Pencarian

Dalam melakukan pengawasan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan, Pengawas Pemilu memastikan: a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan reka

PERATURAN BAWASLU/16 Pasal 19

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dukungan perbaikan kedua setelah Verifikasi Faktual dengan memastikan: a. dukungan perbaikan kedua setelah Verifikasi Faktual dilakukan bersamaan dengan penyerahan perbaikan hasil Penelitian Administrasi syarat calon anggota

PERATURAN BAWASLU/16 Pasal 20

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua setelah Verifikasi Faktual dengan memastikan: a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua setelah berakhirnya Verifikasi Faktual; b. KPU Provinsi/KI

PERATURAN BAWASLU/24 Pasal 26

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPS hasil perbaikan berdasarkan tanggapan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari. (2) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap penyusunan DPS hasil perbaikan yang tertuang da

PERATURAN BAWASLU/25 Pasal 18

(1) Bawaslu memastikan KPU melakukan verifikasi hasil perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan. (2) Bawaslu memastikan berita acara verifikasi dokumen hasil perbaikan disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pim

PERATURAN BAWASLU/25 Pasal 19

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan tidak memenuhi syarat, Bawaslu memastikan pengusulan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik

PERATURAN BAWASLU/25 Pasal 30

(1) Bawaslu dapat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU. (2) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada KPU tidak ditindaklanjuti, Bawaslu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PERATURAN BAWASLU/3 Pasal 16

(1) Dalam hal hasil konsultasi terdapat usulan perbaikan atau penyempurnaan substansi, Sekretaris Jenderal memerintahkan pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan substansi. (2) Hasil perbaika

PERATURAN BAWASLU/3 Pasal 24

Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan perbaikan persyaratan yang dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat dan kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil Verifikasi.

PERATURAN BAWASLU/3 Pasal 26

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Verifikasi hasil perbaikan terhadap persyaratan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (2) Salinan Berita Acara Verifikasi hasil

PERATURAN BAWASLU/3 Pasal 27

(1) Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (2) Salinan Berita Acara Verifikasi hasil perbaikan yang diberikan KPU

PERATURAN BAWASLU/4 Pasal 32

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan perbaikan DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 14 (empat belas) Hari. (2) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan penyusunan DPSHP yang tertuang dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.

PERATURAN BAWASLU/4 Pasal 35

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan perbaikan DPSHP oleh PPS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan. (2) Panwaslu Kelurahan/Desa memperoleh salinan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Mode

PERATURAN BAWASLU/7 Pasal 17

Pengawas Pemilu Lapangan mencatat hasil pelaksanaan perbaikan verifikasi faktual yang dilakukan Pantarlih dan/atau mendapatkan salinannya.

PERATURAN BAWASLU/7 Pasal 35

(1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan pelaksanaan perbaikan DPSHP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman DPSHP berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan pleno penetapan DPSHP Akhir yang dilakukan oleh PPS. (3) Pengaw

PERATURAN BAWASLU/9 Pasal 17

Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN BAWASLU/9 Pasal 23

(1) PPL mengawasi rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lain. (2) Dalam melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan, PPL mencatat apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS hasil perbaikan. (3) PPL berkoordin

PERATURAN BI/10-35-pbi-2008 Pasal 16

(1) BPR wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberian FPJP atau addendumnya ditandatangani. (2) BPR… (2) BPR wajib menyampaikan laporan secara ming

PERATURAN BI/2 Pasal 39

Penyelenggara melakukan evaluasi efektivitas dan perbaikan rencana penanganan dan pemulihan Insiden Siber atas dasar hasil simulasi dan uji coba penanganan dan pemulihan Insiden Siber.

PERATURAN BI/ Pasal 17

(1) BPRS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberian FPJPS atau addendumnya ditandatangani. (2) BPRS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank