PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1 Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas
lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan
infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran,
yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana
masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung
aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan
rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa
keuangan.
2 Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas Sistem
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem
keuangan.
3 Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR
adalah Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
4 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
5.Menteri...

SK No 164019 A

---

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang
independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai
Otoritas Jasa Keuangan.
1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin
simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK
adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, paaar modal, perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan.
I 1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai perbankan dan undang-undang
mengenai perbankan syariah.
1. Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang
berkaitan dengan kegiatan:
- penawaran umum dan transaksi efek;
b, pengelolaan investasi;
- emiten dan perusahaan publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya; dan
- lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
1. Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang
berkaitan dengan:
- kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen
keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka
waktu tidak lebih dari l. (satu) tahun;
- transaksi pinjam meminjam uang;
c.transaksi...

SK No 164018 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

- transaksi derivatif suku bunga; dan
- transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di
Pasar Uang,
dalam mata uang Rupiah atau valuta asing.
1. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan
yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang
melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara
yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk
penukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan
usaha penukaran valuta asing.
1. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya
merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum
dan perusahaan asuransi jiwa.
1. Pemsahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan
asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa
syariah.
1. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang
selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum
yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh
anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 20l4 tentang Perasuransian
diundangkan.
1. Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya
disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha
Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam
batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
1. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas
melakukan pemilihan peserta RUA.
1. Direksi Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang
berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan
Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama,
sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta
mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan Undang-Undang ini.
1. Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah organ Usaha
Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang
ini, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha
Bersama.
1. Proposal. . .

SK No 164017 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

1. Proposal Perubahan Bentuk Badan Hukum yang
selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang
memuat data dan informasi berkaitan dengan rencana
perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama menjadi
perseroan terbatas.
1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan
fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
1. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan
kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan
Prinsip Syariah.
1. Usaha Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
penyelenggara usaha jasa pembiayaan dan penerima
pembiayaan yang mewajibkan pihak penerima
pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga, imbalan, bagi hasil, dan/atau kelebihan
pembayaran lainnya, dengan atau tanpa adanya agunan.
1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi lnformasi adalah badan hukum Indonesia yang
menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana
dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional
maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung
melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
1. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak
langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan
direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak
tertentu, yaitu penyelenggara infrastruktur pasar
keuangan, IJK, emiten atau perusahaan publik, dan/atau
kemampuan untuk memengaruhi tindakan direksi, dewan
komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu tersebut.
3O.Pemegang...

SK No 164016 A

---

PRESIDEN

RNPUEI.TK INDONESIA

1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat
PSP adalah badan hukum, ora.ng perseorangan, dan latau
kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak
langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham
pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa
keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk
melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
1. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate
shareholdersl yang selanjutnya disingkat PSPT adalah
orang perseorangan atau negara yang secara langsung
ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan
merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat
terakhir (ultimate beneftcial ounefl dari suatu perusahaan
atau kelompok usaha.
1. Konglomerasi Keuangan adalah LIK yang berada dalam
1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan
kepemilik an dan I atau pengendalian.
1. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financiol
Holding Compangl yang selanjutnya disingkat PIKK adalah
badan hukum yang dimiliki oleh PSP atau PSPT untuk
mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung
jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya
disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang
berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model
bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
1. Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan
dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma,
standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang
menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup,
dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan
pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
1. Literasi Keuangan adalah pengetahua.n, keterampilan, dan
keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk
meningkatkan lmalitas pengambilan keputusan dan
pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan
keuangan masyarakat.
1. Inklusi...

SK No 164015 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan
atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor
keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan
berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat untuk meningkatkan kesej ahteraan keuangan
masyarakat.
1. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau
memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan
oleh pelaku usaha sektor keuangan.
1. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
pelindungan kepada Konsumen.
1. Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya
disingkat PUSK adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur
pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran,
lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku
usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan
Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan di sektor keuangan.
4L. Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conductl adalah
pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain,
menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan,
men5rusun perjanjian, memberikan pelayanan atas
penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan
pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya
mewujudkan Pelindungan Konsumen.
1. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam
bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh
PUSK dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, dan
cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan
produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara
massal.
1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah
lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara
Konsumen dan PUSK di luar pengadilan.
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang dilakukan oleh orang perorangzln atau
badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil,
dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro,
kecil, dan menengah.
45.Profesi...

SK No 16401,4 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Profesi Sektor Keuangan adalah bidang pekerjaan yang
memberikan suatu jasa keprofesian di sektor keuangan
yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-
undangan.
1. Pelaku Profesi Sektor Keuangan adalah seseorang yang
melakukan Profesi Sektor Keuangan.
1. Profesi Penunjang Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi
Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian
pada berbagai industri sektor keuangan untuk
mendukung efektivitas sektor keuangan.
1. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan adalah Pelaku
Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu
keprofesian terbatas pada suatu industri sektor keuangan.
1. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi
Pelaku Profesi Sektor Keuangan.
1. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah
memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau
lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan
sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun
yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

(1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a dengan mengacu pada sasaran inflasi

yang ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi
dengan Bank Indonesia.
(21 Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, Bank Indonesia berwenang:
- mengelola suku bunga;
- mengelola nilai tukar;
- mengelola likuiditas;
- mengelola lalu lintas devisa;
negara; e. mengelola cadangan devisa
f.mengatur,...

SK No 164101 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

- mengatur, mengawasi, dan mengembangkan
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter lainnya.

(3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bank Indonesia
melakukan:
- pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
pengenaan sanksi;
- komunikasi kebijakan secara akuntabel dan
transparan; dan
- koordinasi kebijakan dengan Pemerintah,
otoritas, dan pemangku kepentingan terkait.

(4) Dalam mengelola suku bunga sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf a, Bank lndonesia:
- menetapkan suku bunga kebijakan, suku bunga
penempatan dana pada Bank Indonesia dan
penyediaan dana oleh Bank lndonesia, serta
suku bunga transaksi lainnya dengan Bank
Indonesia; dan
- memengaruhi suku bunga Pasar.

(5) Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2l,huruf b, Bank Indonesia melaksanakan
kewenangannya berdasarkan sistem nilai tukar yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perrrndang-undangan.

(6) Dalam mengelola tikuiditas sebagaimana dimaksud

menjaga pada ayat {21 huruf c, Bank Indonesia
kecukupan likuiditas di Pasar Uang, Pasar Valuta
Asing, Perbankan, dan perekonomian untuk
mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.
(71 Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan

(2) likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a, huruf b, dan huruf c, Bank Indonesia
melakukan pengendalian moneter dengan
menggunakan cara di antaranya:
Pasar Valuta a. operasi moneter di Pasar Uang dan
Asing; dan
- pengaturan giro wajib minimum dalam Rupiah
dan valuta asing.

(8) Cara. . .

SK No 164100 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

(8) Cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud

pada ayat (71 dapat juga dilaksanakan berdasarkan
Prinsip Syariah.
(e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian
moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

6 Di antara Pasal 1O dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 1OA dan Pasal lOB sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1OA

(1) Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) huruf d, Bank
Indonesia dapat menetapkan ketentuan:
pengelolaan a. pelaporan lalu lintas devisa dan
risiko terkait aliran modal; dan
penggunaan devisa oleh b. penerimaan dan/atau
.penduduk, dalam rangka penanganan
permasalahan stabilitas makroekonomi dan
Sistem Keuangan.
(2t Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lalu

(1) lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Huruf a
oasas Yang dimaksud dengan kepentingan nasional" adalah
penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor keuangan
mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di
atas kepentingan lainnya.

. Huruf b. .

SK No 163949 A

---

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

Huruf b
oasas Yang dimaksud dengan kemanfaatan" adalah seluruh
pengaturan kebijakan pengembangan dan penguatan sektor
keuangan bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesejahteraan umum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah
penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor keuangan
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan
langkah pengembangan dan penguatan di sektor keuangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan' adalah pengembangan
dan penguatan sektor keuangan diperuntukkan untuk membuka
akses bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor
keuangan tanpa diskriminasi dan hak untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan sektor keuangan dengan tetap memperhatikan
pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan kerahasiaan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas" adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huntf f
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan
pengembangan dan penguatan sektor keuangan menjunjung tinggi
keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas Pelindungan Konsumen" adalah
untuk memberikan jaminan atas pelindungan kepada Konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa di sektor
keuangan.

Huruf h

SK No 163930 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf h
oasas Yang dimaksud dengan edukasi" adalah pengembangan dan
penguatan sektor keuangan dapat memberikan pemahaman dan
membuka wawasan bagi masyarakat sebagai pelaku usaha dan
pengguna jasa di sektor keuangan mengenai kesadaran terhadap
hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam menjalankan
perannya di sektor keuangan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan' adalah
penyelenggaraan pengembangan dan penguatan sektor keuangan
merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, selaras
antarberbagai kepentingan, serta terkoordinasi dalam satu kendali
yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung
antara semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan.

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum
Syariah dapat:
- melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan
Frinsip Syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada
Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada
lembaga nonkeuangan yang mendukung
industri Perbankan Syariah yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan kegiatan penyertaan modal
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;
e.bertindak...

SK No 164156 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-r72-
- bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana
Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Dana Pensiun;
- melakukan kegiatan dalam Pasar Modal
sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pasar Modal;
- menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank
yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan
menggunakan sarana elektronik;
- menerbitkan, menawarkan, dan
memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui Pasar
Uang;
- menerbitkan, menawarkan, dan
memperdagangkan surat berharga jangka
panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui
Pasar Modal;
- melakukan kerja sama dengan LJK lain dan
kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian
layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan
usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan
Prinsip Syariah.
(21 Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat:
- melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan
Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan dalam Pasar Modal
sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pasar Modal;
- melakukan kegiatan penyertaan modal
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;
- menyelenggarakan . . .

SK No 164155 A

---

PRESIDEN

REI,UBLIK INDONESIA

-L73-
- menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank
yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan
menggunakan sarana elektronik;
- menerbitkan, menawarkan, dan
memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui Pasar
u*g;
dan f. melakukan kerja sama dengan LJK lain
kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian
layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan
usaha UUS lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2OA

(1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Bank Umum
Syariah dapat beroperasi sebagai Bank digital.
(21 Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai
kantor pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank digital

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah
dikonsultasikan dengan DPR.

t4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 17

(1) Penggunaan aset dalam transaksi atau sebagai

bagian struktur produk dan/atau jasa Perbankan
Syariah dapat dilakukan dengan cara menjual
dan/atau menyewakan Hak Manfaat atas aset atau
barang.
(21 Penjualan dan/atau penyewaan Hak Manfaat atas
aset atau barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dikecualikan dari peraturan perundang-
undangan yang mewajibkan pendaftaran atas
kepemilikan suatu aset atau barang sebagai dasar
legalitas kepemilikan.

3 Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) LKM skala usaha menengah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan skala usaha besar
(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
huruf c wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan mengenai:
- laporan keuangan berkala;
- laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
oleh akuntan publik bagi LKM yang memenuhi
syarat tertentu; dan
- laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
(21 LKM skala usaha kecil wajib menyampaikan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
- laporan keuangan berkala; dan
- laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.

(3) LKM...

SK No 163905 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.

1. Di antara Pasal 3O dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 3OA, Pasal 3OB, dan Pasal 30C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3OA

(1) Anggota dewan komisaris, anggota pengawas,

anggota direksi, anggota pengurus, pengelola,
pegawai, dan/atau pihak teraliliasi LKM dilarang
meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa
uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau
keluarganya:
- dalam rangka orang lain mendapatkan uang
muka atau fasilitas Pembiayaan dari LKM;
dan/atau
- dalam rangka memberikan persetujuan bagi
orang lain untuk melaksanakan penarikan dana
yang melebihi batas Pembiayaan pada LKM.
(21 Anggota dewan komisaris, anggota pengawas,
anggota direksi, anggota pengurus, pengelola,
pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM wajib
melaksanakan langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan
pertrndang-undangan yang berlaku bagi LKM.

Pasal 3OB

Pemegang saham atau pemilik dan/atau pihak terafiliasi
LKM dilarang menyuruh anggota dewan komisaris,
anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus,
pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi LKM.

Pasal 3OC. . .

SK No 164404A

---

FRESIDEN

REPUELTK INDONESIA

-4t2-

(1) Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong

kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonorni
yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna
meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi
ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang
sejahtera, maju, dan bermartabat.
(21 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
- mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan
kepada usaha sektor produktif;
- meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor
usaha yang produktif;
- meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait
jasa keuangan;
- meningkatkan dan memperluas inklusi sektor
keuangan;
- memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor
keuangan;
- mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan
memperkuat mitigasi risiko;
- meningkatkan pembinaan, pengawasa.n, dan
Pelindungan Konsumen;
- memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah
sektor keuangan;
j.memperkuat...

SK No 164012 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas
Sistem Keuangan;
- mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor
keuangan;
1. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan
fungsi regulator sektor keuangan; dan
- meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat
berusaha secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

(1) Prinsip syariah dalam kegiatan perasuransian

syariah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki
bidang li"*.rr*t g", dalam penetapan fatwa di
syariah.
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) {21 dengan ditindaklanjuti oleh otoritas terkait
membentukperaturanuntukmengaturkegiatan
perasuransian sYariah.
penyusunan peraturan. sebagaimana (3) Dalam rangka
dimaksudpadaayatl2l,otoritasdisektorjasa
keuangan berkoordinasi dengan lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di
bidang sYariah.
yang memiliki kewenangan dalam (4) Dalam hal lembaga belum penetapan fatwa di bidang syariah
memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu
aktivitas atau produk asuransi syariah, otoritas
terkait wajib berkoordinasi dengan lembaga yang
memiliki k.*"t *t g"., dalam penetapan fatwa di
bidang syariah dan dapat mengikuti rekomendasi
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang sYariah.
3.Ketentuan...

SK No 164306 A

---

FRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

283 -
3 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Huruf a
Penjaminan Nasabah Penyimpan juga mencakup
Penjaminan bentuk yang setara dengan Simpanan bagi
Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah.
Huruf b
Lembaga Penjamin Simpanan menjamin polis asuransi
bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Huruf c
Lembaga Penjamin Simpanan memelihara Stabilitas
Sistem Keuangan bersama dengan Menteri Keuangan,
Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, sesuai
dengan peran dan tugas masing-masing.
Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-
Undang ini diberi mandat sebagai risk minimizer yang
memiliki fungsi untuk meminimalkan risiko
terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk
asesmen risiko Bank dan kewenangan untuk
melakukan keterlibatan dini (eada interuentionl dan
resolusi Bank dalam penanganan perrnasalahan Bank.
Keterlibatan dini (earlA interuention) Lembaga Penjamin
Simpanan di antaranya dilakukan melalui pemeriksaan
Bank dalam rangka persiapan penanganan
permasalahan Bank dan penempatan dana.
Huruf d
Sebagai otoritas resolusi, l,embaga Penjamin Simpanan
melaksanakan tindakan resolusi terhadap Bank yang
mengalami permasalahan keuangan dengan cara:
- mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan /atau
kewajiban Bank kepada Bank penerima;
- mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan latau
kewajiban Bank kepada Bank Perantara;
- melakukan penyertaan modal sementara; atau
- melakukanlikuidasi.
Huruf e. . .

SK No 163575 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Hurlf e
Terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah yang mengalami permasalahan
keuangan dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa
Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan
penyelesaian dengan cara melikuidasi Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
Angka 5

serta (1) Penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal
instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di pasar
keuangan meng€rnut PrinsiP:
Pasar Modal serta a. penyelesaian transaksi efek di
instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang
dan telah memenuhi persyaratan, bersifat final
mengikat;
pembayaran dalam transaksi b. penyerahan danf atau
efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing; dan
- diakuinya proses perhitungan hak dan kewajiban
antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dilakukan oleh
para pihak yang bertransaksi tersebut atau lembaga
kliring dan penjaminan atau sarana kliring di Pasar
Uang dan Pasar Valuta Asing, lembaga kliring lainnya
dengan memperhitungkan secara langsung hasil
akhir hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak
tersebut yang dilakukan dengan mekanisme netting
dalam transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang efisien.
(2t Transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang
dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan yang terjadi
diucapkan sebelum putusan pernyataan pailit
sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
wajib diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

(3) Transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang

dan Pasar Valuta Asing di pasar keuangan yang telah
memenuhi persyaratan wajib diselesaikan dan tidak dapat
dibatalkan.
(4t Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi efek di Pasar
Modal serta instmmen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
peraturan otoritas di sektor keuangan.

(5) Ketentuan . .

SK No 164258 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-27t-

(5) Ketentuan tebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi

Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing di pasar
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
oleh otoritas terkait sesuai dengan tugas dan wewenang
masing-masing.

Huruf a
Angka 1
Pernyataan Pendaftaran efektif dalam hal ini
menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh
prosedur dan persyaratan atas Pernyataan
Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-
Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan efektif tersebut bukan merupak an izin
untuk melakukan Penawaran Umum dan juga
bukan berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan
menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten
atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar
atau cukup. Emiten atau Perusahaan Publik yang
mengajukan Pernyataan Pendaftaran
bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan
pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak
menyesatkan.

Otoritas

SK No 163676 A

---

llRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan tidak menjamin
yang kebenaran dan kelengkapan informasi
disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran.
Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda
efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata
cara dan/atau persyaratan Pernyataan
Pendaftaran belum dipenuhi. Di samping itu,
Otoritas Jasa Keuangan dapat rnembatalkan
efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal
diperoleh informasi baru yang menunjukkan
adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini
dan / atau peraturan pelaksanaannya.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Dalam menetapkan instrumen lain sebagai Efek,
Otoritas Jasa Keuangan juga memperhatikan
perkembangan model bisnis dan teknologi yang
berkembang.
Angka 7
Layanan urun dana merupakan penyelenggaraan
layanan penawaran Efek yang dilakukan oleh
penerbit untuk menjual Efek secara langsung
kepada pemodal atau investor melalui jaringan
sistem elektronik yang bersifat terbuka.
Aspek pengaturan layanan urun dana di
antaranya mencakup penyelenggara layanan,
penerbit, serta standar keamanan dan keandalan
sistem elektronik.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka9...

SK No 163675 A

---

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
L,embaga yang didirikan untuk pengembangan
Pasar Modal, misalnya untuk memaksimalkan
fungsi Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dapat
berbentuk di antaranya mencakup edaran,
bulletin accounting staff, atau bultetin legal staff.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Pihak lain di antaranya mencakup lembaga
pendanaan Efek dan Pihak yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan dikategorikan sebagai LJK.
Angka 2
Cukup jelas.

Angka3...

SK No 163674 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

Angka 3
Huruf a)
Apabila suatu Pihak yang melakukan
kegiatan di Pasar Modal menyampaikan
informasi melalui iklan atau promosi yang
tidak sesuai dengan Undang-Undang ini
dan/atau peraturan pelaksana.annya,
untuk melindungi kepentingan pemodal
atau investor dan/atau Pasar Modal,
Otoritas Jasa Keuangan memiliki
kewenangan untuk menghentikan iklan
atau promosi tersebut dan mewajibkan
Pihak yang bersangkutan untuk
meluruskannya dengan cara memperbaiki
iklan atau promosi dimaksud.
Huruf b)
Apabila iklan atau promosi tersebut dalam
huruf a) di atas mengakibatkan kerugian
kepada Pihak lain termasuk pemodal,
Otoritas Jasa Keuangan memiliki
kewenangan untuk mewajibkan Pihak
tersebut mengambil langkah yang
diperlukan untuk mengatasi akibat yang
ditimbulkan, di antaranya mencakup
pembayaran ganti rugi.
Angka 4
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan' adalah
pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan
Publik, dan Pihak yang memperoleh izin,
persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mewajibkan
para Pihak dimaksud untuk menyampaikan
laporan tertentu atau memeriksa kantor dan
catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen,
atau kertas kerja yang disusun secara manual,
mekanis, elektronik, atau dengan cara lain.

Angka5...

SK No 163955 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-r32-

Angka 5
Penunjukan kepada Pihak lain oleh Otoritas Jasa
Keuangan misalnya, adalah penunjukan Otoritas
Jasa Keuangan kepada Bursa Efek dan/atau
Penyelenggara Pasar untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek atau
Pihak lain yang menjadi Anggota Bursa Efek.
Penunjukan tersebut dapat pula diberikan kepada
akuntan atau Pihak lain untuk melakukan
pemeriksaan dalam kasus tertentu di mana jasa
akuntan atau Pihak lain yang bersangkutan
diperlukan.
Angka 6
Yang dimaksud dengan "penangkalan" adalah
penangkalan terhadap orang asing yang diduga
akan mengganggu keamanan dan ketertiban
umum melalui kegiatan di Pasar Modal.
Angka 7
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 dan angka 4 dan hasil pemeriksaan
tersebut dipandang perlu untuk diketahui oleh
masyarakat dalam rangka menjaga integritas
pasar dan kepatuhan setiap Pihak terhadap
Undang-Undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya, Otoritas Jasa Keuangan dapat
mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut
berdasarkan kewenangan dalam angka ini.
Angka 8
Pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu
Efek pada Bursa Efek atau penghentian Transaksi
Bursa atas Efek tertentu dapat dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat hal-hal
atau kejadian yang membahayakan kepentingan
pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan
diselenggarakannya Transaksi Bursa atas Efek
tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa
keadaan Emiten tidak mengungkapkan
perusahaan yang sebenarnya.
Angka9...

SK No 163672A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angka 9
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah
suatu keadaan memaksa di luar kemampuan
Pihak sebagai akibat, di antaranya adanya
perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau
banjir, pemogokan, sabotase, atau huru-hara,
turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga
Efek yang tercatat di Bursa Efek atau
Penyelenggara Pasar sedemikian besar dan
material sifatnya yang terjadi secara mendadak
(crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau
penyelesaian transaksi.
Angka 10
Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa
Efek, Penyelenggara Pasar, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dan yang bersangkutan tidak
menerima sanksi tersebut, maka Pihak dimaksud
dapat mengajukan keberatan atas pengenaan
sanksi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengabulkan
permohonan tersebut apabila berdasarkan hasil
penelaahan Otoritas Jasa Keuangan sanksi
dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan membatalkan atau mengubah
keputusan Bursa Efek, Penyelenggara Pasar,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian. Sebaliknya,
Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak
permohonan tersebut dengan menguatkan
keputusan Bursa Efek, Penyelenggara Pasar,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau l,embaga
Penyimpanan dan Penyele saian apabila keberatan
atas pengenaan sanksi tersebut tidak beralasan.

Angka 11 .

SK No 163671 A

---

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

Angka 11
otindakan yang Yang dimaksud dengan
diperlukan untuk mencegah kerugian
masyarakat" adalah tindakan yang bersifat
penting dan segera harus diambil untuk
melindungi masyarakat dari pelanggaran
Undang-Undang ini danlata:u peraturan
pelaksanaannya, di antaranya mencakup:
1. memutuskan cara penyelesaian transaksi
dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan
tidak mampu menyelesaikan transaksi
tertentu;
1. mengambil tindakan penting dalam hal terjadi
pemalsuan saham seperti pengusulan
pencekalan terhadap Pihak tertentu kepada
otoritas yang berwenang di bidang
keimigrasian pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum;
1. mewajibkan Bursa Efek dan Penyelenggara
yang Pasar untuk mengubah peraturan
dibuatnya apabila peraturan tersebut
bertentangan dengan peraturan Pasar Moda1
yang berlaku;
1. mewajibkan Emiten untuk menggunakan
dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang
telah diungkapkan dalam Prospektus; dan
atas 5. menyetujui dilakukannya perubahan
penggunaan dana hasil emisi dengan syarat
bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan
Rapat Umum Pemegang Saham.
Angka 12
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat
keterbukaan bagi Pihak tertentu atas kepemilikan
Efeknya atau kepemilikan Efek Pihak lain yang
diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Pihak
tertentu tersebut.
Kepemilikan Efek meliputi pemilik terdaftar atas
Efek dan pemilik manfaat atas Efek.

Pemilik

SK No 163670 A

---

PRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA

Pemilik terdaftar atas Efek (registered owner)
adalah Pihak yang terdaftar sebagai pemegang
Efek baik yang terdaftar dalam daftar pemegang
Efek pada penerbit Efek atau dalam Penitipan
Kolektif pada Kustodian.
Pemilik manfaat atas Efek (beneficial owner)
adalah setiap Pihak yang berhak atas dan latau
menerima manfaat tertentu yang berkaitan
dengan Efek.
Hak dan/atau penerimaan manfaat tersebut
dapat diperoleh baik langsung maupun tidak
langsung melalui perjanjian, atau melalui
hubungan atau cara apapun.
Angka 13
Yang dimaksud dengan "pengendali" adalah Pihak
yang mempunyai kemampuan untuk
menentukan, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun pengelolaan
dan / atau kebijakan perusahaan.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Untuk menjaga integritas pasar, Otoritas Jasa
Keuangan menggunakan kewenangan ini di
antaranya untuk mencegah Pihak tertentu yang
melakukan tindakan tercela menjadi pengendali
pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan,
atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Yang dimaksud dengan "melakukan hal lain"
adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada
huruf a, huruf b dan angka 1 sampai dengan
angka 17.
Kewenangan . . .

SK No 163865 A

---

PRESIDEN

RTPUELIK INDONESIA

Kewenangan lain yang diberikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan, di antaranya mengenai:
1. rencana anggaran tahunan dan penggunaan
Iaba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh dan
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7
ayat (3);
1. persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat
oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1;
yang dapat diberikan oleh 3. penetapan jasa lain
Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14
ayat (3); dan
1. rencana anggaran tahunan dan penggunaan
laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4).
Angka 3

(U Permohonan pernyataan pailit atau penundaan
kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah
hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Tata...

SK No 163939 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Tata cara dan persyaratan permohonErn pernyataan
pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, pemsahaan reasuransi, atau perusahaan
reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan pernyataan pailit atau penundaan

kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan
pengadilan.

1. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

sebagaimana (1) Dalam menyelenggarakan usaha dengan Pasal 5, dimaksud daiam Pasal 2 sampai
menggunakan Perusahaan Perasuransian dapat
dokumen elektronik.
penggunaan t2l Ketentuan lebih lanjut mengenai
dokumen elektronik oleh Perusahaan Perasuransian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal l.1

(1) Perttsahaan Perasuransian wajib menerapkan tata

kelola perusahaan yang baik termasuk penataan
pengendalian investaii, manajemen risiko, dan
internal dalam melakukan kegiatan usahanya'
(2t Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
sebagaimana di*aksud pada ayat (1), Perusahaan
peraJuransian wajib menerapkan prinsip kehati-
hatian, transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, profe sional, dan kewajaran'

(3) Perusahaan Perasuransian wajib men]ruSun sistem

pengendalian internal dan prosedur- internal
*.tig".r"i pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
baiklebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(4) perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi

syariah dalam mengelola Premi dari Pemegang Polis
harus dapat menghitung risiko dan manfaat yang
akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan
tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi syariah dalam memenuhi
kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggpng, atau
Peserta.

(5) Ketentuan...

SK No 164304 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola

perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang
saham dan/atau Pihak terafiliasinya dari Pihak yang
memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya
Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari
jawab secara pribadi Otoritas Jasa Keuangan bertanggung
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian
yang diderita Pihak tersebut dan/atau nasabahnya
dan/atau pemodal atau investor yang timbul karena:
- pemanfaatan Pihak dengan iktikad buruk dan/atau
secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi
anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang
saham dan/atau Pihak teraliliasinya;
dewan komisaris, pemegang b. anggota direksi, anggota
saham dan/atau Pihak terafiliasinya terlibat dalam
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Pihak;
pemegang c. anggota direksi, anggota dewan komisaris,
saham dan/atau Pihak terafiliasinya baik langsung
maupun tidak langsung dengan iktikad buruk atau
secara melawan hukum menggunakan kekayaan
Pihak dan/atau nasabahnya, yang mengakibatkan
kekayaan Pihak dan/atau nasabahnya menjadi tidak
cukup untuk memenuhi kewajiban Pihak dan/atau
nasabahnya; atau
anggota dewan komisaris d. anggota direksi dan/atau
tugas bersalah atau lalai dalam menjalankan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau anggaran dasar.

usaha (U Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan
sebagai Penyelenggara Pasar di Pasar Modal terdiri
atas Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar di luar
Bursa Efek.
(21 Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan peraturan
setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

(3) Penyelenggara. . .

SK No 164238 A

---

PRESIDEN

REPUBIJK INDONESIA

224 -
yang (3) Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek
Modal menyelenggarakan kegiatan di Pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Perseroan yang memperoteh izin usaha dari Otoritas
Jasa Keuangan.
(41 Bursa Efek dapat memberikan jasa lain berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan atau persetujuan yang
diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(s) Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan
di luar Pasar Modal, sepanjang memperoleh izin dari
otoritas yang berwenang.

(6) Untuk Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang

Modal menjalankan kegiatan di luar Pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lain yang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan di luar Pasar Modal
wajib melakukan koordinasi, dalam rangka:
dan a. pertukaran dan pemutakhiran data
informasi;
- pengawasan bersama;
- langkah mitigasi risiko; dan
- langkah lain yang diperlukan dalam rangka
pengawasan.
cara (7t Ketentuan mengenai persyaratan dan tata
perizinan Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4 Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa.

(2t Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan
dilakukannya RUA luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kepentingan Usaha Bersama.

(3) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum.

(4) RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika peserta RUA yang

hadir telah mencapai 2/3 (dua per tiga) dari peserta RUA.
(s) Pemenuhan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dapat dihitung berdasarkan kehadiran secara
fisik dan /atau keikutsertaan peserta RUA melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUA saling melihat dan mendengar secara langsung, serta
berpartisipasi dalam rapat.

(6) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

(7) Dalam...

SK No 164335 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

_3t2_
(7t Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak dari peserta RUA yang hadir.

(8) Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

ayat (71dituangkan dalam risalah RUA yang disetujui dan
ditandatangani oleh peserta RUA yang hadir.
(e) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib
dinyatakan dalam akta notaris.

(10) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(11) Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
(L2l Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan
keputusan RUA dalam hal:
Usaha a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan
Bersama;
- dinilai berpotensi membahayakan industri
perasuransian; dan/ atau
perundang- c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RUA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (l2l diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Subparagraf 3
Kepesertaan RUA

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Aset berupa piutang dan aset lainnya yang
dilakukan hapus buku dan hapus tagih
termasuk aset yang berasal dari penanganan
dan/atau penyelesaian permasalahan Bank
serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah. Hapus buku dan hapus tagih
aset dilakukan dengan berpedoman pada prinsip
kehati-hatian dan menganut asas transparansi.
Huruf d
Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari
Bank atau dari Otoritas Jasa Keuangan dengan
mekanisme yang diatur bersama antara
Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa
Keuangan.

Huruf e. ..

SK No 163574 A

---

PRESIDEN

REFUBL|K INDONESIA

Huruf e
Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
Syariah atau dari Otoritas Jasa Keuangan
dengan mekanisme yang diatur bersama antara
Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa
Keuangan.
Hurrf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Pihak lain di antaranya mencakup akuntan
publik, konsultan hukum, penasihat investasi,
lembaga penelitian, perusahaan penilai,
danI atau pejabat lelang.
T\rgas tertentu di antaranya mencakup
melakukan verifikasi, membuat opini hukum,
melakukan penelitian mengenai risiko
penjaminan, danf atau melakukan likuidasi.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Pemeriksaan Bank yang dilakukan Lembaga
Penjamin Simpanan di antaranya dalam rangka:
- perhitungan premi Penjaminan, termasuk
melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau
konfirmasi; dan/atau
- pena,nganan permasalahan Bank, baik Bank
dalam pengawasan normal maupun Bank
dalam penyehatan.

. Huruf k. .

SK No 163573 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf k
Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah yang dilakukan
Lembaga Penjamin Simpanan di antaranya
dalam rangka:
- perhitungan iuran berkala, termasuk
melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau
konfirmasi; dan/atau
- persiapan pelaksanaan program penjaminan
polis terhadap Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah yang
mengalami permasalahan keuangan.
Huruf I
Bank dalam penyehatan merupakan status
pengawasan Bank yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan kriteria tertentu
sebagai Bank dalam penyehatan.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "pengelola statuter'
adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan
untuk melaksanakan pengelolaan Bank yang
menerima penempatan dana Lembaga Penjamin
Simpanan guna mengupayakan agar Bank
kembali menjadi sehat dan dapat
mengembalikan penempatan dana tersebut
kepada tembaga Penjamin Simpanan.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Ayatl2l ...

SK No 163572 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-t7-

Ayat (21
Pemberitahuan tertulis Bank Dalam Resolusi atau
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa
Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan adalah
sebagai:
- penyerahan penanganan Bank untuk dilakukan
tindakan resolusi oleh Lembaga Penjamin
Simpanan; atau
- penyerahan tindak lanjut terhadap Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang
dicabut izin usahanya.
Huruf a
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala
hak dan wewenang pemegang saham, termasuk
hak dan wewenang RUPS, Lembaga Penjamin
Simpanan dapat melakukan:
1. pengelolaan dan pengurusan Bank Dalam
Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah yang
dilakukan penanganan dan penyelesaian
permasalahan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan;
1. pengarnanan aset Bank Dalam Resolusi serta
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah yang diserahkan
penanganan atau penyelesaiannya kepada
Lembaga Penjamin Simpanan; dan
1. pemberesan aset dan kewajiban dari Bank
Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Asuransi Syariah yang
dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa
Keuangan,
guna memaksimalkan pengembalian (recoueryl
dana Penjaminan dan penjaminan polis.
Huruf b
Dengan ketentuan ini, Lembaga Penjamin
Simpanan dapat menguasai, mengelola, dan
melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya
sebagai pemilik.

. Huruf c. .

SK No 163571A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

_18_

Huruf c
Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan,
pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh
Lembaga Penjamin Simpanan menimbulkan
kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya
dapat menuntut penggantian yang tidak
melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari
kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu
membuktikan secara nyata dan jelas kerugian
yang dialaminya.
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 7

(1) BPR Syariah memiliki jaringan kantor dalam wilayah

yang terbatas.
(21 Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor
BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

7 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan

ketentuan:
- Emiten telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan
untuk menawarkan Efek dengan tujuan menjual
Efek kepada masyarakat; dan
- Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah efektif.
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi Pihak yang melakukan:
- penawaran Efek yang bersifat utang dan/atau
sukuk yang jatuh temponya tidak lebih dari
1 (satu) tahun;
- penawaran Efek yang diterbitkan dan/atau
dijamin Pemerintah Indonesia;
- penawaran Efek bersifat utang dan/atau sukuk
yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan khusus kepada investor profesional
dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya;
- penawaran atas Efek atau surat berharga yang
secara khusus diatur dalam Undang-Undang;
atau
- penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan

perdagangan Efek bersifat utang Lembaga Penjamin
Simpanan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1. Di antara . . .

SK No 164225 A

---

PRESIDEN

REPIIBUK INDONESIA

1. Di antara Pasal 7O dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7OA

Kegiatan terkait dengan Efek bersifat utang dalam

Pasal 30, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 70,

berlaku mutatis mutandis untuk sukuk.
1. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal74

(1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari

kerja ke-2O (kedua puluh) sejak diterimanya
Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada
tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
(21 Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta
perubahan dan/atau tambahan informasi dari
Emiten atau Perusahaan Rtblik.

(3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Pubtik

menyampaikan perubahan dan/atau tambahan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah
disampaikan kembali pada tanggal diterimanya
perubahan atau tambahan informasi tersebut.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta

perubahan dan/atau tambahan informasi dari
Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, penghitungan waktu untuk
efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak
tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan
informasi dimaksud.

(5) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif

sampai saat perubahan danlatau tambahan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah

menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-2O
(kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan
Pendaftaran secara lengkap.

(7) Perubahan...

SK No 164224 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(71 Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran
menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-2O
(kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan
Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Yang dimaksud dengan "stabilitas nilai rupiah" adalah
kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah.
Perkembangan harga barang dan jasa secara umum diukur
dari inflasi yang rendah dan stabil.
Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari
kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.
Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah, dan
stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung
tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.
Yang dimaksud dengan 'stabilitas Sistem Pembayaran"
adalah kestabilan sistem yarrg mencakup seperangkat
aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
dari Stabititas Sistem Pembayaran tercermin
penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah,
murah, arnan, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah
yang berkualitas dan terpercaya, dengan tetap
memerhatikan perluasan akses dan Pelindungan Konsumen.
Stabilitas Sistem Pembayaran sangat penting dalam
mendukung stabilitas rupiah dan sistem keuangan serta
mendorong inklusi ekonomi dan keuangan dalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam

SK No 163591 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

Dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan tersebut, Bank
Indonesia bersinergi dan berkoordinasi dengan otoritas
keuangan lainnya dalam mewujudkan sistem keuangan
nasional yang mampu bertahan terhadap gejolak internal
fungsi dan eksternal, sehingga dapat menjalankan
intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara
pertumbuhan efektif untuk berkontribusi pada
perekonomian nasional.
Yang dimaksud dengan "pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan" adalah perekonomian yang tumbuh sesuai
dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil,
seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang
bersumber dari global maupun dalam negeri.
Angka 3

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memanfaatkan teknologi
informasi" adalah pemanfaatan teknologi informasi
dalam rangka mendorong transformasi Perbankan
menuju era digital banking.

Ayat(21 ...

SK No 163626 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

Ayat (21
Pelaksanaan kerja sama ditujukan untuk mendorong
transformasi digital dan membangun keterkaitan
(interlinkl antara Bank dan ITSK berlandaskan asas
yang mendukung keterbukaan, interoperabilitas,
keamanan, fleksibilitas, Pelindungan Konsumen,
independensi, dan kebaruan.
Ayat (3)
Ketentuan peraturan perundang-undangan di
antaranya mencakup ketentuan mengenai
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta
pelindungan data pribadi yang mengatur mengenai:
prinsip a. kewajiban untuk melaksanakan
pelindungan data pribadi dalam melakukan
pemrosesan data pribadi;
- persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi
untuk tujuan tertentu dari Nasabah dan/atau
Konsumen;
- penerapan manajemen risiko;
- penghapusan dan/atau penghentian penggunaan
data pribadi dan pemrosesan transaksi jika Nasabah
dan/atau Konsumen menarik persetujuan (consenf)
yang diberikan; dan
- kebijakan tata kelola dan prosedur.
Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 7E}

Ayat (1)
Bank digital merupakan Bank yang menyediakan dan
menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran
elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau
menggunakan kantor fisik yang terbatas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3) ...

SK No 163625 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan
kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan.
Angka 5

Pelaksanaan tugas ini mempunyai keterkaitan dan saling
mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan Bank
Indonesia. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah,
memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut
menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri
atas kebijakan moneter, kebijakan Sistem Pembayaran, serta
kebijakan makroprudensial yang dilakukan secara dinamis
(tiga) dan terintegrasi. Melalui sinergi yang kuat dari 3
kebijakan dimaksud, ekonomi tidak hanya tumbuh secara
stabil, namun juga bersifat inklusif dan mendukung ekonomi
berkelanjutan.
Pencapaian tujuan bank sentral di bidang moneter hanya
dapat tercapai apabila Stabilitas Sistem Keuangan dan
Sistem Pembayaran terjaga. Dalam hal ini, peran kebijakan
moneter dalam memengaruhi sektor riil akan ditransmisikan
melalui bekedanya sistern keuangan dan Sistem Pembayaran
sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat
memerlukan sistem keuangan yang bekerja dengan efektif
dan stabil serta Sistem Pembayaran yang cepat, mudah,
efisien, aman, dan andal, dengan memperhatikan perluasan
akses, kepentingan nasional, dan Pelindungan Konsumen.
Disisi...

SK No 163590 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Di sisi lain, potensi risiko yang terjadi di sektor keuangan
maupun perekonomian secara makro dapat diminimalisasi
dengan kondisi moneter yang stabil. Stabilitas Sistem
Keuangan dan Sistem Pembayaran terkait erat satu sama
lain. Stabilitas Sistem Keuangan dapat tercapai apabila
didukung oleh Sistem Pembayaran yang stabil sehingga
Sistem Keuangan dapat bekerja efektif dan efisien, demikian
pula sebaliknya.
Dalam turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, Bank
Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan
makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang
seimbang, berkualitas dan berkelanjutan, memitigasi dan
mengelola risiko sistemik, meningkatkan inklusi ekonomi
dan Inklusi Keuangan, serta keuangan berkelanjutan.
Angka 4

Ayat (1)
Huruf a
Perintah tertulis kepada IJK berlaku baik untuk
LIK yang melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi
maupun LJK yang menerima penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau
konversi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" adalah
emiten atau perusahaan publik yang pernyataan
pendaftaran telah menjadi efektif menurut
undang-undang mengenai pasar modal.

. Huruf c. .

SK No 163612 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

_42-

Huruf c
Kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau
rapat lain yang dapat diatur oleh Otoritas Jasa
Keuangan di antaranya mencakup bentuk dan
cara interaksi serta partisipasi antarpeserta serta
bentuk risalah.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8E}

Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi Bank
sepenuhnya merupakan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan dan semata-mata didasarkan atas penilaian
secara kondisi keuangan dan kondisi Perbankan
perlu keseluruhan, oleh karena itu tidak
Jasa dipertanggungiawabkan. Kewenangan Otoritas
Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan ini
tidak menghapuskan kewenarrgan Otoritas Jasa Keuangan
terkait sesuai dengan ketentuan mengenai pencabutan izin
usaha Bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi Bank
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan pernyataan pailit untuk perusahaan efek, bursa
efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian
(kustodian), hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan
yang yang berhubungan dengan dana masyarakat
diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Otoritas
juga mempunyai Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan
kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan
pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah
pengawasannya, seperti halnya terhadap Bank.

Kewenangan

SK No 1636l l A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan
pailit bagi penrsahaan perasuransian sepenuhnya ada pada
btoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk
membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuranSi, atau perUsahaan reasuransi syariah
sebagai sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus
memiliki lembaga pengelola dana masyarakat yang
kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan
perekonomian.
Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun
sepenuhnya ada pada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini
kepercayaan diperlukan untuk membangun tingkat
masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana
jumlah besar Pensiun mengelola dana masyarakat dalam
dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak
jumlahnya.
Yang dimaksud dengan "sepanjang pembubaran dan/atau
kepailitannya tidak diatur berbeda oleh Undang-Undang
sebagian lainnya" adalah LJK yang melaksanakan
kewenangan Pemerintah dan merupakan badan hukum suf
generis.
(satu) izin Dalam hal debitur mempunyai lebih dari 1
kegiatan usaha, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam
paial ini berlaku jika debitur mendapatkan izin utama dari
Otoritas Jasa Keuangan.
Angka 6

Cukup jelas.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis

kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap peneta'pan
status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah.

(2) Dalam...

SK No 164312 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

(21 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status
pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah yang dapat berdampak pada pencabutan
izin usaha, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan
langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan
polis.

(3) Dalam melakukan langkah persiapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, Lembaga Penjamin Simpanan
berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(4) Otoritas Jasa Keuangan mernberikan data dan informasi

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
dalam status yang dapat berdampak pada pencabutanizin
usaha kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka
persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan
lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9 I

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah karena
tidak dapat disehatkan, Otoritas Jasa Keuangan
memberitahukan secara tertulis dan menyerahkan
penyelesaiannya kepada kmbaga Penjamin Simpa.nan.

Paragraf 2
Likuidasi

(1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM wajib

memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(21 LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan skala usahanya dikelompokkan
menjadi:
- LKM skala usaha kecil;
- LKM skala usaha menengah; dan
- LKM skala usaha besar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(41 Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LKM harus memenuhi
persyaratan minimal sebagai berikut:
- susunan organisasi dan kepengurusan;
- permodalan;
- kepemilikan; dan
- kelayakan rencana kerja.

(5) LKM yang sudah beroperasi dan belum memperoleh

izin usaha wajib:
- memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
bagi LKM yang melakukan penghimpunan dana
masyarakat; atau
- terdaftar pada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota setempat sebagai LKM
inkubasi, bagi LKM yang tidak melakukan
penghimpunan dana masyarakat.

(6) LKM inkubasi yang telah terdaftar sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dilarang melakukan
kegiatan penghimpunan dana masyarakat.

(7) Pemerintah .

SK No 164409 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Daerah l7l Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota mendorong LKM inkubasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b agar
mampu menjadi IJK yang memiliki izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- pendaftaran LKM inkubasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b;
- larangan bagi LKM inkubasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6); dan
- upaya Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 1

(1) Kegiatan usaha LKM meliputi:

- jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan
masyarakat, melalui:
1. Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha
skala mikro kepada anggota dan
masyarakat;
1. pengelolaan Simpanan; atau
1. pemberian jasa konsultasi pengembangan
usaha; dan
- kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
mengenai jasa pengembangan l2l Ketentuan lebih lanjut usaha dan pemberdayaan masyarakat, Pinjaman
atau Pembiayaan, pengelolaan Simpanan, dan
pemberian jasa konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
1. Ketentuan. . .

SK No 163927 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

5 Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Bank wajib menyampaikan data Simpanan berbasis

nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk
menentukan Simpanan yang layak dibayar.
(21 Bank bertanggung jawab atas kebenaran dan
kelengkapan data Simpanan berbasis nasabah yang
disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, lembaga
Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan
terhadap data Simpanan berbasis nasabah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data

Simpanan berbasis nasabah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Lembaga Penjamin Simpanan.

8 Di antara Pasal 1O dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 1OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)
Dewan Komisioner mempakan pimpinan tertinggi
Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan
kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas LJK di
negara lain serta organisasi internasional dan lembaga
internasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota
Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat yang
mewakili negara.
Ayat(21 ...

SK No 163610 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)
Selain bertindak untuk dan atas nama lembaga yang
dipimpinnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem
Keuangan, Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai
pimpinan tertinggi baik dalam hubungan internal
maupun eksternal kelembagaan, di antaranya dalam
rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan,
Pemerintah, DPR, dan dalam pertemuan dengan
lembaga internasional.
Bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner
Dewan dimaksud mencerrninkan kolektif kolegial
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ketua Dewan
Komisioner dalam bertindak sebagai pimpinan Dewan
Komisioner, di antaranya juga melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif,
termasuk menetapkan kebijakan yang akan dilakukan
oleh Kepala Eksekutif, jika dibutuhkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin
tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan.
Huruf d
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon memimpin
tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan
Derivatif, dan bursa karbon.

Huruf e

SK No 163609 A

---

FRESIOEN

REPUBLTK TNDONESIA

_45_

Huruf e
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun memimpin tugas
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di
sektor perasuransian, penjaminan, dan dana
pensiun.
Huruf f
Kepala Eksekutif Pengawas lembaga Pembi ayaan.,
Perusahaan Modal Ventura, Irmbaga Keuangan
Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangcm di sektor Lembaga Pembiayaan,
pemsahaan modal ventura, lembaga keuangan
mikro, dan LJK Lainnya.
Huruf g
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset
Kripto memimpin tugas pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor ITSK dan aset
keuangan digital termasuk aset kripto.
Huruf h
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan
Konsumen memimpin tugas pengawasan
terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan,
edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Pelindungan Konsumen termasuk satuan tugas
untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di
sektor keuangan dan pembelaan hukum.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat(6) ...

SK No 163986 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

_46_

Ayat (6)
Cukup jelas.
AYat (7)
Cukup jelas.
Angka 8

Pasar (U Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan
Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia
(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
huruf f meliputi:
- penerbitan produk dan mekanisme transaksi di
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
pasar pelaku Pasar Uang b. perizinan dan perilaku
Pasar Valuta Asing; . dan
acuan di Pasar c. mekanisme pembentukan harga
Uang dan Pasar Valuta Asing;
- infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta
Asing; dan
- perizinan dan kegiatan usaha penukaran valuta
asing yang diselenggarakan oleh bukan Bank.

, (2) Pengaturan, .

SK No 164099 A

---

PRESIDEN

REPTTBUK INDONESIA

99-
l2l Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat juga dilakukan berdasarkan
Prinsip Syariah.

(3) Dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan

pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
berkoordinasi dengan otoritas dan/atau
kementerian / lembaga terkait.
pengaturan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengawasan, dan pengembangan Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia.

7 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 1

rangka (1) Selain pengelolaan likuiditas dalam
menetapkan dan melaksanakan kebdakan moneter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Bank
Indonesia mengelola likuiditas untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi.
Pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia l2l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui pembelian atau penjualan surat berharga
negara dan/atau surat berharga berkualitas lainnya
di pasar sekunder, penempatan dana pada lembaga
keuangan dalam rangka pengembangan Pasar Uang,
kebijakan giro wajib minimum, bauran kebijakan
moneter, dan/ atau instrumen kebdakan lainnya.

(3) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
mengutamakan pencapaian tujuan untuk mencapai
kestabilan nilai Rupiah dalam rangka kebijakan
moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dengan memperhatikan kondisi makroekonomi.

(4) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bank Indonesia
menerapkan tata kelola yang baik.
1. Ketentuan. . .

SK No 164098 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

100 -
8 Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Penjaminan,

L,embaga Penjamin Simpanan dapat menjamin
Simpanan untuk kelompok nasabah.
(21 Ketentuan mengenai Penjaminan kelompok nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan
dengan DPR.
1. Ketentuan. . .

SK No 164046 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

9 Ketentuan Pasal L4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "rapat umum pemegang saham" adalah
rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai perseroan terbatas.
Yang dimaksud dengan "rapat anggota" adalah rapat anggota
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai
perkoperasian.

Pasal 1 1 1

Cukup jelas.

Pasal 1,12...

SK No 163749 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) PUSK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami

risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak
pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah,
negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi,
dan/ atau jaringan distribusi.
(21 PUSK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan
prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang
dan pendanaan terorisme.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, pengawasan,

dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur oleh Otoritas Jasa
dengan Keuangan atau Bank lndonesia sesuai
kewenangannya, dengan mengacu pada undang-undang
mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh

Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar
pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela
oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk
menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan
dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi
kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan
yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
(21 Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi

(1) kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat

dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat
permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank
Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan,
baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
harga (3) Bank Umum harus memperhitungkan
pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank
Umum yang bersangkutan.

(4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban
Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan
jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah
setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain
yang langsung terkait dengan proses pembelian
Agunan.

(5) Ketentuan...

SK No 164140 A

---

PRESIDEN

REPI,IBLIK INDONESIA

-t27-

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
8 Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 128 sehingga berbunyi sebagai berikut:

atau (1) Bank Umum wajib menyalurkan Kredit
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk
sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
pembiayaan pembiayaan inklusif, dan/ atau
berkelanjutan.
(21 Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
berkoordinasi untuk mengatur kewajiban penyaluran
Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kegiatan usaha BPR meliPuti:

dalam a. menghimpun dana dari masyarakat
bentuk Simpanan berupa Tabungan dan
Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan;
- menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan transfer dana baik untuk
kepentingan sendiri maupun kepentingan
Nasabah;
pada Bank lain, meminjam d. menempatkan dana
dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana
kepada Bank lain;
- melakukan kegiatan usaha penukaran valuta
asing;
lembaga f. melakukan penyertaan modal pada
penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g.melakukan...

SK No 164139 A

---

PITESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

-t28-
- melakukan kerja sama dengan LJK lain dan
kerja sarna dengan selain LJK dalam pemberian
layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- melakukan kegiatan pengalihan piutang;
dan/atau
- melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan.
(2t Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.
1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan
teknologi informasi.
1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(U Pendiri mengajukan permohonan pengesahan
pembentukan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa
Keuangan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk

menyetujui atau menolak permohonan pengesahan
pembentukan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan

pengesahan pembentukan Dana Pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, penolakan harus dilakukan
secara tertulis dengan disertai alasannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan pengesahan

pembentukan Dana Pensiun sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Bank Indonesia berwenang untuk:
- menyelenggarakan survei;
- memperoleh data, informasi, laporan,
keterangan, dan/atau penjelasan dari pihak
terkait; dan
- memperoleh data dan informasi dari dan latau
melakukan pertukaran data dan informasi
dengan otoritas dan/atau kementerian/lembaga
terkait.
(21 Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan
diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan
pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem
informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
sebagaimana (3) Dalam penyelenggaraan survei
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau perolehan
data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau
penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
data, huruf b, setiap pihak wajib memberikan
informasi, laporan, keterangan, dan latau penjelasan
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank
lndonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai survei dan

perolehan data, informasi, laporan, keterangan
dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
1. Pasal 24 dihapus.
1. Pasal 25 dihapus.
1. Pasal 26 dihapus.
t2. Pasal 27 dihapus.
1. Pasal 28 dihapus.
1. Pasal 29 ...

SK No 164097 A

---

I,RESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

L4. Pasal 29 dihapus.
1. Pasal 3O dihapus.
1. Pasal 31 dihapus.
L7. Pasal 32 dihapus.
1. Pasal 33 dihapus.
1. Pasal 34 dihapus.
1. Pasal 35 dihapus.

2L. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni

Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN

MAKROPRUDENSIAL

1. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasar 3sA
Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan
makroprudensial dalam rangka turut menjaga Stabilitas
Sistem Keuangan melalui upaya mendorong intermediasi
yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan;
memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta
meningkatkan inklusi ekonomi, Inklusi Keuangan, dan
Keuangan Berkelanjutan.

(U Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pada Perencanaan,
penerbitan, Pengedaran, dan penatausahaan.
(21 Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga
yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
- penyediaan Rupiah digital sebagai alat
pembayaran yang sah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
- efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia
dalam menjaga stabilitas moneter, sistem
pembayaran, dan Sistem Keuangan;
- dukungan terhadap inovasi teknologi dan inklusi
ekonomi dan keuangan digital;
- pengembangan ekonomi dan keuangan digital
yang terintegrasi secara nasional; dan
- pemanfaatan teknologi digital yang dapat
menjamin keamanan sistem data dan informasi
serta pelindungan data pribadi.
(41 Dalam melakukan Perencanaan Rupiah digital
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
berkoordinasi dengan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah

digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bank lndonesia.

4 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, iuran Pemberi Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a
wajib dibayarkan secara berkala dengan angsuran paling
sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
(21 Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan:
- bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pemberi Kerja
merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan
Peraturan Dana Pensiun yang dipungut paling sedikit
1 (satu) kali setiap bulan.
- bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pemberi
Kerja wajib menyetor iuran Peserta berdasarkan
perjanjian kerja sama antara Pemberi Kerja dan Dana
Pensiun Lembaga Keuangan.

(3) Bagi peserta mandiri pada Dana Pensiun Lembaga

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145
ayat (4) huruf a, iuran Peserta disetorkan langsung kepada
Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan perjanjian
antara Peserta dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

(4) Dalam hal Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak

mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara
berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal
tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam...

SK No 164340 A

---

PRESIDEN

REPIJBUK INDONESIA

-37t-
(s) Dalam hal Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja
sebagaimana tidak mampu memenuhi kewajiban
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
secara berturut-turut, Pengurrrs wajib memberitahukan
hal tersebut kepada Pendiri.

(6) Berdasarkan pemberitahuan Pengurus sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Pendiri dapat menetapkan:
- penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri;
atau
karyawan Mitra Pendiri. b. pengakhiran kepesertaan
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
sebagaimana iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi
kebijakan makroprudensial, mikropnrdensial, dan
penanganan pernasalahan Bank melalui mekanisme
forum koordinasi.
(2t Koordinasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk koordinasi mengenai sinkronisasi
penyusunan peraturan terkait makroprudensial,
mikroprudensial, dan penanganan permasalahan
Bank yang diterbitkan oleh Bank lndonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada

Komite ayat (1) mengikutsertakan sekretariat
Stabilitas Sistem Keuangan.

(4) Dalam pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertukaran data
dan informasi.
(s) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem
Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

(6) Mekanisme forum koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan tata kelola pertukaran data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dan/atau disepakati bersama oleh Bank lndonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga Penjamin
Simpanan.

Syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1O ayat (4) huruf a sampai dengan
huruf i adalah sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah
menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan
perusahaan tersebut pailit;
- sehat jasmani;
- berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
pada saat ditetapkan;
jasa g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor
keuangan;
- tidak.

SK No 164055 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

78-
berdasarkan h. tidak pernah ddatuhi pidana penjara
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukrrman 5 (lima) tahun atau lebih;
dan
anggota partai politik pada i. bukan pengurus dan/atau
saat pencalonan.

9 Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(U Penyelenggaraan pasar di sektor keuangan harrs
didukung oleh infrastrtrktur pasar yang mengikuti
perkembangan teknologi.
(21 Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
- sarana transaksi;
- sarana kliring dan/atau penjaminan (entral counter
Partfl;
- sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan,
dan/atau penyimpanan instrumen keuangan
(kustodian sentral);
- sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
- sarana pengelola informasi transaksi (trade
repository) instrumen keuangan dan/atau Derivatif;
dan
- sarana lainnya.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

berkoordinasi untuk mendorong pengembangan
infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
(41 Infrastrrrktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21
harrs diselenggarakan oleh otoritas sektor keuangan atau
perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah
memperoleh izin atau ditunjuk oleh otoritas sektor
keuangan.

(5) Infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat {21

huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf d, dapat
digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar setelah
memperoleh izin dari otoritas asal infrastruktur dan
persetujuan otoritas pengawas dari instrumen keuangan
yang akan menggunakan infrastruktur pendukung.

(6) Dalam...

SK No 164183 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Dalam hal infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) digunakan dalam penyelenggaraan
antarpasar, otoritas asal infrastruktur pasar dan otoritas
pengawas dari instrumen keuangan yang akan
men ggunakan infrastmktur pendukun g harrrs melakukan
koordinasi, paling sedikit dalam rangka:
- pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
- pengawasan bersama; dan
- langkah memitigasi risiko.
(71 Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan penrndang-undangan berdasarkan hasil
pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, dilakukan tindakan hukum dan/atau
pengenaan sanksi terhadap penyelenggara infrastruktur
pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan/atau
pelaku pasar oleh otoritas asal masing-masing
infrastruktur pasar sesuai dengan kewenangannya.

(8) Sarana pengelola informasi transaksi (trade repository)

instrumen keuangan dan/atau Derivatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e harus menyediakan data
yang akurat, mencukupi, dan tepat waktu kepada publik
dan kepada otoritas terkait sesuai dengan tugas dan
wewenang masing-masing.

(9) Penyelenggaraan infrastruktur pasar harus memenuhi

prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kehati-
hatian, dan manajemen risiko yang efektif, memenuhi
prinsip keamanan, efisiensi, dan keandalan.

(10) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan, otoritas dapat

menetapkan kategori infrastruktur pasar berdasarkan
tingkat risiko.

(1) Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan menetapkan

status pengawasan Bank.
(21 Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
- Bank dalam pengawasan normal;
- Bank dalam penyehatan; dan
- Bank dalam resolusi.
pada (3) Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf c merupakan Bank yang dinyatakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang
mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan
kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Otoritas
Jasa Keuangan.

(4) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud

pada ayat(21ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
perubahan (5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan
status pengawasan Bank secara tertulis kepada
Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank
Indonesia.

(6) Untuk...

SK No 164470 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

459 -

(6) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bank,

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan
perintah kepada Bank untuk melakukan tindakan
tertentu.
l7l Bank wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
penetapan (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka
pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (71 diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16E}

Dalam hal Bank dalam pengawasan normal mengalami
kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
atau Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan,
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai perbankan dan undang-undang
mengenai perbankan syariah.

sebagai (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank
Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b dalam hal Bank
tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
- tingkat kesehatan;
- tingkat likuiditas; dan/atau
- tingkat permodalan dengan memperhitungkan
risiko.
(21 Penetapan Bank dalam penyehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

(3) Dalam...

SK No 164469 A

---

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam

penyehatan dan Bank mengajukan permintaan
kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa
Keuangan dapat meminta kepada Lcmbaga Penjamin
Simpanan untuk melakukan penempatan dana
Keuangan kepada Bank setelah Otoritas Jasa
melakukan analisis kelayakan permohonan Bank.

(4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam

penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis
Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga
Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (5).
(s) Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari
L,embaga Penjamin Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Bank dalam

(4) penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya
penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

(6) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank

sebagai Bank dalam penyehatan:
- Bank umum wajib meneraPkan:
sudah 1. rencana aksi pemulihan yang
disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
oleh 2. langkah penyehatan yang ditetapkan
Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal rencana
aksi pemulihannya belum disetujui Otoritas
Jasa Keuangan; dan
kepada 3. menyampaikan realisasinya
Otoritas Jasa Keuangan;
memastikan b. Otoritas Jasa Keuangan
pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank
umum atau langkah PenYehatan Yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
dan/atau
melakukan: c. Lembaga Penjamin Simpanan
mengetahui 1. uji tuntas dalam rangka
kondisi Bank secara keseluruhan;
1. penjajakan. . .

SK No 164468 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

kepada Bank rain yang bersedia 2. ;.lllr;-"n menerima pengalihan sebagian atau
seluruh aset dan/atau kewajiban Bank;
dan/atau
1. penjajakan kepada investor yang bersedia
mengambil alih Bank.
(71 Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank dalam
penyehatan untuk:
- menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak
terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan
kewajiban Bank secara material; dan
- mendukung pelakpanaan tindakan Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf c.

(8) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam

penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- memerintahkan Bank untuk menjual sebagian
atau seluruh aset dan/atau mengalihkan
kewajiban Bank kepada pihak lain;
- memerintahkan Bank untuk menyerahkan
pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan
Bank kepada pihak lain;
- membatasi kegiatan usaha tertentu Bank;
dan/atau
- menunjuk pengelola statuter dan
memerintahkan Bank untuk mendukung
pelaksanaan tugas pengelola statuter yang
ditempatkan di Bank.

(9) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa
Keuangan berkoordinasi dengan L,embaga Penjamin
Simpanan.

(10) Ketentuan mengenai pemenuhan tingkat kesehatan,

tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal16D...

SK No 164467 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Pengelola statuter yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa
Keuangan, dalam hal Bank mengalami kesulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank dalam
penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168,
berwenang untuk:
- mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi
dan dewan komisaris pada Bank;
- mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha Bank
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat
oleh Bank dengan pihak ketiga yang merugikan
dan/atau menurut pengelola statuter dapat
merugikan kepentingan Bank dan/atau nasabah;
dan/atau
- melakukan pengalihan sebagian atau seluruh
portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan
dana dari Bank yang menurut pengelola statuter
dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Bank
danf atau nasabah.

Ayat (1)
Pemberitahuan penetapan Bank dalam resolusi
disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis
kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan, untuk
menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah
menetapkan Bank dalam resolusi, dan sesuai dengan
ketentuan undang-undang mengenai Lembaga
Penjamin Simpanan segala hak dan wewenang rapat
umum pemegang saham, kepemilikan, kepengurusan,
dan kepentingan lain pada Bank dimaksud beralih
kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "permodalan minimum"
adalah permodalan minimum yang disarankan
un tu k m e nj aga prin s i p ke hati- ha tian Qtru de ntial)
dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.
Penetapan Bank sebagai Bank dalam resolusi
terjadi ketika penurunan persentase di bawah
permodalan minimum dan/atau giro wajib
minimum pada periode Bank dalam penyehatan
belum berakhir.
Yang dimaksud dengan "giro wajib minimum"
adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai giro wajib minimum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "permasalahan
likuiditas mendasar" adalah:
1. perubahan posisi Bank di Pasar Uang dari
posisi pemberi pinjaman lnet lender) menjadi
posisi penerima pinjaman (net borrowei;
1. posisi arus kas yang semakin buruk sebagai
akibat mafititg mismatch yang besar,
terutama pada skala waktu jangka pendek;

1. upaya. . .

SK No 163832A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. upaya Bank untuk memperoleh dana di
Pasar Uang dengan suku bunga atau tingkat
imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga
wajar atau suku bunga pasar;
1. ketergantungan pada agunan untuk
memperoleh dana;
1. peningkatan pencairan deposito sebelum
jatuh tempo; dan/atau
6, permasalahan likuiditas mendasar lain.
Hunrf c
Cukup jelas.
Ayat (2t
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan,
Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penetapan
Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi kepada
Lembaga Penjamin Simpanan dan dilakukan
koordinasi langkah yang harus dilakukan oleh Menteri
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan wewenang masing-masing, untuk mendukung
tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan
kepada Bank Sistemik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5

Suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha Bank
semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan
menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan
rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang
sehat.

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
PengundurEln diri anggota Dewan Komisioner
berlaku efektif sejak tanggal pengunduran diri
tersebut disetujui oleh Presiden.
Huruf c
Dihapus.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap"
adalah cacat lisik dan latau cacat mental yang
bersangkutan tidak memungkinkan yang
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Pemberhentian anggota Dewan Komisioner
mental karena cacat fisik dan/atau cacat
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
ndiperkirakan Yang dimaksud dengan secara
medis" adalah perkiraan secara medis yang
dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter
Dewan yang menerangkan bahwa anggota
Komisioner yang bersangkutan tidak dapat
melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan
berturut-turut.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang dapat
dipertanggungiawabkan" adalah tidak adanya
alasan yang kuat yang menyebabkan anggota
Dewan Komisioner diberhentikan. Alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya,
sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan
Komisioner, dokter yang ditunjuk Dewan
Jasa penugasan di luar kegiatan Otoritas
Keuangan oleh Presiden, atau kegiatan lain demi
kepentingan negara.
Huruf f ...

SK No 163606 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "semenda" adalah
pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu
pertalian antara salah seorang dari suami istri
dan keluarga sedarah dari pihak lain.
Huruf i
Pelanggaran kode etik dalam ketentuan ini adalah
pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran
berat dan dilaporkan oleh Dewan Komisioner
kepada DPR.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 1O

dengan (1) BPR Syariah dapat melakukan Penggabungan
lembaga keuangan mikro.

(2) Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR Syariah

hasil dan lembaga keuangan mikro, Bank
Penggabungan wajib menjadi BPR Syariah.

(3) Ketentuan...

SK No 164160 A

---

PRESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

168 -
Penggabungan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
antara BPR Syariah dan lembaga keuangan mikro

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dalam hal terjadi kemgian yang tidak disebabkan oleh
kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaan pengelola
statuter untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-
undangan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I78 ayat (6), Pendiri wajib bertanggung jawab atas
hak keuangan Peserta.

Pasal 181 ...

SK No 164377 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(U Dalam hal terdapat instrumen keuangan dan/atau
transaksi atas instrumen keuangan yang memiliki:
- lebih dari I (satu) karakteristik Pasar Modal, Pasar
Uang, Pasar Valuta Asing, dan pasar komoditi;
dan/atau
- karakteristik risiko, hak, dan manflaat yang setara
terhadap investor atau penerbit,
masing-masing otoritas menetapkan standar pengaturan
dan pengawasan yang setara.
(21 Standar pengaturan dan pengawasan yang setara
sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling sedikit
mencakup:
- mekanisme penerbitan, keterbukaan informasi, dan
pelaporan;
- mitigasi risiko termasuk risiko sistemik dan bukan
sistemik; dan
- pelindungan pemodal atau investor dan sanksi yang
wajar terhadap pelaku.

(3) Dalam rangka pengaturan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), otoritas Pasar Modal, otoritas
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta otoritas
perdagangan berjangka komoditi melakukan koordinasi.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rencana aksi pemulihan"
(recouery planl adalah rencana untuk mengatasi
permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank
Sistemik.
Ayat (2)
Penerapan dari rencana aksi pemulihan dilakukan
untuk mengatasi permasalahan keuangan Bank
Sistemik yang terjadi baik pada saat status
pengawasan normal maupun saat status pengawasan
Bank dalam penyehatan.
Jenis kewajiban tertentu di antaranya mencakup
simpanan milik PSP dan/atau instrumen jenis
kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi
modaI.
Ayat (3)
Tambahan kapasitas permodalan (capital surchargel
bagr Bank Sistemik termasuk instmmen jenis
kewajiban tertentu yang dapat dikonversi menjadi
modal.
Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 188 . .

SK No 163830 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONES]A

Pasal L8B
Ayat (1)
*rencana Yang dimaksud dengan resolusi" (resolution
plan) adalah rencana tindakan resolusi Bank Sistemik
yang disusun secara komprehensif, yang berisi antara
lain rincian karakteristik bank dan strategi tindakan
resolusi yang diutamakan Qreferedl untuk Bank Sistemik tersebut, dalam rangka menjaga
keberlangsungan fungsi ekonomi penting (critical
menyebabkan economic functionsl Bank tanpa
gangguan pada Stabilitas Sistem Keuangan.
Dalam penyusunan renc€rna resolusi tersebut,
Lembaga Penjamin Simpanan menyiapkan panduan
penyusun€ur rencana resolusi untuk Bank Sistemik.
Berdasarkan panduan tersebut, Bank Sistemik
men)rusun konsep awal yang akan ditindaklanjuti oleh
Lembaga Penjamin Simpanan.
Rencana resolusi merupakan salah satu alat bantu
bagr Lembaga Penjamin Simpanan ketika akan
mengambil keputusan saat tindakan resolusi kepada
Bank Sistemik dan tidak bersifat mengikat bagi
Lembaga Penjamin Simpanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

(1) Bank Sistemik wajib men5rusun dan menyampaikan

rencana resolusi kepada Lembaga Penjamin
Simpanan untuk mendapat persetujuan.
l2l Rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
- struktur Bank, kondisi keuangan, lini bisnis
utama, fungsi ekonomi penting, dan pihak
terafiliasi; dan
- keterkaitan dengan Sistem Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana resolusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin
Simpanan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian

terhadap rencana resolusi yang disampaikan Bank
Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B
ayat (1).
(21 Penilaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan
baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

(3) Untuk kepentingan l.embaga Penjamin Simpanan

dalam menilai rencana resolusi Bank Sistemik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik
wqjib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin
Simpanan:
- rencana aksi pemulihan Bank Sistemik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A yang
telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
yang b. data dan informasi serta dokumen lainnya
diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Berdasarkan...

SK No 164463 A

---

PRESIDEN

REPUELTK INDONESIA

(41 Berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana
resolusi yang disampaikan Bank Sistemik, Lernbaga
Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau
meminta perbaikan rencana resolusi Bank Sistemik.
(s) Terhadap rencana resolusi Bank Sistemik yang telah

(4), disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan uji
resolvabilitas untuk mengidentifikasi hambatan yang
mungkin ada pada saat implementasi tindakan
resolusi Bank Sistemik.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil uji resolvabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan
potensi hambatan dalam implementasi tindakan
resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan meminta
secara tertulis kepada Bank Sistemik untuk
melakukan tindakan perbaikan.
(71 Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dilakukan setelah Lembaga
Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas
Jasa Keuangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rencana

resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji

(5) resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

Penjamin diatur dalam Peraturan l,embaga
Simpanan.

8 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- menghirnpun dana dalam bentuk Simpanan
berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat
Deposito, atau bentuk lainnYa Yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
Investasi b. menghimpun dana dalam bentuk
berdasarkan Akad mudltarabah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
hasil c. menyalurkan Pembiayaan bagi
berdasarkan Akad mudharabah, Akad
musgarakah, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istisfuta', atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
Akad e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan
qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
barang f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan
bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah
berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiga bittamlik atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- melakukan Pengambilalihan utang berdasarkan
Akad hawalah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
i.membeli,...

SK No 164159 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- membeli, menjual, atau menjamin atas risiko
sendiri surat berharga pihak ketiga yang
diterbitkan atas dasar transaksi nyata
berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad
ijarah, musyarakah, mudhnrabah, murabahah
kafalah, atau hautalah;
- membeli surat berharga berdasarkan Prinsip
Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah
dan/atau Bank Indonesia;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan
pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan
Prinsip Syariah;
- melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak
lain berdasarkan suatu Akad berdasarkan
Prinsip Syariah;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang
dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan aktivitas di bidang sistem
pembayaran;
- melakukan fungsi sebagai Wali Amanat
berdasarkan Akad wakalah
- memberikan fasilitas letter of credft atau bank
garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan
Syariah dan/atau di bidang sosial dengan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Kegiatan usaha UUS meliputi:
- menghimpun dana dalam bentuk Simpanan
berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat
Deposito, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk Investasi
berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c.menyalurkan...

SK No 164158 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

_t70_
hasil c. menyalurkan Pembiayaan bagi
berdasarkan Akad mudlwrabah,, Akad
musgarakah, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
Akad e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan
qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
barang f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan
bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah
berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiga bittamlik atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- melakukan Pengambilalihan utangberdasarkan
Akad hawalah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- membeli dan menjual surat berharga pihak
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi
nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad
ijarah musgaraka?y mud?wrabah, murabalwb
kafalah, atau hnut alah;
- membeli surat berharga berdasarkan Prinsip
Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah
dan/ atau Bank Indonesia;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan
pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan
Prinsip Syariah;
barang 1. menyediakan tempat untuk menyimpan
dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
sistem m. melakukan aktivitas di bidang
pembayaran;
- memberikan fasilitas letter of credft atau bank
garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
o.melakukan...

SK No 164157 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

-t7t-
- melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan
Syariah dan/atau di bidang sosial dengan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha

Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan kegiatan usaha UUS sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
(41 Kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan UUS sebagaimana
dimaksud pada ayat (21yang merupakan kewenangan
Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bank lndonesia.

1. Ketentuan Pasal 2O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

yang (U BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah
terbatas.
(21 Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor
BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 2O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pengelola Program Pensiun" adalah
seluruh pengelola Program Pensiun, baik yang bersifat wajib
maupun sukarela, di antaranya mencakup Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Asabri, PT Taspen, Dana
Pensiun Pemberi Kerja, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Program Pensiun mencakup keseluruhan program pensiun, baik
yang bersifat wajib maupun sukarela di antaranya mencakup
program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dalam sistem
jaminan sosial nasional, program tabungan hari tua dan jaminan
pensiun bagi penyelenggara neg€rra, dan program pensiun dan
manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi
Keda dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Kompetensi dan pengalaman yang memadai bagi pengelola
Program Pensiun dibuktikan dengan di antaranya memiliki latar
belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan/atau sertifikasi yang
terkait dengan pengelolaan Program Pensiun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat(4) ...

SK No 163781 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Program Pensiun Iuran Pasti" adalah
Program Pensiun yang besaran iurannya ditetapkan dalam suatu
peraturan, dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya
dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat
Pensiun.
Dalam hal ini, untuk Prograrn Pensiun yang bersifat sukarela,
besaran iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan
Dana Pensiun. Sedangkan untuk Program Pensiun yang bersifat
wajib, besaran iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan dilakukan secara "transparan dan
lengkap" adalah menyampaikan informasi imbal hasil
keseluruhan yang didapatkan baik karena sudah menjual
atau melepas aset investasi (realizcdl maupun imbal hasil
yang didapatkan dari kenaikan atau penurunan nilai atas
aset investasi yang belum dijual atau dilepas (unrealiz.edl
beserta biaya terkait pengelolaan aset.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "imbal hasil relatil" adalah imbal hasil
yang menggunakan tolok ukur pasar.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cu}arp jelas.

Pasal 191 ...

SK No 163965 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 194 dan Pasal 199 dilakukan oleh badan usaha baik

yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk
badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi,
tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:
- badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi,
atau kelompok terorganisasi; dan/atau
- orang perseorangan yang memberi perintah untuk
melakukan dan/atau yang bertindak sebagai
pemimpin dalam tindak pidana dimaksud.
{21 Terhadap badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau
kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana denda paling
sedikit Rp20.O0O.OOO.0OO,OO (dua puluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp30O.O00.OOO.0OO,OO (tiga ratus
miliar rupiah).

(3) Terhadap orang perseorangan yang memberi perintah

untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai
pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp1O.OOO.0O0.00O,OO (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp2OO.OOO.OOO.OOO,O0 (dua
ratus miliar rupiah).

BABXIII ...

SK No 163906 A

---

PRESIDEN

REI'UBUK INDONESIA

yang (1) Selisih kurang antara dana serta biaya
dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pemberian
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah
dan pengembalian dana dari Bank Sistemik kepada
Bank Indonesia baik melalui eksekusi agunan
maupun cara lainnya merupakan biaya bagi Bank
Indonesia dalam memelihara Stabilitas Sistem
Keuangan dan bukan merupakan kerugian keuangan
negara.
(21 Untuk menyelesaikan tagihan yang masih tersisa
dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek
pendek atau pembiayaan likuiditas jangka
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia
berwenang untuk melakukan hapus buku dan hapus
tagih atas tagihan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara hapus buku dan hapus

tagih sebagaimana dimaksud pada ayat {21
dilaksanakan sesuai dengan tata cara penghapusbukuan
dan penghapustagrhan 5sfoagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai Bank Indonesia dan
peraturan pelaksanaannya.

1. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan
1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 dan disisipkan 3 (tiga)
pasal, yakni Pasal 2OB, Pasal 2OC, dan Pasal 20D sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Paragraf2...

SK No 164459 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf.2
Penempatan Dana

Pasal 2OB

(U Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan
yang penempatan dana pada Bank Sistemik
ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.
(21 Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam
penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa
Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan
melakukan analisis kelayakan permintaan Bank.

(3) Penempatan dana pada Bank Sistemik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- secara langsung; dan/atau
penjaminan b. secara tidak langsung melalui
Lembaga Penjamin Simpanan terhadap
penempatan dana oleh suatu Bank Sistemik
pada Bank lain yang mengalami permasalahan
likuiditas.

(4) Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan

dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempakan Bank Sistemik
yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan
yang mengalami permasalahan likuiditas, YanB tidak
memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman
likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas
jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari
Bank Indonesia.

(5) Dalam rangka penempatan dana Lembaga Penjamin

Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan
sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin
Simpanan melakukan koordinasi melalui forum
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.

(6) Setiap periode penempatan dana lembaga Penjamin

Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan
sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat
diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.

(7) Lembaga...

SK No 164458 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

memberikan trl Lembaga ,::;. Simpanan dapat
tambahan atas periode penempatan dana berikut
perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) setelah Lembaga Penjamin Simpanan
melakukan pembahasan melalui forum koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.

(8) Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik harus

memberikan jaminan berupa aset yang dianggap
layak untuk pengembalian penempatan dana.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana

Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik
yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn
Peraturan Pemerintah.

(1) Terhadap Bank Sistemik yang menerima penempatan

dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OB,
Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk:
- melakukan pemeriksaan penggunaan dana;
- melarang Bank Sistemik untuk melakukan
tindakan tertentu;
- menunjuk pihak lain untuk memberikan
bantuan teknis;
- memerintahkan pemegang saham untuk
melakukan penggantian anggota direksi
dan/atau anggota dewan komisaris; dan
pengelola statuter e. menunjuk pihak lain sebagai
dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam

Pasal 16D.

(21 Setelah Bank Sistemik menerima penempatan dana
dari Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa
Keuangan dan Bank Indonesia melakukan
pengawasan kepada Bank penerima penempatan
dana secara lebih intensif sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

(3) Untuk...

SK No 164457 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

sebagaimana (s) untuk ;;-i*rakan kewenangan
dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin
Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan.
pelaksanaan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap
Bank Sistemik yang menerima penempatan dana
Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 2OD

(1) Selama jangka waktu penempatan dana l,embaga

Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik atau selama
Bank Sistemik belum mengembalikan penempatan
dana, Bank Sistemik dilarang:
pembiayaan baru a. menyalurkan kredit dan/atau
kepada pihak terkait Bank Sistemik, kecuali
untuk pemenuhan komitmen yang telah
diperjanjikan sebelumnya;
- merealisasikan penarikan dana oleh pihak
terkait Bank Sistemik; dan
- melakukan pembagian dividen.
(2t Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
meniadakan larangan lain yang dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, PSP,

pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dilarang
menggunakan penempatan dana kmbaga Penjamin
Simpanan untuk pencairan dana dan mendapatkan
manfaat keuangan untuk diri sendiri.

(4) Larangan pencairan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran gaji
pegawai Bank Sistemik.
14.Ketentuan...

SK No 164456 A

---

I,RESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Ketentuan Bagian Keempat Bab III diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima
Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

1. Pasal 21 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lembaga nonkeuangan yang mendukung
industri Perbankan Syariah di antaranya
perusahaan di bidang teknologi informasi,
teknologi finansial, lembaga kliring, sutitching
companA, dan perusahaan yang melaksanakan
bidang usaha yang mendukung Pembiayaan
Perbankan Syariah.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Hurrf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Hurufj . . .

SK No 163648 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf j
Kerja sama dengan LJK lain seperti kerja sama
pemasaran produk asuransi, pemasaran produk
reksa dana, penyelenggaraEln Dana Pensiun bagi
karyawan Bank Umum Syariah, penyaluran
Pembiayaan secara channeling, dan produk
lainnya.
Kerja sama dengan selain LIK seperti kerja sama
dengan perusahaan di bidang teknologi informasi
dalam mengembangkan layanan digital.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Kerja sama dengan LrK lain di antaranya
mencakup kerja sama pemasaran produk
asuransi, pemasaran produk reksa dana,
penyelenggaraan Dana Pensiun bagi karyawan
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,
penyaluran Pembiayaan secara channeling, dan
produk lainnya.
Kerja sErma dengan selain LrK di antaranya
mencakup kerja sama dengan perusahaan di
bidang teknologi informasi dalam
mengembangkan layanan digital.
Huruf g. . .

SK No 093190 A

---

PRESIDEN

RE!,UBL|K INDONESIA

Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 13

Pasal 2OA

Ayat (1)
Bank digital merupakan Bank yang menyediakan dan
menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran
elektronik tanpa kantor lisik selain kantor pusat, atau
menggunakan kantor Iisik yang terbatas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan
kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan.
Angka 14

(1) Bank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik

dalam melakukan kegiatan usaha.
(21 Bank wajib men5rusun prosedur internal mengenai
pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip tata kelola

yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

sebagai 20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi
berikut:

Pasal 2 1

perseroan (1) Bank Umum berbentuk badan hukum
terbatas.
(21 BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas
atau koperasi.

(3) Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan

Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar
negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor
pusatnya.
1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kegiatan usaha BPR Syariah meliputi:

- menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk:

. 1. Simpanan. .

SK No 164154 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

-t74-
1. Simpanan berupa Tabungan, Deposito,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan Akad yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
1. Investasi berdasarkan Akad mudharabah
atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan dana kepada masyarakat dalam
bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah atau musy arakal4
1. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahaly
salam, atau istishna;
1. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh",
1. Pembiayaan penyewa€rn barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah
berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
dan
1. pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawatah;
- menempatkan dana dan menerima penempatan
dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk
titipan berdasarkan Akad wa.di'ah atau Investasi
berdasarkan Akad mudharabah dxrlatau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
- melakukan kegiatan transfer dana baik untuk
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
Nasabah;
- melakukan kegiatan pengalihan piutang;
dan/atau
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan
usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan
Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Kegiatan...

SK No 163934A

---

PRESIDEN

REPIIBLIK INDONESIA

t75 -
dimaksud (3) Kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana
pada ayat (1) yang merupakan kewenanga'n Bank
Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank
Indonesia.

1. Di antara Pasal 2L dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 2lA, Pasal 2lB, dan Pasal 2LC sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, BPR Syariah daPat:
- melakukan kerja sama dengan LJK lain serta kerja
sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan
jasa keuangan kepada Nasabah;
asing; b. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta
dan
lembaga c. melakukan penyertaan modal pada
penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 21E}

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 2LA,
Bank Syariah dan UUS dapat memanfaatkan
teknologi informasi.
(2t Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
Syariah dan UUS dapat membuka akses data dan
informasi Nasabah kepada penyelenggara keuangan
lainnya termasuk penyelenggara ITSK berdasarkan
persetujuan dan untuk kepentingan Nasabah melalui
sistem atau aplikasi tertentu.

(3) Pelaksanaan pembukaan akses data dan informasi

(21 Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Ketentuan...

SK No 164152 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

t76 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 2 lC

(U Bank Umum Syariah dan UUS wajib menyalurkan
Pembiayaan untuk sektor tertentu, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/atau
pembiayaan berkelanjutan.
(21 Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
berkoordinasi untuk men gatur kewaj iban penyaluran
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Setiap Orang dilarang menggelapkan kekayaan yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Asuransi,
perusahaan Asuransi syariah, perusahaan reasuransi,
atau perusahaan reasuransi syariah dengan cara
mengagunkan, mengalihkan, menjaminkan,
menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain
yang merugikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi sYariah.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal22

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan

laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
(2t Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem data
elektronik.

(3) Pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan

pemegang komisaris, atau yang setara dengan
saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris
pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha
b"rsama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terafiliasi ayat (1) huruf c, pegawai, dan pihak
Perusahaan Perasuransian, dilarang:
adanya pencatatan a. membuat atau menyebabkan
palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,
usaha, dokumen atau laporan kegiatan
dan/atau laporan transaksi atau keuangan;
atau b. menghilangkan, tidak memasukkan
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
laporan, dalam pembukuan atau dalam
usaha, dokumen atau laporan kegiatan
dan/atau laporan transaksi atau keuangan; dan
c.mengubah,...

SK No 164301A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
dalam pencatatan dalam pembukuan atau
iu.pot"t, dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau keuangan, atau
mengubah, mengaburkan, menghilangkan,
catatan menyembunyikan, atau merusak
pembukuan.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
iyariah wajib mengumumkan posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan
peruiahaan dalam surat kabar harian berbahasa
indonesia yang beredar secara nasional dan media
elektronik,
(s) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
peruSahaan reasuransi, atau perUsahaan reasuransi
syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi
yang kluangan, kinerja keuangan, dan risiko
berkepentingan dihadapinya kepada pihak yang
dengan carayang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi
syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang
tiUfr diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas
waktu penyampaian laporan keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian
laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
pengumuman dimaksud pada ayat (1) dan

(6) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan'
1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Cukup jelas.
Angka 16
Pasal24
Cukup jelas.
Angka 17

(1) Setiap penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan

kepesertaan dalam asosiasi penyelenggara ITSK yang
disetujui dan diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
(21 Dalam menjalankan pengaturan bagi anggotanya, asosiasi
penyelenggara ITSK harus mengacu pada ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Asosiasi penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pemantauan
terhadap setiap penyelenggara ITSK yang terdaftar sebagai
anggota asosiasi sejalan dengan fungsi dan tugas yang
diamanatkan oleh otoritas sektor keuangan.
(41 Pengaturan terkait koordinasi antara Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi penyelenggara
ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasat22l

(1) Penyelenggara ITSK wajib menyampaikan data, informasi,

dan/atau laporan berkala atau sewalrtu-waktu kepada
Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan fungsi dan/ atau kewenangan masing-masing.

(2) Terhadap...

SK No 164442A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

(21 Terhadap data, informasi, dan/atau laporan berkala atau
sewaktu-waktu yang diterima, Bank Indonesia dan/atau
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemrosesan,
pertukaran, dan diseminasi, melalui sistem informasi
digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data,

informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3608) diubah:
L. Ketentuan. . .

SK No 163852 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

-2t2-
1 Ketenhran Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Afiliasi adalah:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai
dengan derajat kedua, baik secara hodzontal
maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:
1. suami atau istri;
1. orang tua dari suami atau istri dan suami
atau istri dari anak;
1. kakek dan nenek dari suami atau istri dan
suami atau istri dari cucu;
1. saudara dari suami atau istri beserta suami
atau istrinya dari saudara yang
bersangkutan; atau
1. suami atau istri dari saudara orang yang
bersangkutan.
- hubungan keluarga karena keturunan sampai
dengan derajat kedua, baik secara horizontal
maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:
1. orang tua dan anak;
1. kakek dan nenek serta cucu; atau
1. saudara dari orangyang bersangkutan.
- hubungan antara pihak dengan kar5rawan,
direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan
dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi,
pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang
sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, dengan cara
apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan atau pihak tersebut dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan
perusahaan atau pihak dimaksud;
f.hubungan...

SK No 163837 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan
yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa puo, dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan
perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g hubungan antara pemsahaan dan pemegang
saham utama yaitu pihak yang secara langsung
maupun tidak langsung memiliki paling kurang
2Oo/o (dua puluh persen) saham yang mempunyai
hak suara dari perusahaan tersebut.
2 Anggota Bursa Efek adalah:
- perantara pedagang efek yang telah memperoleh
izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- pihak lain yang memperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan,
yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem
dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan
bursa efek.
3 Biro Administrasi Efek adalah pihak yang
berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau
penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan
efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
4 Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar
modal untuk transaksi bursa.
5 Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi
baik dalam bentuk konvensional dan digital atau
bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi
yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk
secara langsung maupun tidak langsung memperoleh
manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak
tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif
atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau
diperdagangkan di Pasar Modal.
6 Emiten adalah pihak yang melakukan penawararl
umum.
7 Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau
fakta penting dan relevan mengenai peristiwa,
kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi:
a.penilaian...

SK No 164178 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2L4-
- penilaian atas harga Efek pada penyelenggara
pasar di Pasar Modal;
- penilaian atas harga Efek oleh pemodal atau
investor, calon pemodal atau investor, atau
pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa,
kejadian, atau fakta tersebut; dan/atau
- keputusan pemodal atau investor, calon pemodal
atau investor, atau pihak lain yang
berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau
fakta tersebut.
1. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa
penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan
Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi
kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek,
serta mewakili pemegang rekening yang menjadi
nasabahnya.
1. l,embaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan
penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui
penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain
yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan
antarpasar.
1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah
pihak yang:
- menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral
bagr bank Kustodian, perusahaan Efek, dan
pihak lainnya; dan
- memberikan jasa lain yang dapat diterapkan
untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan
usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio
investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi
lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau
nasabah individual, kecuali Penrsahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan
Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya
berdasarkan peraturan penrndang-undangan.
1. Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan
yang berkaitan dengan kegiatan:
- penawaran umum dan transaksi Efek;
b.pengelolaan...

SK No 163836 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t5-
- pengelolaan investasi;
- Emiten dan Perusahaan Ptrblik yang berkaitan
dengan Efek yang diterbitkannya; dan
- lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
1. Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi
nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau
pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek
yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek
kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang
diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya.
1. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek
dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh
Kustodian.
1. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat
kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran
Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban
untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
L7. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang
melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk
kepentingan sendiri atau pihak lain.
1. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh
Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau
Perusahaan Publik.
1. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai
perseroan terbatas.
1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan
kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau
Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
1. Pemsahaan Publik adalah Perseroan dengan jumlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum,
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi.
23.Portofolio...

SK No 163890 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2t6 -
1. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki
oleh Pihak.
24, Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang
mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak
lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk
menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu
yang tepat seluruh Informasi Material mengenai
usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh
terhadap keputusan pemodal atau investor terhadap
Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.
1. Prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat
informasi Emiten dan informasi lain sehubungan
d.engan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak
lain membeli Efek.
1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau
investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau
instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.
1. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh
Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek,
pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai
Efek atau harga Efek.
yang 28. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran
menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam
portofolio investasi kolektif.
mewakili 29. Wali Amanat adalah Pihak yang
kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau
sukuk.
1. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak
dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau
menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya
peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan
terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal.
yang 31. Penyelenggara Pasar adalah Pihak
sistem menyelenggarakan dan menyediakan
danf atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang
melakukan transaksi atas Efek atau instmmen
keuangan pada Pasar Modal atau pasar keuangan
yang terorganisir.
32.Portofolio...

SK No 164245 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2r7 -
1. Portofolio Investasi adalah kumpulan Efek dan/atau
instrumen investasi selain Efek.
1. Pemeringkat adalah Pihak yang melakukan kegiatan
usaha pemeringkatan atas:
- suatu Efek; dan/atau
- Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di
bidang Pasar Modal.
1. Anggota Kliring adalah lembaga yang memenuhi
ketentuan dan persyaratan Lembaga Kliring dan
memperoleh Penjaminan di Pasar Modal untuk
penjaminan layanan jasa kliring dan/atau
penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui
Penyelenggara Pasar di Pasar Modal.
1. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara
Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara
kolektif mengikat pemodal atau investor dimana
Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola
Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi
wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
1. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

sebagai 2 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi
berikut:

(u Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak
dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada
pihak lain, kecuali kePada:
. a. Polisi. .

SK No 164300A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

kepentingan penyidikan; a. polisi dan jaksa untuk
- hakim untuk kepentingan peradilan;
- pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- Bank lndonesia untuk pelaksanaan tugasnya;
- Lernbaga Penjamin Simpanan untuk
pelaksanaan tugas penyelenggaraan program
penjaminan polis; dan
- pihak lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
(2t Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal2T
Agen (1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan
Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Agen l2l Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan dan Asuransi wajib memiliki pengetahuan
kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang
baik.

(3) Tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Agen Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan

(1) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat

Pialang merupakan tanggung jawab Perusahaan
Reasuransi, Asuransi, Perusahaan Pialang
Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi
Syariah.
Pialang (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap
Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi
Asuransi, dilakukan oleh Perusahaan Pialang
Perusahaan Pialang Reasuransi, Pemsahaan
Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(5) Pembinaan...

SK No 164299 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang
Reasuransi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan
Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak mengurangi kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan untuk memberikan sanksi terhadap
Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen
Asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.

(6) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen

Asuransi wajib menerapkan segenap keahlian,
perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau
bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta.
Agen {71 Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan
Asuransi wajib memberikan informasi yang benar,
tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada
calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, calon
Peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta
mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan
pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi
atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pialang Asuransi,

Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat l7l diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam penggunaan data dan/atau informasi Konsumen,

PUSK dapat melakukan pertukaran data dan/atau
informasi Konsumen dengan pihak lain dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelindungan data pribadi dan
peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh
otoritas sektor keuangan.

(2) Pertukaran. . .

SK No 164429 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor
keuangan dapat dilakukan langsung oleh PUSK dan/atau
melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi
yang difasilitasi oleh otoritas sektor keuangan.

(3) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor

keuangan dapat dilakukan dalam hal:
- Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis;
dan/atau
- terdapat kewajiban bagi PUSK untuk memberikan
data dan/atau informasi Konsumen di sektor
keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal241

(1) PUSK dapat melakukan transfer data dan/atau informasi

Konsumen kepada pihak lain di luar wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pelindungan data pribadi dan peraturan perundang-
undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor
keuangan
(21 Penyelenggaraan transfer data dan/atau informasi
Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah
benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang
memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang
yang bertentangan dengan pihak tertentu,
kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain
tersebut. Benturan kepentingan mencakup benturan
kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi
akan terjadi.
Jenis . . .

SK No 163605 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

-49_

Jenis benturan kepentingan mencakup:
yang a. bersifat personal adalah benturan kepentingan
timbul ketika pihak tertentu yang diwajibkan untuk
bertindak atas kepentingan pihak lain berbenturan
dengan kepentingan pihak lain tersebut;
- bersifat impersonal adalah benturan kepentingan
yang timbul ketika suatu pihak diwajibkan untuk
bertindak atas kepentingan dua pihak yang berbeda
yang kepentingannya berbenturan; dan
- benturan kepentingan individual (berdasarkan
kepentingan organisatoris) adalah benturan
kepentingan ketika pihak tertentu atas organisasi
tertentu melakukan tindakan untuk memenuhi
kepentingan organisasi lain yang keduanya
mempunyai benturan kepentingan.
Syarat ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi
benturan kepentingan dan untuk mewujudkan tata
kelola lgouernancel yang baik dalam Otoritas Jasa
Keuangan.
Benturan kepentingan pribadi tidak termasuk
kepentingan yang diperoleh sebagai nasabah
penyimpan Bank dan pemodal atau investor Pasar
Modal.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Sebagai contoh, pelaksana€rn rapat Dewan Komisioner
yang diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi
informasi apabila salah satu atau lebih anggota Dewan
Komisioner tidak berada di tempat pelaksanaan rapat
(sedang bertugas di luar negeri).
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 11

SK No 163604 A

---

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

Angka 11

(1) Dalam hal terjadi piutang macet, perlu adanya kepastian

hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada
Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan
usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
(21 Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan
non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan penghapusbukuan dan
penghapustagihan untuk mendukung kelancaran
pemberian akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

(3) Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan oleh Bank danlatau lembaga
keuangan non-Bank badan usaha milik negara dengan
ketentuan sebagai berikut:
- terhadap piutang macet telah dilakukan upaya
restrukturisasi; dan
- Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan
usaha milik negara telah melakukan upaya
penagihan secara optimal, termasuk upaya
restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.
Pasal251...

SK No 163921 A

---

PRESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

(1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank

Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) huruf b untuk menerima pengalihan sebagian
atau seluruh aset dan latau kewajiban Bank dan
menjalankan aktivitas usaha Bank.

(2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan
perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang
atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai perseroan terbatas.

(3) Otoritas...

SK No 164454 A

---

PRESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

475 -

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Bank

Perantara dalam 2 (dua) tahap:
persiapan a. persetujuan prinsip untuk melakukan
pendirian Bank; dan
- izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha
Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a selesai dilakukan.
(41 Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi
persyaratan:
- anggaran dasar yang paling sedikit memuat
kegiatan usaha sebagai Bank;
- modal disetor sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai perseroan terbatas;
dan
- struktur organisasi dan sumber daya manusia
untuk pendirian perseroan terbatas.

(3) (5) lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- susunan organisasi; dan
- rencana tindak meliputi cara dan jadwal
pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan
sumber daya manusia, serta migrasi
infrastruktur Bank Perantara.

(6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan

komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan setelah Bank Perantara
melakukan kegiatan usaha dan sebelum Bank
Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
(71 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum
memberikan persetujuan uji kemampuan dan
kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan
sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan
calon direksi Bank Perantara, YanB diberi wewenang
penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan
tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau
anggota direksi,

(8) Setelah. . .

SK No 164453 A

---

PRESIDEN

REX'UBLIK INDONESIA

(8) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin

usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, Bank Indonesia memberikan
konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin
terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem
pembayaran Bank lndonesia, dan penyelenggara jasa
sistem pembayaran.
(e) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang
berbeda terkait kewajiban penyediaan modal
minimum dan modal inti minimum bagi Bank
Perantara untuk jangka waktu tertentu.
berwenang (10) Lembaga Penjamin Simpanan
memberikan pinjaman kepada Bank Perantara untuk
mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Bank
Perantara.

(11) Ketentuan lebih tanjut mengenai tata cara pendirian

Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai konfirmasi

pengalihan persetujuan dan/atau iztn terkait
kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran,
pembayaran dan penyelenggara jasa sistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga

Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1O) diatur dalam
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh

saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain
atau mengalihkan selumh aset dan kewajiban Bank
Perantara kepada Bank.

(2) Penjualan...

SK No 164452A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Penjualan seluruh saham Bank Perantara atau
pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank
Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah fungsi utama Bank Perantara
berjalan dan/atau terdapat investor.

(3) Penjualan seluruh saham Bank Perantara atau

pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank
Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka,
dan transparan.
(41 Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Bank
Perantara, pinjaman yang diberikan kepada Bank
Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1O) dikonversi menjadi penyertaan modal
Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Perantara.

(5) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan

kewajiban Bank Perantara, pinjaman yang diberikan
kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (10) menjadi biaya penanganan
bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(6) Pihak yang membeli saham Bank Perantara harus

melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan
ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal
minimum dan modal inti minimum sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi
utama dari Bank Perantara telah berjalan dan/atau
terdapat investor sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diatur dalam Peraturan lembaga Penjamin
Simpanan.

1. Pasal 27 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam rangka memastikan agar industri sektor keuangan

dan ddalankan secara profesional, efektif, efisien,
berkinerja optimal, otoritas sektor keuangan melakukan
pemantauan dan evaluasi atas penerapan tata kelola yang
baik.
(2t Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan

(21 evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat
Pelaporan Keuangan

Pasal 27 |

dengan (1) PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis
sektor keuangan harus menyampaikan laporan keuangan
perundang- sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

(1) (21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

wajib disusun berdasarkan standar laporan keuangan.

(3) Standar. . .

SK No 164474 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

455 -

(3) Standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21ditetapkan oleh komite standar laporan keuangan
yang independen dengan tata kelola yang baik.

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat
melengkapi pengaturan ketentuan akuntansi dalam
rangka keterbukaan dan pelindungan investor publik.
(s) Komite standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berwenang menyusun dan menetapkan
standar laporan keuangan.

(6) Komite standar laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) (7t [a.poran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)
Kewajiban Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan
Agen Asuransi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
sedangkan untuk pembinaan dan pengawasa.n atas
kegiatan yang dilakukan oleh individu Pialang Asuransi,
Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi tetap menjadi
tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi,
Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan
Asuransi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penerapan segenap keahlian, perhatian, dan
kecermatan di antaranya dibuktikan dengan
kepemilikan sertifikat keahlian dari lembaga profesi
serta pemenuhan kode etik dan pedoman teknis profesi,
prosedur standar penrsahaan, dan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (71
Cukup jelas.
Ayat(8) ...

SK No 163863 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (8)
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan di antaranya mencakup:
- sertifikasi dan pengawasan terhadap Pialang
Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
dan
- pembinaan dan pengawasErn yang dilakukan oleh
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang
Reasuransi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan
Asuransi Syariah terhadap tindakan dan perbuatan
hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi,
Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi.
Angka 13

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan

Asuransi Syariah melakukan keda sama dengan
pihak lain dalam rangka perolehan bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung
oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau
dibayarkan melalui pihak lain yang melakukan keda
sama.

(2) Pihak...

SK No 163940 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

29r -
dengan t2l Pihak lain yang melakukan kerja sama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah dalam rangka perolehan bisnis hanya dapat
menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari
Pemegang Polis atau Peserta apabila diatur dalam
perjanjian kerja sama antara pihak lain tersebut dan
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah.

(3) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui

dengan pihak lain yang melakukan kerja sama
Perursahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
(21, Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan
mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau
Kontribusi diterima oleh pihak lain yang melakukan
kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau
rangka Perusahaan Asuransi Syariah dalam
perolehan bisnis.
dengan (4) Pihak lain yang melakukan kerja sama
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi
Perusahaan kepada Perusahaan Asuransi atau
jangka waktu yang Asuransi Syariah sesuai dengan
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.
dengan (s) Pihak lain yang melakukan kerja sama
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah dalam rangka perolehan bisnis dilarang
menggelapkan Premi atau Kontribusi.

(6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat l2l wajib memberikan informasi yang benar,
tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada
calon pemegang polis, calon tertanggung, calon
peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta
dan mengenai risiko, manfaat, kewajiban,
pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi
atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

(7) Perusahaan...

SK No 164297 A

---

FRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

(7t Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran
klaim yang timbul apabila pihak lain yang melakukan
kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau
rangka Perusahaan Asuransi Syariah dalam
perolehan bisnis telah menerima Premi atau
kepada kontribusi, tetapi belum menyerahkannya
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
Syariah tersebut.

(8) Perusahaan Asuransi atau Pemsahaan Asuransi

Syariah wajib membayarkan imbalan jasa
keperantaraan kepada pihak lain yang melakukan
kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau
rangka Perusahaan Asuransi Syariah dalam
perolehan bisnis segera setelah menerima Premi atau
Kontribusi.
(e) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antara
Asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Syariah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

dengan (1) BPR dapat melakukan Penggabungan
lembaga keuangan mikro.
(21 Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan
lembaga keuangan mikro, entitas hasil
Penggabungan wajib menjadi BPR.

(3) Ketentuan...

SK No 164134 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

133 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan BPR

dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengenakan

sanksi administratif berupa denda administratif kepada
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 81 ayat (1) hurufc dan hurufd.

(2) Perusahaan...

SK No 164490 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
wajib memenuhi denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama
12 (dua belas bulan).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Cukup jelas.

Pasal 29E}

Ayat (1)
Pembelian kembali Unit Penyertaan produk investasi
kolektif selain Reksa Dana atau tanda bukti investasi
lain dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan
kepada rekening produk investasi kolektif selain Reksa
Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali
Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer [nvestasi
berasal dari kekayaan produk investasi kolektif selain
Reksa Dana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sebagian besaf adalah
sejumlah nilai tertentu yang dapat mempengaruhi
secara material perhitungan nilai portofolio dan
nilai aset bersih per Unit Penyertaan produk
investasi kolektif selain Reksa Dana. Perhitungan
nilai portofolio dan aset bersih per Unit
Penyertaan berdasarkan harga Efek di Bursa Efek
yang portofolio produk investasi kolektif selain
Reksa Dana diperdagangkan. Apabila Bursa Efek
tersebut ditutup, tidak ada harga bagi Efek yang
menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan
nilai aset bersih per Unit Penyertaan dari produk
investasi kolektif selain Reksa Dana.
Huruf b
Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio
produk investasi kolektif selain Reksa Dana
dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, tidak
ada harga bagi Efek tersebut.

. Huruf c. .

SK No 163710 A

---

PRESTDEN

REPUELIK INDONESIA

-t42-

Huruf c
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah
suatu keadaan memaksa di luar kemampuan
Pihak sebagai akibat, di antaranya adanya
perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau
banjir, pemogokan, sabotase, atau huru-hara,
terjadinya penjualan kembali (redemption/ saham
atau Unit Penyertaan produk investasi kolektif
selain Reksa Dana sedemikian besar dan material
sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash),
dihentikannya perdagangan Efek atas sebagian
besar Portofolio Efek produk investasi kolektif
selain Reksa Dana di Bursa Efek, atau ditutupnya
Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek
produk investasi kolektif selain Reksa Dana
diperdagangkan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Ketentuan ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi perkembangan Pasar Modal yang
memungkinkan adanya situasi di luar huruf a,
huruf b, dan huruf c yang Lazimnya diatur
berdasarkan kontrak para Pihak berdasarkan
prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Oleh karena itu, apabila ada hal lain di
luar huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu
persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa
Keuangan sebelum kontrak berlaku dan mengikat
para Pihak.
Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat
merupakan bagian dari pernyataan efektif
Pernyataan Pendaftaran produk investasi kolektif
selain Reksa Dana, surat pencatatan produk
investasi kolektif selain Reksa Dana, atau
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap
perubahan Kontrak lnvestasi Kolektif.
Ayat(4) ...

SK No 163709 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (a)
Kondisi tertentu di antaranya mencakup portofolio
investasi dari Kontrak lnvestasi Kolektif dimaksud tidak
dapat dijual atau ketika dijual realisasi harga penjualan
sangat berbeda dengan nilai aktiva bersihnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 1O
Cukup jelas.
Angka 11

Badan pengelola instrumen keuangan (special purpose uehiclel
dan/atau pengelola dana perwalian (trustee) yang dengan
sengaja:
- melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (3); dan/atau

b.tidak...

SK No 164484A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (4),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5OO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.OO0.OOO.O0O,OO (dua miliar rupiah).

(1) Penggunaan hasil penjualan saham Bank

(1) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

dilakukan dengan urutan:
yang a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan
telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan; dan
- alian kepada PSP lama sebesar
proporsional kepemilikan PSP lama' terhadap
ekuitas Bank pada saat Lembaga Penjamin
Simpanan menerima pemberitahuan tertulis
atas penetapan Bank selain Bank Sistemik
sebagai Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa
KeUangan sebagaimana dimhksud dalam
Pashl 25.
(2j Dalam hal setelah penggunaan hasil penjualan
saham Bank sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
masih ada sisa, sisa hasil penjualan saham Bank
dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penj.amin
Simpanan dan PSP lama sesuai dengan perbarrdingan
pengembalian seluruh biaya penyelamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dhn
pengembalian kepada PSP lama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.
1. Ketentr.rarr Pasal 30 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota
direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau
pihak terafiliasi LKM dilarang memberikan laporan,
informasi, data, dan dokumen kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara tidak benar, palsu, dan/atau
menyesatkan.

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (1)
Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek
diperlukan berbagai persyaratan di antaranya keahlian
dan permodalan yang cukup.
Ayat (2)
Untuk mencegah tedadinya benturan kepentingan
dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
Manajer Investasi dengan kegiatan Penjamin Emisi Efek
dan/atau Perantara Pedagang Efek maka Perusahaan
Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi tidak
dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek
dan/atau Perantara Pedagang Efek.
Kegiatan lain termasuk memfasilitasi perdagangan
instrumen di Pasar Uang atau penawaran Efek yang
telah tercatat pada Bursa Efek di luar negeri (offshore
product).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Oleh karena kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh
Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas
Jasa Keuangan, dan juga karena ada kemungkinan Efek
baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut
belum ada lembaga yang mengatur dan mengawasinya,
Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini
dan / atau peraturan pelaksanaannya.
Ayat(s) ...
SK No 163708 A

---

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

-t44-

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "perubahan kegiatan usaha"
adalah perubahan kegiatan usaha yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat
dilakukan oleh Perusahaan Efek.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pengaturan tentang persyaratan dan tata cara
perizinan, persetujuan, pendaftaran, atau pembubaran
termasuk pengaturan tentang Perusahaan Efek yang
didirikan berdasarkan kekhususan karakteristik suatu
daerah.
Angka 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "cepat" adalah bahwa proses
penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan
segera dan dalam waktu sesingkat mungkin.
Yang dimaksud dengan "sederhana' adalah bahwa
proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas
dan tidak rumit.
Yang dimaksud dengan "mudah diakses" adalah bahwa
proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan
di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah
dikunjungi, atau diselenggarakan dengan
memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang
untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan
mendapatkan tanggapan.
Yang dimaksud dengan "adil" adalah bahwa proses
penangana.n klaim dan keluhan dilakukan dengan
berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak
sewenang-wenang.
Ayat (a)
Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau
pembayaran klaim di antaranya:
- memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan
meminta penyerahan dokumen tertentu, yang
kemudian diikuti dengan meminta penyerahan
dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang
sama;
- menunda penyelesaian dan pembayaran klaim
karena menunggu penyelesaian dan/atau
pembayaran klaim reasuransinya;
c.tidak...

SK No 163717 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

-t87-

yang c. tidak melakukan penyelesaian klaim
merrrpakan bagian dari penutupan asuransi karena
alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian
klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- memperlambat penunjukan perusahaan penilai
kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian
asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian
klaim; dan
yang e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim
tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang
berlaku umum.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 15

(U Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan
dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2OB dan Pasal 3O huruf b atau
Bank dalam resolusi yang dilakukan penanganan
permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dan' Pasal 31 ayat (1), yang
merupakan emiten atau perusahaan publik, dan
diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:
a.melakukan,..

SK No 164500 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- melakukan penambahan modal disetor;
dan/atau
- melakukan transaksi tertentu yang memenuhi
kriteria:
1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau;
1. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang
mengandung benturan kepentingan,
dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak
memesan efek terlebih dahulu, transaksi material,
transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang
mengandung benturan kepentingan.
{21 findakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap:
- Bank dalam penyehatan yang menerima
penempatan dana dari Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 208 dan Pasal 30 huruf b; atau

- Bank dalam resolusi yang dilakukan
penanganan permasalahan solvabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan

Pasal 31 ayat (1),

yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan
mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan
menjadi pengendali baru dari Bank dimaksud, tidak
wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal mengenai
pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran
tender wajib.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

berlaku secara mutatis mutandis bagi pihak lain yang
diperintahkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk
melakukan penga.mbilalihan pengendalian Bank.

(4) Dalam penangana.n:

- Bank dalam penyehatan yang menerima
penempatan dana dari Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a; atau
- Bank dalam resolusi yang dilakukan
penanganan permasalahan solvabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat l2l hurlf b,
yang. . .

SK No 164499 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

yang merupakan emiten atau perusahaan publik,
kustodian wajib melaksanakan perintah Lembaga
Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan efek
dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek
meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari
pemeg€rng rekening efek atau pihak yang diberi
wewenang oleh pemegang rekening efek untuk
bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai pasar modal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dalam Peraturan l,embaga Penjamin
Simpanan.
1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 36A, Pasal 36El, dan Pasal 36C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
Pensiun, a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan
menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun.
- Masa jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam huruf a melanjutkan sisa masa jabatan sebagai
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
l,embaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya.

Pasar Uang dan Pasar (1) Pihak yang melakukan kegiatan di
Valuta Asing meliPuti:
Pasar Valuta Asing; a. pelaku Pasar Uang dan/atau
Pasar b. lembaga pendukung Pasar Uang dan/atau
valuta Asing; dan
- Pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan dan
transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
l2l Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar uang dan Pasar valuta Asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian,
manajemen risiko, mematuhi pedoman perilaku dan kode
etik pasar, serta melakukan Pelindungan Konsumen dan
investor.

(U Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (5)
huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14,

Pasal 18, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan

Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatantertulis;
- pemberhentian dan/atau penggantian direksi
atau pengurus LKM;
- pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;
- denda administratif; dan/atau
- pencabutan izin usaha.
sebagaimana l2l Pengenaan sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
13.Ketentuan...

SK No 164403 A

---

FRESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Cukup jelas.

Pasal 33 1

Cukup jelas.

(1) Badan pengelola instrumen keuangan (spectal purpose

vehicle) dan/atau pengelola dana perwalian (trustee)
merupakan badan usaha khusus yang dibentuk untuk
melakukan kegiatan sekuritisasi dan/atau melakukan
kegiatan pengelolaan dana perwalian yang mencakup
kegiatan: a. menerima . . .

SK No 164266 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

penitipan dan pengelolaan (trust) atas harta a. menerima
milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian
tertulis antara penerima dan pengelola harta trust
(trustee) dengan penitip harta trust (settlor) untuk
(beneficiary); kepentingan penerima manfaat
dan/atau
yang mencakup kegiatan: b. melakukan sekuritisasi
atau 1. menerima pengalihan atas aset
sekumpulan aset termasuk aset keuangan dari
kreditur/ pemilik aset asal (originator);
1. melakukan sekuritisasi atas sekumpulan aset
termasuk aset keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a; dan
1. menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi
dimaksud kepada investor (beneficiary).
(21 Badan pengelola instrumen keuangan (special pufpose
dengan uehicte) berbentuk perseroan terbatas
karakteristik tertentu sebagaimana diatur dalam undang-
Undang ini.
(trustee) dapat berbentuk badan (3) Pengelola dana perwalian
hukum atau orang Perseorangan.
(41 Badan -pengelola instrumen keuangan (special purpose vehicle) dan pengelola dana perwalian (trustee) wajib
memperoleh izin usaha dari otoritas Jasa Keuangan dan
dapai memulai kegiatan usahanya sejak memperoleh izin
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan'
(special (5) Dalam hal badan pengelola instrumen keuangan
purpose uehicle) dan/ata.u pengelola dana perwalian
Itistee) melakukan kegiatan di bidang atau sektor yang Keuangan, menjadi kewenangan di luar otoritas Jasa
badan pengelola instrumen keuangan (special pufpose
uehicle) dan/atau pengelola dana perwalian (tntstee) wajib
memperoleh izin dari otoritas yang membawahi instrumen
atau layanan yang menjadi kegiatan usaha sesuai dengan
kewenangannya, dan dapat memulai kegiatan usahanya
sejak memperoleh izin.

(6) Karakteristik...

SK No 164265 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K TNDONESIA

(6) Karakteristik tertentu badan yang melaksanakan kegiatan

usaha sebagai pengelola dana perwalian (trustee)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- setiap aset yang diserahkan oleh pemilik aset kepada
pengelola dana perwalian (trustee) dalam kegiatan
pengelolaan aset bukan merupakan bagian dari
kekayaan pengelola dana perwalian (trustee) dan
dicatat serta dilaporkan secara terpisah dari aset
pengelola dana perwalian (trustee);
- pengalihan aset kepada pengelola dana perwalian
(trustee) dalam rangka pengelolaan aset dicatat
sebagai pemilik tercatat Aegal owner) untuk
kepentingErn penerima manfaat (beneficiary ouner);
- penerima manfaat berhak atas manfaat dari aset yang
diserahkan oleh pemilik aset kepada pengelola dana
perwalian (trustee) dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pengelolaan aset sesuai dengan yang
disepakati dalam perj anj ian pengelolaan aset;
- pengelola dana perwalian (trustee) mempunyai
kewenangan dan tugas untuk mengelola,
menggunakan dan/atau melepas aset sesuai dengan
tugas khusus yang dibebankan kepadanya
berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan
pelaksananya;
- pemilik aset dapat menunjuk satu atau lebih
pengelola dana perwalian (trustee) untuk
menjalankan kegiatan pengelolaan aset berdasarkan
perjanjian pengelolaan aset;
- pemilik aset dapat menunjuk satu atau lebih
penerima manfaat untuk mendapatkan manfaat atas
aset;
- pengelola dana perwalian (trustee) harus
menghentikan kegiatan usahanya dalam hal:
1. dicabutnya izin usaha pengelola dana perwalian
(trustee) oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
1. adanya putusan pailit kepada pengelola dana
perwalian (trustee) dari pengadilan niaga
setempat;
- kegiatan pengelolaan aset dapat berakhir dengan
alasan sebagai berikut:
1. berakhirnya. . .

SK No 163898 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

perjanjian 1. berakhirnya masa berlaku
pengelolaan aset; atau
1. diakhiri oleh pemilik aset;
- dalam hal kegiatan pengelolaan aset berakhir
sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 1, aset
yang dikelola melalui kegiatan pengelolaan dana
perwalian (trust) wajib diberikan kepada penerima
perjanjian manfaat pada saat berakhirnya
pengelolaan aset;
- pemilik aset dapat mengakhiri kegiatan pengelolaan
aset sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 2
dan menyerahkan hasil pengelolaan aset kepada
penerima manfaat apabila pengelola dana perwalian
(trustee) melanggar perjanjian pengelolaan aset
dan/atau menyalahgunakan aset yang diserahkan
yang melanggar ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan; dan
(trustee) k. dalam hal pengelola dana perwalian
g dipailitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf
angka 2, semua aset dari pemilik aset bukan
merupakan bagian dari harta pailit (boedel pailit) dan
wajib dikembalikan kepada pemilik aset.
(71 Karakteristik tertentu badan yang melaksanakan kegiatan
usaha sebagai badan pengelola instrumen keuangan
(special uehicle) sebagaimana dimaksud dalam Wrpose

Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:

- didirikan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih;
oleh b. dikelola oleh LJK yang diatur dan diawasi
Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang ditunjuk;
oleh c. memiliki modal dasar tertentu yang diatur
Otoritas Jasa Keuangan;
(satu) orang anggota d. memiliki organ paling sedikit 1
Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
- pemegang saham dan/atau organ Perseroan dilarang
melakukan aksi korporasi berupa penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, dan/atau pemisahan
atas Perseroan badan pengelola instrumen keuangan
tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
saham f. pemegang saham dilarang mengalihkan
perseroan tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan;
- pemegang . . .

SK No 164263 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

jawab atas kegiatan Cb' pemegang saham bertanggung
usaha yang dilaksanakan perseroan; dan
- pengalihan aset kepada badan pengelola instrumen
keuangan (special purpose uehicle) dalam rangka
sekuritisasi dicatat sebagai kekayaan badan
pengelola instrumen keuangan (special purpose
uehicle) sebagai pemilik tercatat (legal owner) untuk
kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner).
(special (8) Kegiatan badan pengelola instrumen keuangan
pufpose uehicte) dan/atau pengelola dana perwalian -(trustee) konvensional dapat dilakukan baik secara
maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

(9) Badan pengelola instrumen keuangan (special purpose

uehicte) berdasarkan persetujuan otoritas Jasa Keuangan
dapat membantu kegiatan penerbitan sukuk.

(10) Kegiatan usaha badan pengelola instrumen keuangan

(special Wrpose uehicle) dan/atau pengelola dana
perwalian (trustee) diatur dan diawasi oleh otoritas yang
menjadi membawahi instrumen atau layanan yang
kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang

ini dilakukan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(21 Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
DPR dan Pemerintah.

(3) Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani
bidang legislasi.

Dalam hal Presiden memutuskan kondisi Krisis Sistem
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
bersama-sama melaksanakan langkah pen€rnganan Krisis
Sistem Keuangan.

Bagian Ketiga
Lembaga Penjamin Simpanan

(1) Dalam melaksanakan fungsinya, pengelola dana perwalian

(trustee) wajib menjaga kerahasiaan data dan transaksi
dengan pemilik aset dan penerima manfaat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga
tata kelola yang baik (good gouemane).
(21 Terhadap pengelola dana perwalian (trustee) yang
berbentuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud
sesuai dalam Pasal 34 ayat (3) berlaku tata kelola
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan pengelola instrumen keuangan (special Wfpose

uehictel dan/atau pengelola dana perwalian (trusteel
dilarang:
- meminta atau menerima; atau
menyetujui untuk menerima, b. mengizinkan atau

. suatu. ,

SK No 164262 A

---

PRESIDEN

REITUBLIK INDONESIA

suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang,
atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau
rangka untuk keuntungan keluarganya, dalam
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh keuntungan ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas
asetnya.
(special purpose (4) Badan pengelola instrumen keuangan
uehictel dan/atau pengelola dana perwalian (trusteel wajib
melaksanakan langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan badan pengelola instrumen
keuangan (special pufpose uehiclel dan/atau pengelola
dana perwalian (trusteel terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya bagr badan pengelola instrumen
keuangan (speciat purpose uehictel dan/atau pengelola
dana perwalian ltrusteel.
keuangan (5) Pemegang saham badan pengelola instrumen
(special pufpose uehiclel dan/atau pengelola dana
perwalian (trusteel dilarang menyuruh anggota dewan
komisaris, anggota direksi, pegawailpejabat dari badan
pengelola instrumen keuangan (special purpose uehiclel
dan/atau pengelola dana perwalian (trusteel, atau pihak
yang bertindak untuk dan atas nama badan pengelola
instrumen keuangan (special purpose uehiclel danlatau
pengelola dana perwalian ltrusteel untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan badan
pengelola instrumen keuangan (special purpose uehiclel
dan/atau pengelola dana perwalian (trusteel tidak
melaksanakan langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan badan pengelola instrumen
keuangan (special pufpose uehiclel dan/atau pengelola
dana pet.walian {trusteel terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku bagi badan pengelola instrumen
keuangan (special purpose uehiclel danfatau pengelola
dana perwalian ltrustee) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(special pufpose (6) Badan pengelola instrumen keuangan
uehicte) dan/atau pengelola dana perwalian (trustee)
dilarang:
- membuat...

SK No 164261 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

adanya pencatatan palsu a. membuat atau menyebabkan
laporan, dalam pembukuan atau dalam proses
dokumen atau laporan kegiatan badan pengelola
uehicle) instrumen keuangan (special purpose
dan/atau pengelolaan dana perwalian, dan/atau
laporan transaksi atau rekening pemilik aset;
atau b. menghilangkan, tidak memasukkan,
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau
laporan kegiatan badan pengelola instrumen keuangan
(speciat uehicle) dan/atau pengelolaan dana Wrpose
perwalian, dan/atau laporan transaksi atau rekening
pemilik aset; dan
menyembunyikan, c. mengubah, mengaburkan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau
laporan transaksi atau rekening pemilik aset, atau
mengaburkan, dengan sengaja mengubah,
merusak menghilangkan, menyembunyikan atau
catatan pembukuan tersebut.

Cukup jelas

(U Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan
kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang
melakukan:
- pengaturan makropmdensial;
- pengawasan makroprudensial, termasuk
pemeriksaan dan pengenaan sanksi;
c.pengaturan...

SK No 164096 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

- pengaturan dan pengembangan pembiayaan
inklusif dan Keuangan Berkelanjutan;
- penyediaan dana untuk Bank dalam rangka
menjalankan fungsi lender of the last resort;
- reuerse repo (reptrchase agreementl dan/atau
pembelian surat berharga negara yang dimiliki
oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat
Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan
likuiditas; dan
- koordinasi dengan otoritas terkait.
(21 Kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan
huruf f ditetapkan dan diterapkan terhadap
Perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha
secara konvensional maupun yang berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan mempertimbangkan
asesmen terhadap Sistem Keuangan secara
keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi
perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Bank

Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan
kebljakan makroprudensial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.

1. Di antara Bab VIA dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni Bab VIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIB

KETENTUAN TERKAIT KEPAILITAN

1. Di antara Pasal 35B dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, ' yakni Pasal 35C dan Pasal 35D sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal3sc...

SK No 164095 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang
berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit
dan / atau permohon€rn penundaan kewaj iban pembayaran
jasa utang dari debitur yang merupakan penyedia
pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem
Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah,
perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana
perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif
suku bunga dan nilai tukar ouer-tle-counter, atau lembaga
lainnya yang diberikan izin danlatau penetapan oleh Bank
Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya
tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

(1) Terhadap debitur yang merupakan penerbit uang

elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang telah
dipisahkan oleh penerbit guna memenuhi kewajiban
penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang
dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang
elektronik.
(21 Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban
penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang
dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang
elektronik.
1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota direksi, anggota pengurus, dan/atau

pegawai LKM tidak memberikan informasi yang wajib
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rpl.0OO.OOO.0OO,O0
(satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp2.O0O.OOO.OOO,O0 (dua miliar rupiah).
(21 Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (U mengakibatkan kerugian terhadap harta
benda atau kerusakan barang, selain dipidana
dengan pidana penjara dan pidana denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku
dipidana dengan pidana tambahan berupa
penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan barang.

(3) Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas

harta benda atau kerusakan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pihak
yang dirugikan.

(4) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat berupa:
- sejumlah kerugian yang diderita; atau
- secara proporsional dalam haf jumlah
penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan tidak mencukupi jumlah total
kerugian yang ditimbulkan.

(5) Datam...

SK No 164399 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Dalam melaksanakan putusan pidana denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pidana
tambahan berupa ganti kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, terpidana diberikan jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses

pelepasan aset transaksi jual beli dan pengalihan
hak, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
bulan.
(71 Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, harta benda
terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk
melunasi denda dan ganti kerugian.

(8) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda

sebagaimana dimaksud pada ayat l7l tidak cukup
atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka
pidana denda danlatau pidana tambahan berupa
ganti kerugian yang tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun.

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(U Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem
Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank
lndonesia berwenang:
- membeli Surat Berharga Negara berjangka
panjang di pasar perdana untuk penanganan
permasalahan Sistem Keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional;
- membeli/ reuerse repo (repurchase agreementl
Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga
Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan
permasalahan Bank; dan
- memberikan akses pendanaan kepada
korporasi/swasta dengan cara repo (repurchase
agreemenf) Surat Berharga Negara yang dimiliki
korporasi/ swasta melalui perbankan.
(21 Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pembelian Surat Berharga Negara berjangka panjang

di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan keputusan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(4) Skema...

SK No 164498 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Skema dan mekanisme pembelian Surat Berharga

Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam keputusan
bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia.

(U Dalam hal terjadi ancaman krisis yang berpotensi
mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan dan membahayakan Stabilitas
Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan
dapat memberikan penjaminan terhadap seluruh
simpanan milik Pemerintah pada Bank dalam rangka
pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan
perekonomian nasional.
(21 Besaran nilai simpanan milik Pemerintah yang
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
( sebagaimana dimaksud pada ayat U ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasa] 4 1
(U Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi
Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
- mengambil alih dan menjalankan segala hak dan
wewenang organ yang setara dengan pemegang
saham dan rapat umum pemegang saham Bank;
- mengambil alih dan melaksanakan segala hak
dan wewenang direksi dan dewan komisaris
Bank atau organ lain yang setara;
- menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu
dari Bank;
- menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan
Bank di dalam negeri maupun di luar negeri,
baik secara langsung maupun melalui
penawaran umum;
e.menjual,...

SK No 164496 A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

e menjual, melelang atau mengalihkan tagihan
Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya
kepada pihak lain, tanpa memerlukan
persetujuan nasabah debitur;
- mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian
kekayaan, kegiatan, danf atau manajemen Bank
kepada pihak lain;
ob' melakukan penyertaan modal sementara pada
Bank secara langsung atau melalui konversi
tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap
Bank menjadi saham Bank;
h melakukan konversi kewajiban Bank kepada
kreditur tertentu menjadi modal;
- menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan
penerbitan surat paksa;
j melakukan pengosongan atas tanah dan/atau
bangunan milik atau yang menjadi hak Bank
yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri
maupun dengan bantuan alat negara penegak
hukum yang berwenang;
- meneliti dan memeriksa untuk memperoleh
segala keterangan yang dipedukan dari dan
mengenai Bank, dan pihak manapun yang
terlibat atau patut diduga terlibat, atau
mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;
I menghitung dan menetapkan kerugian yang
dialami Bank dan membebankan kerugian
kepada modal Bank yang bersangkutan, dan
dalam hal kerugian dimaksud terjadi karena
kesalahan atau kelalaian anggota direksi,
anggota dewan komisaris atau organ yang
setara, dan/atau pemegang saham, kerugian
dimaksud akan dibebankan kepada yang
bersangkutan;
m mewajibkan pemegang saham Bank untuk
menambah modal sesuai dengan jumlah
tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan;
n.membekukan...

SK No 164495 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- membekukan aset milik pengurus Bank,
pemegang saham Bank, dan/atau pihak
terafiliasinya yang terindikasi melakukan
tindakan yang menrgikan Bank, baik yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- mengalihkan sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank kepada Bank
penerima atau Bank Perantara;
- menjual Bank kepada pembeli yang bersedia
mengambil alih seluruh kewajiban;
- menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
- memberi pinjaman kepada Bank; dan
- melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh
Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
pada {21 Selain wewenang sebagaimana dimaksud
ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi
Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat
menggunakan seluruh wewenang terkait dengan
penanganan Bank sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai Lembaga Penjamin
Simpanan.

(3) Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Program

Restrukturisasi Perbankan terhadap Bank dalam
penanganan Program Restrukturisasi Perbankan
yang merupakan perseroan terbatas, emiten, atau
perusahaan publik dikecualikan dari ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perseroan
terbatas, peraturan perundang-undangan mengenai
perbankan, dan peraturan perundang-undangan
mengenai pasar modal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam
penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1. Di antara . . .

SK No 164494A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota dewan komisaris, anggota pengawas,

anggota direksi, anggota pengurus, pengelola,
pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM yang dengan
sengaja:
- membuat pencatatan palsu dalam pembukuan
atau laporan keuangan dan/atau tanpa
didukung dengan dokumen yang sah;
- menghilangkan atau tidak memasukkan
informasi yang benar dalam laporan kegiatan
usaha, laporan keuangan, dan/atau rekening
LKM; dan/atau
c.mengubah,...

SK No 164398 A

---

FRESIDEN

REI'UELIK INDONESIA

- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
menghapus, dan/atau menghilangkan suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan keuangan, dan dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2l,,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.OOO.OOO.0O0,OO
(satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp2.OOO.OOO.000,0O (dua miliar rupiah).
pengawas, l2l Anggota dewan komisaris, anggota anggota direksi, anggota pengurus, pengelola,
pegawai, dan/atau pihak terafiliasi LKM yang:
- meminta atau menerima suatu imbalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3OA
ayat (1); dan/atau
- tidak melaksanakan langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan LKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3OA ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
I (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.0OO.0OO.0OO,O0
(satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp2.OOO.OOO.0OO,OO (dua miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat l2l
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau
kenrsakan barang, selain dipidana dengan pidana
penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaku juga dipidana dengan pidana
tambahan berupa penggantian kerugian atas harta
benda atau kerusakan barang.

(4) Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas

harta benda atau kenrsakan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pihak
yang dirugikan.

(5) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat berupa:
- sejumlah kerugian yang diderita; atau
- secara proporsional dalam hal jumlah
penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan tidak mencukupi jumlah total
kerugian yang ditimbulkan.

(6) Dalam...

SK No 163980 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4r9-

(6) Dalam melaksanakan putusan pidana denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
serta pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terpidana
diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(71 Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses
pelepasan aset transaksi jual beli dan pengalihan
hak, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
bulan.

(8) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dan/atau pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta benda
terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk
melunasi denda dan ganti kerugian.

(9) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak cukup
atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,
pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa
ganti kerugian yang tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun.
1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini,
tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2024.
(21 Penggunaan hasil pungutan berdasarkan undang-
undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan tetap
dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024.

(3) Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 mulai berlaku tahun 2025.

1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38 . .

SK No 164115 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK IHDONESIA

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan

mengembangkan penyelenggaraan sistem layanan
informasi keuangan.
l2l Informasi pada sistem layanan informasi keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat diberikan
dan/atau dipertukarkan kepada pihak lain dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

(3) Setiap...

SK No 163974 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

139 -

(3) Setiap pihak yang memperoleh informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib menjaga
keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
l4l Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan
mengawasi lembaga pengelola informasi perkreditan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan

dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya
penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan.
(21 Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa
Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan
tindak pidana Perbankan.

(3) Pada tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, pihak yang diduga melakukan tindak
pidana Perbankan dapat mengajuk€Ln permohonan
kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di
sektor Perbankan.

(4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian

terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung
nilai kerugian atas pelanggaran.

(5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan

penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai
kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4l., Otoritas Jasa Keuangan
mempertimbangkan minimal:
- ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian
yang timbul akibat tindak pidana;
- nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas
pelanggaran; dan
- dampak terhadap sektor Perbankan, Bank,
dan/atau kepentingan Nasabah dan/atau
masyarakat.

(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui

permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang
mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran
wajib melaksanakan kesepakatan termasuk
membayar ganti rugi.

(7) Dalam...

SK No 164127 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang
mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran,
Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penyelidikan.

(6) (8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan
merupakan pendapatan Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Dalam hal:

- Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui
permohonan penyelesaian atas pelanggaran;
atau
- pihak yang mengajukan permohonan
penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi
sebagian atau seluruh kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan
ke tahap penyidikan.

(10) Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya

dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa
Keuangan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan

penyelesaian pelanggaran dan tata cara penyelesaian
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Setiap Orang dilarang:

- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan
palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank;
b menghilangkan, tidak memasukkan, atau
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank; dan
c.mengubah,...

SK No 164126 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4L-
- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank, atau mengubah, mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan, atau
merusak catatan pembukuan.
(21 Pemegang saham atau yang setara, anggota dewan
komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang
setara, atau pegawai Bank dilarang meminta atau
menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan,
pelayanan, uang, dan/atau barang berharga, untuk
keuntungan pribadi atau untuk keuntungan
keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau
berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas
Kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh Bank atas surat wesel, surat
promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban
lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan
bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana
yang melebihi batas Kredit pada Bank.

(3) Setiap Orang dilarang memberikan suatu imbalan,

komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, dan/atau
barang berharga, kepada anggota dewan komisaris
atau yang setara, anggota direksi atau yang setara,
atau pegawai Bank untuk keuntungan pribadi atau
untuk keuntungan keluarganya dalam rangka
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi
orang lain dalam memperoleh uang muka, bank
garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank, atau dalam
rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas
surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang
atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas
Kredit pada Bank.

(4) Bank, Pihak Terafiliasi, dan pemegang saham atau

yang setara wajib melaksanakan langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Ketentuan. . .

SK No 164125 A

---

PRESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

-t42-
sebagai 36. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi
berikut:

(1) Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan Undang-

Undang ini wajib mengutamakan prinsip tata kelola
kelembagaan yang baik dan profesional.
(21 Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan
laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan
Undang-Undang ini, secara tertulis kepada Presiden
dan DPR.

(3) Laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
laporan triwulanan dan laporan tahunan.

(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan yang

disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh
DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan
terhadap kinerja Dewan Komisioner, anggota Dewan
Komisioner, dan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2l., Otoritas Jasa Keuangan
wajib menyampaikan penjelasan secara lisan
dan/atau tertulis.

(6) Bagian dari laporan triwulanan dan laporan tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada masyarakat secara terbuka melalui media
massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam
Berita Negara.
Setiap awal tahun anggaran, Otoritas Jasa Keuangan l7l
wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat
secara terbuka melalui media massa yang memuat:
- evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
Otoritas Jasa Keuangan pada tahun
sebelumnya; dan
- rencana kebijakan dan penetapan sasaran
Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun yang akan
datang.

(8) Otoritas Jasa Keuangan men5rusun dan

menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada
Presiden dan DPR.

(9) Otoritas Jasa Keuangan:

• menyelesaikan...

SK No 164114 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- menyelesaikan penyusunan laporan keuangan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya tahun anggaran; dan
- menyampaikan laporan keuangan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan
pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
laporan keuangan tahunan selesai disusun.

(10) Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan

hasil pemeriksaan kepada DPR paling lambat
9O (sembilan puluh) hari terhitung sejak dimulainya
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
huruf b.

(11) Otoritas Jasa Keuangan wajib mengumumkan

laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan
kepada publik melalui media massa.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan

susunan laporan kinerja kelembagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan laporan keuangan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur
dalam Peraturan Dewan Komisioner.
1. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni

Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 38A, Pasal 38E}, dan Pasal 38C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan

Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
(21 Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
membantu DPR dalam melaksanakan fungsi
pengawasan di bidang tertentu terhadap Otoritas
Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja,
akuntabilitas, independensi, transparansi, dan
kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk...

SK No 164113 A

---

PRESIDEN

REFUEUK INDONESIA

85-

(3) Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat l2l, Badan Supervisi Otoritas
Jasa Keuangan bertugas membantu DPR dalam:
kelembagaan a. membuat laporan evaluasi kinerja
Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan pemantauan untuk meningkatkan
akuntabilitas, independensi, transparansi, dan
kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa
Keuangan; dan
- men5rusun laporan kinerja.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Badan Supervisi Otoritas Jasa
Keuangan berwenang:
yang a. meminta penjelasan mengenai hal
berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas
Jasa dan wewenang kelembagaan Otoritas
Keuangan;
kinerja b. menerima tembusan laporan
kelembagaan secara triwulanan dan tahunan
dari Otoritas Jasa Keuangan;
kelola c. melakukan telaahan atas tata
pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan
Otoritas Jasa Keuangan;
dalam d. meminta dokumen yang diperlukan
melakukan telaahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola
pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan
Otoritas Jasa Keuangan;
tahunan e. menerima tembusan laporan keuangan
dari Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan telaahan atas anggaran operasional
Otoritas Jasa Keuangan;
- menerima laporan dari masyarakat dan industri
mengenai kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
dan
Dewan h. meminta penjelasan dan tanggapan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atas
telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c
dan huruf f datam rapat bersama dengan Badan
Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Kewenangan...

