Undang-Undang (2,242)
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA
PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA
WILAYAH NEGARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA
PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006
PERSEROAN TERBATAS
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
PEMBENTUKAN KOTA SERANG
PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU
UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi
E N E R G I
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
PENATAAN RUANG
PENANAMAN MODAL
Penanggulangan Bencana
PERKERETAAPIAN
UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
