................

10. Bapak / Wali : a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

11. Ibu
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

Setelah mengetahui dan memahami peraturan Menteri Pertahanan

No. .........................................................tgl......................................................................

Mohon izin untuk kawin dengan :

1. Nama

: ..........................................................................

2. Tempat dan tanggal Lahir : ..........................................................................

3. Pekerjaan

: ..........................................................................

4. Bangsa

: ..........................................................................

5. Agama

: ..........................................................................

6. Alamat

: ..........................................................................

7. Bapak / Wali
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

8. Ibu
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

II.
Perkawinan akan dilangsungkan

1. Di : ..........................................................................

2. Pada tanggal : ..........................................................................

III.
Surat-surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan :

Menyatakan perkawinan yang akan dilangsungkan tidak melanggar Hukum Agama yang dianut.

..................Tgl ..................

Pejabat Agama/Kasubbag Mantal Yang mengajukan permohonan

( .................................) ( ............................ ) DEPARTEMEN PERTAHANAN SEKRETARIAT JENDERAL LAMPIRAN ” A ” PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 23 Tahun 2008 TANGGAL : 27 Oktober 2008

SURAT IZIN KAWIN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

I.
Berdasarkan : Surat Permohonan Izin kawin tanggal : ..................................................
1. Nama : ..........................................................................
2. Pangkat / Gol : ..........................................................................
3. NRP / NIP : ........................................................... ...............
4. Kesatuan : ..........................................................................
5. Tanggal Lahir / Umur : ..........................................................................
6. Bangsa : ..........................................................................
7. Agama : ..........................................................................

8. Tempat tinggal : ..........................................................................
9. Bapak/Wali :
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

10. Ibu
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

UNTUK KAWIN DENGAN

1. Nama

: ..........................................................................

2. Tanggal lahir / Umur : ..........................................................................

3. Pekerjaan

: ..........................................................................

4. Bangsa

: ..........................................................................

5. Agama

: ..........................................................................

6. Tempat tinggal : ..........................................................................

7. Bapak / Wali a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

8. Ibu
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

Perkawinan akan dilangsungkan Di

: .................................................................

Pada tanggal : .................................................................

a. Surat izin kawin ini berlaku selama waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Pas foto Dikeluarkan di : .................................................................

Pada tanggal : .................................................................

Pada Jam : .................................................................

*) .................................................................

*) Diisi Pejabat berwenang

( .............................................................. )

DEPARTEMEN PERTAHANAN SEKRETARIAT JENDERAL LAMPIRAN ” A ” PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 23 Tahun 2008 TANGGAL : 27 Oktober 2008

SURAT PERMOHONAN IZIN CERAI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

I.
1. Nama : ..........................................................................
2. Pangkat / Gol : ..........................................................................
3. NRP / NIP.
: ..........................................................................
4. Jabatan : ..........................................................................
5. Kesatuan : ..........................................................................
6. Tanggal Lahir / Umur : ..........................................................................
7. Bangsa

: ..........................................................................
8. Agama

: ..........................................................................
9. Tempat tinggal : ..........................................................................
10. Bapak / Wali :a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

11. Ibu
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

setelah mempertimbangkan masak-masak dan untuk kepentingan kami bersama, kepentingan tugas dan nama baik, mohon izin untuk menceraikan isteri saya :

1. Nama

: ..........................................................................
2. Tanggal lahir/Umur : ..........................................................................
3. Pekerjaan

: ..........................................................................
4. Bangsa

: ..........................................................................
5. Agama

: ..........................................................................
6. Tempat tinggal :

7. Bapak / Wali a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

8. Ibu
a. Nama : ..........................................................................

b. Pekerjaan : ..........................................................................

c. Alamat : ..........................................................................

II.
Perceraian dilaksanakan di : ....................................tanggal...............................

Berdasarkan surat izin Nomor :...............................................tanggal .............................

III.
Alasan perceraian :

1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................

Menyatakan perceraian yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut.

DEPARTEMEN PERTAHANAN SEKRETARIAT JENDERAL Jakarta,……………………..20…

Pejabat Agama/Kasubbag Mental

(…………………………………) LAMPIRAN ” C ” PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 23 Tahun 2008 TANGGAL : 27 Oktober 2008

SURAT IZIN CERAI

I.
Berdasarkan : ..................................................... ...........................................................

....................................................................................................................

Diberikan izin kepada :

1. Nama

: ..........................................................................

2. Pangkat / Gol : ..........................................................................

3. NRP / NIP : ........................................................... ...............
4. Jabatan : ..............................................................................

5. Kesatuan : ..........................................................................
6. Tanggal Lahir / Umur : ..........................................................................

7. Bangsa : ..........................................................................

8. Agama : ..........................................................................

9. Tempat tinggal : ..........................................................................

10. Bapak/Wali : a. Nama : ..........................................................................
b. Pekerjaan : ..........................................................................
c. Alamat : ..........................................................................

11. Ibu
a. Nama : ..........................................................................
b. Pekerjaan : ..........................................................................
c. Alamat : ..........................................................................

UNTUK BERCERAI DENGAN