SK No 164112 A

---

PRESIDEN

REPUE|JK INDONESIA

(4) (s) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

tidak termasuk untuk:
Otoritas a. menghadiri rapat Dewan Komisioner
Jasa Keuangan;
Otoritas b. menyatakan pendapat untuk mewakili
Jasa Keuangan; dan
dengan c. menyampaikan informasi yang terkait
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada publik.

(6) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan membuat

laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada DPR secara berkala 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.
(71 Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
bersumber dari anggaran operasional Otoritas Jasa
Keuangan.

(8) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan

anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Dalam hat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk

perseroan terbatas atau koperasi, penjatuhan pidana
terhadap badan hukum dimaksud dilakukan baik
terhadap pihak yang memberi perintah melakukan
perbuatan maupun pihak yang bertindak sebagai
pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

(1) Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38Et ayat (1)
diseleksi dan dipilih oleh DPR.
(21 Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
memberitahukan kepada DPR dengan tembusan
kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa
jabatan anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

(3) DPR memulai proses pemilihan anggota Badan

Supervisi Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan
Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan harus menyelesaikan
pemilihan anggota yang baru, paling lama 1 (satu)
bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan yang lama.
(a) Pemilihan...

SK No 164ll0A

---

PRESIDEN

RET'UEUK INDONESIA

88-

(4) 'Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan

Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia
Seleksi yang dibentuk oleh DPR.

(5) Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

(1) yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan
wewenangnya.
(71 Anggota Badan Supenrisi Otoritas Jasa Keuangan
diberhentikan apabila:
- meninggal dunia;
- berhalangan tetap;
- masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih
kembali;
- mengundurkan diri;
- dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan;
- tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan
yang sah;
- tidak melaksanakan dengan baik atau lalai
dan dalam menjalankan fungsi, tugas,
wewenangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan / atau
syarat h. tidak lagi memenuhi salah satu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388
ayat (4).

(8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(9) Dalam . .

SK No 164109 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

89-

(9) Dalam hal anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa

Keuangan diberhentikan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (71, pemilihan anggota Badan
pengganti Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
pemilihan dilakukan dengan mekanisme
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(10) Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

(9) pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

diangkat untuk menggantikan jabatan anggota
Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan yang
diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan
anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
yang digantikan.

(11) Penggantian anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak
dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Badan
Supervisi Otoritas Jasa Keuangan yang diberhentikan
kurang dari 1 (satu) tahun.
1. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipl<arL 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 48A dan Pasal 48B yang berbunyi sebagai
berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola instrumen
keuangan (special purpose uehble) dan/atau pengelola dana
perwalian (trustee) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
sampai dengan Pasal 38 dan perlakuan perpajakannya diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2 .

SK No 163928 A

---

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

Paragtaf 2
Penyelesaian Transaksi

(1) Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi

Wajib sesuai dengan kebutuhan.
(21 Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok
tertentu dalam masyarakat untuk ikut serta dalam
Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok

tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi
atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu
sumber pendanaan Program Asuransi Wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah
mendapatkan persetujuan dari DPR.
1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(U Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
tidak berlaku untuk:
perdata a. kepentingan peradilan dalam perkara
antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan
Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
pidana; b. kepentingan peradilan dalam perkara
- permintaan kurator yang ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan niaga
mengenai kepailitan atau permintaan likuidator
yang ditetapkan berdasarkan penetapan
pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
d.permintaan,...

SK No 164124 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-r43-
- perrnintaan, persetujuan, atau kuasa dari
Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah
Penyimpan yang telah meninggal dunia;
- tukar menukar informasi antar-Bank;
- memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah
pidana;
- permintaan informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
- kepentingan instansi lain untuk tujuan
penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan
kepentingan umum sesuai dengan tugas dan
kewenangan dalam Undang-Undang;
- kepentingan pelaksanaan tugas di bidang
moneter, makroprudensial, dan sistem
pembayaran oleh Bank Indonesia;
- kepentingan pelaksanaan tugas di bidang
penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga
Penjamin Simpanan; dan
- pelaksanaan pedanjian kerja sama otoritas
antarnegara yang telah ditandatangani secara
resiprokal.
mengenai Rahasia Bank {21 Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap Orang yang mendapatkan informasi mengenai
Nasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40A wajib menjaga kerahasiaan
dan informasi mengenai Nasabah Penyimpan
simpanannya.

1. Pasal 41 dihapus.

sebagai 40. Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyl
berikut:

Pasal 41,{

(1) Untuk penyelesaian piutang yang sudah diserahkan

kepada panitia urusan piutang negara, Otoritas Jasa
Keuangan memberikan izin kepada panitia urusan
piutang negara untuk memperoleh keterangan dari
Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.
(21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permintaan tertulis dari ketua panitia urusan piutang
negara.
(21 (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
panitia harus menyebutkan nama dan jabatan
urusan piutang negara serta nama Nasabah Debitur
yang bersangkutan.

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (1)
Huruf a
Prinsip penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal serta
instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah
memenuhi persyaratan serta bersifat final dan mengikat (final
andbinding settlement/ merupakan sebuah prinsip bahwa efek
di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta
Asing dan/atau dana yang telah berpindah rekening efek di
Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta
Asing pada sarana penyelesaian transaksi dan penyimpanan
efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar
Valuta Asing (kustodian sentral), atau pihak lain bersifat final
dan tidak dapat ditarik kembali.
Persyaratan transaksi efek di Pasar Modal serta instrumen
Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang bersifat final dan
mengikat (ftnal and. binding settlement)tersebut di atas akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan Peraturan Bank Indonesia.
Huruf b
Prinsip penyerahan dan/atau pembayarErn dapat dilakukan
melalui penyerahan tanpa pembayaran (deliuery free of
pagment), penyerahan dan pembayaran dilakukan pada
waktu bersamaan (deliuery uersus deliuery) dalam transaksi
efek di Pasar Modal serta instrumen Pasar Uang dan Pasar
Valuta Asing.
Huruf c
Mekanisme netting wajib dilaksanakan oleh para pihak yang
bertransaksi atau lembaga kliring dan penjaminan meskipun
terjadi pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha,
atau keputusan pernyataan pailit terhad.ap Pihak yang
bertransaksi.
Dengan demikian, seluruh transaksi efek di Pasar Modal serta
instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh para pihak
yang dikenai pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin
usaha, atau keputusan pernyataan pailit tetap
diperhitungkan secara netting dan diselesaikan.
Ayat(21 ...

SK No 163727 A

---

PRESIDEN

REPUBIJK INDONESIA

Ayat (2)
Waktu pengucapan putusan pernyataan pailit adalah jam, menit,
dan detik pada tanggal pengucapan putusan pernyataan pailit yang
menurut waktu yang berlaku pada Pengadilan Niaga setempat.
oseolah-olah Yang dimaksud dengan tidak terjadi kepailitan"
adalah debitur masih memiliki kekuasaan atas harta pailit.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "transaksi efek di Pasar Modal serta
instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah
memenuhi persyaratan" adalah transaksi efek di Pasar Modal serta
instrumen Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang dilaksanakan
melalui sarana perdagangan di pasar sekunder.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4 1

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di antaranya
mencakup transaksi Derivatif suku bunga dan nilai tukar serta
rcpo lreprtrchase agreement) instnrmen keuangan tertentu sebagai
instrumen atau transaksi lintas-pasar (Pasar Modal dan Pasar
Uang).
Yang dimaksud dengan transaksi keuangan melalui "pengakhiran
perjumpaan utang (close-out nettingl" adalah proses pengakhiran
awal (earlA terminationl, penghitungan nilai (valuasi), dan
perjumpaan utang atas seluruh transaksi Derivatif di pasar
keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk
menghasilkan 1 (satu) nilai (sfngle amounfl yang dapat ditagihkan
kepada salah satu pihak.
Pengakhiran dalam proses close-out netting hanya terjadi pada
transaksi, tetapi tidak pada perjanjian induk (master agreement).
Ayat(3) ...

SK No 163726 A

---

FRESIDEN

REPUBIJK INDONESIA

-t78-

Ayat (3)
Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di antaranya
mencakup transaksi Derivatif suku bunga dan nilai tukar serta
repo (reptrchase agreement). Proses perjumpaan utang {close-out
netting) diselesaikan dengan dihasilkannya 1 (satu) nilai (single
amountl yang dapat ditagihkan kepada Pihak lainnya.
Ayat (a)
Cukup jelas.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin
membuka Rahasia Bank:
pidana a. untuk kepentingan peradilan dalam perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1)
huruf b; dan
- untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam
masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4OA ayat (1) hurufg.
Pasal40C...

SK No 164123 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

L44 -

(1) Penyelesaian transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta

Asing dapat dilakukan dengan mekanisme netting.
(21 Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang
bertransaksi, penyelesaian transaksi di Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing dapat dilakukan melalui perjumpaan
utang (close-out netting) sepanjang dipersyaratkan atau
diperjanjikan dalam perjanjian induk transaksi keuangan
pengakhiran di pasar keuangan yang mensyaratkan
transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (close-out
netting).

(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

telah dilaksanakan proses pengakhiran transaksi
keuangan melalui perjumpaan utang (close-out netting)
terhadap transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
yang dipedanjikan dalam kontrak, transaksi tersebut
wajib diselesaikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi

dan pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan
utang (close-out netting) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal42

( U Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (close-out netting) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4O dan Pasal 41 dapat dilakukan baik sebelum

maupun sesudah terjadi kepailitan.
(21 Pelaksanaan pengakhiran transaksi keuangan di pasar
keuangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk
yang transaksi keuangan di pasar keuangan
mensyaratkan pengakhiran transaksi keuangan melalui
perjumpaan utang (close-out netting) oleh debitor pailit
tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur
dan dalam undang-undang mengenai kepailitan
penundaan kewajiban pembayaran utang.

(3) Pelaksanaan. . .

SK No 164257 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(3) Pelaksanaan pengakhiran transaksi keuangan di pasar

keuangan yang mensyaratkan pengakhiran transaksi
keuangan melalui perjumpaan utang (close-out netting)
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak memerlukan
permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur
dalam undang-undang mengenai kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang.

41 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tidak berlaku untuk:
perdata a. kepentingan peradilan dalam perkara
Bank Syariah dan UUS dengan Nasabah,
Nasabah dengan Nasabah, dan terkait dengan
Nasabah;
pidana; b. kepentingan peradilan dalam perkara
- permintaan kurator yang ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan niaga
mengenai kepailitan atau permintaan likuidator
yang ditetapkan berdasarkan penetapan
pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
- permintaan, persetujuan atau kuasa dari
Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang
dibuat secara tertulis;
- permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah
Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah
meninggal dunia;
- tukar menukar informasi antar-Bank;
- memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah
pidana;
h.permintaan...

SK No 164210 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

r82 -
- permintaan informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
- kepentingan instansi lain untuk tujuan
penyelenggara€rn negara di tingkat pusat dan
kepentingan umum sesuai dengan tugas dan
kewenangan dalam Undang-Undang;
- kepentingan pelaksanaan tugas di bidang
moneter, makroprudensial, dan sistem
pembayaran oleh Bank Indonesia;
bidang k. kepentingan pelaksanaan tugas di
penjaminan simpanan dan resolusi oleh
Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
- pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas
antarnegara yang telah ditandatangani secara
resiprokal.
Bank l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin
membuka Rahasia Bank:
peradilan dalam perkara pidana a. untuk kepentingan

(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat

huruf b; dan
dalam b. untuk memenuhi bantuan timbal balik
masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41A ayat (1) huruf g.

Pasal41C
Setiap Orang yang mendapatkan informasi mengenai
Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah
Investor dan Investasinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41A wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai

Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta informasi
mengenai Nasabah Investor dan Investasinya.
1. Pasal 42 . . .

SK No 164209 A

---

PRESIDEN

REPI.IBLIK TNDONESIA

1. Pasal 42 dihapus.

sebagai 31. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi
berikut:

CukuP jelas.
Angka 3O

Contoh hubungan Afiliasi mencakup:
- hubungan Afiliasi yang timbul karena perkawinan sampai
dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
1. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri
dari anak (derajat I vertikal);
1. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau
istri dari cucu (derajat II vertikal);
1. saudara dari suami atau istri beserta suami atau
istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat tI
horizontal); dan
1. suami atau istri dari saudara orangyang bersangkutan
(derajat II horizontal).
- hubungan Afrliasi yang timbul karena keturunan sampai
dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak (derajat I vertikal);
1. kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
1. saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II
horizontal).

c.hubungan...

SK No 163953 A

---

PRESIDEN

REI,UBUK INDONESIA

- hubungan Afiliasi yang timbul antara Pihak dengan
pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut.
Pegawai merupakan seseorang yang bekerja pada Pihak
lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan
untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud
untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah
atau gaji secara berkala.
- hubungan Afiliasi yang timbul antara 2 (dua) perusahaan
dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau
dewan komisaris yang sama.
Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) pemsahaan
di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau
dewan komisaris yang sama adalah sebagai berikut:
T\ran A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur
PT X dan PT Y, Komisaris PT X dan PT Y, atau Direktur
PT X dan Komisaris PT Y.
- hubungan Afiliasi yang timbul antara perusahaan dan
Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara
apa putr, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan
pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau Pihak
dimaksud.
Pengendalian merupakan kemampuan untuk
menentukan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan
perusahaan.
Sebagai contoh hubungan perusahaan dengan Pihak yang
langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah
sebagai berikut:
Tfian A mengendalikan PT X.
Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang
tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut
adalah sebagai berikut:
T\ran A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan
PT Y. Dengan demikian, TUan A mengendalikan secara
tidak langsung PT Y.
Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak
yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan
tersebut adalah sebagai berikut:
PT Y dikendalikan oleh PT X.
Sebagai . . .

SK No 163952 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak
yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan
tersebut adalah sebagai berikut:
W Z dikendalikan oleh PT Y dan PT Y dikendalikan oleh
PT X.
Dengan demikian, ff Z dikendalikan secara tidak
langsung oleh PT X.
- hubungan Afiliasi yang timbul antara 2 (dua) atau lebih
perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun
tidak langsung, dengan cara apa pur, dalam menentukan
pengelolaan danlatau kebijakan perusahaan oleh Pihak
yang sama.
Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan
yang dikendalikan secara langsung oleh Pihak yang sama
adalah sebagai berikut:
PT X dan PT Y dikendalikan oleh T\ran A.
Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) pemsahaan
yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang
sama adalah sebagai berikut:
PT A dikendalikan oleh PT B dan PT C dikendalikan oleh
PT D, selanjutnya PT B dan PT D dikendalikan oleh
T\ran A. Dengan demikian, PT A dan PT C dikendalikan
secara tidak langsung oleh T[ran A.
ot' hubungan Afiliasi yang timbul antara penrsahaan dan
pemegang saham utama. Pemegang saham utama
merupakan Pihak yang baik secara langsung maupun
tidak langsung, memiliki paling sedikit 2Oo/o (dua puluh
persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai
hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau
jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan
pemegang saham utama adalah sebagai berikut:
T\ran A memilikr 20% (dua puluh persen) hak suara dari
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
dikeluarkan oleh PT X.

(1) lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual seluruh

saham Bank yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin
Simpanan dan PSP lama Bank Sistemik yang
ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi paling lama
3 (tiga) tahun terhitung sejak L,embaga Penjamin
Simpanan menetapkan untuk melakukan
penanganan Bank Dalam Resolusi.
t2l Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan
dengan tetap mempertimbangkan tingkat
pengembalian yang optimal bagi Iembaga Penjamin
Simpanan.

(3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (21paling sedikit sebesar seluruh
penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh
L,embaga Penjamin Simpanan.

(4) Dalam...

SK No 163958 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

42-

(4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal

(3) sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat

tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling
banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing
perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)
tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kmbaga Penjamin Simpanan menjual saham Bank
tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun berikutnya.

(6) Dalam hal ekuitas Bank bernilai positif pada saat

Lembaga Penjamin Simpanan menerima
pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dalam
rangka penggunaan hasil penjualan saham Bank
dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29.
(71 Dalam hal ekuitas Bank bernilai nol atau negatif pada
saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima
pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pemegang
saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan
saham Bank setelah penanganan.
1. Di antara Pasal 5O dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 5OA dan Pasal 5OB sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5OA

(1) Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, gugatan
diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam
wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
(21 Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat.

(3) Panitera...

SK No 164033 A

---

PRESIDEN

REFUBUK INDONESIA

43-

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan

diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda
terima yang ditandatangani oleh panitera pada
tanggal yang sanna dengan tanggal pendaftaran
gugatan.

(4) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan
niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal
gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua
pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menunjuk
majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
gugatan didaftarkan.
(71 Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diselesaikan paling lama 9O (sembilan puluh) hari
kerja terhitung sejak perkara diterima oleh majelis
yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas
persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(8) Rrtusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan
hukum yang mendasari putusan, harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umurn.

(9) Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada
para pihak paling larna 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak putusan atas gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

pidana (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1A ayat (1)
huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau
penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan
Undang-Undang untuk memperoleh informasi dari
Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang
memiliki UUS mengenai Simpanan atau Investasi
tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang
terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian
Negara Republik lndonesia, atau kepala
kepolisian daerah dalam hal permintaan
diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
- Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau kepala
kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan
oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
pengadilan c. Ketua Mahkamah Agung, ketua
tinggi, atau ketua pengadilan negeri; atau
- pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan atau jabatan satu tingkat
di bawah pimpinan instansi yang diberi
wewenang untuk melakukan penyidikan.

(3) Untuk...

SK No 164208 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

184 -

(3) Untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam

masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41A ayat (1) huruf g, Otoritas Jasa Keuangan

dapat memberikan izin kepada polisi atau jaksa
untuk memperoleh informasi dari Bank Syariah dan
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
berdasarkan undang-undang mengenai bantuan
timbal balik dalam masalah pidana.
l4l Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa
Agung atau pejabat yang ditunjuk di instansinya.

(4) (5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat

hams menyebutkan:
- narna dan jabatan polisi atau jaksa;
- nama pihak terkait yang dimintakan; dan
- uraian bahwa permintaan bantuan berkaitan
dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan di negara
peminta dan statusnya sebagai tersangka atau
saksi sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai bantuan timbal balik dalam
masalah pidana.

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Atas permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan
putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau
penetapan likuidator yang ditetapkan berdasarkan
pengadilan dalam rangka pemberesan harta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4OA ayat (1) huruf c, Bank wajib
memberikan informasi mengenai Simpanan Nasabah
Penyimpan pada Bank yang terkait dengan pelaksanaan
kepailitan atau likuidasi.

sebagai 45. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi
berikut:
Pasal44...

SK No 164120 A

---

FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U memenuhi kriteria sebagai
berikut:
Koperasi a. menghimpun dana dari pihak selain anggota
yang bersangkutan;
- menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota
Koperasi yang bersangkutan danlatau menyalurkan
pinjaman ke anggota Koperasi lain;
d.menerima...

SK No 164412 A

---

PRESIDEN

RE!'UBL|K INDONESIA

- menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha
simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha
perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal,
usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain
yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai
sektor jasa keuangan.

(3) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang

berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-
Undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penzinan, Pengaturan,

(3) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (1)
Kontrak pintar (smart contractl merupakan salah satu bentuk dari
kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang
mengenai informasi dan transaksi elektronik. Kontrak pintar
(smart untract) dapat berupa seperangkat kesepakatan yang
dispesifikasikan dalam bentuk digital termasuk pada bentuk
protokol komputer.
Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, dimungkinkan
adanya kontrak antara lain pada transaksi Derivatif yang sifatnya
standar yang didukung oleh teknologi digital dan untuk beberapa
term dapat berlaku otomatis guna efisiensi serta bersifat mengikat,
yang dilaksanakan dalam suatu platform tertentu di antaranya
mencakup Distributed Ledger TechnologglDW. Penyusunan dan
implementasi dari solusi teknologi atas kontrak dimaksud harus
konsisten dengan standar pengaturan dan hukum yang berlaku.
Penggunaan smart deriuatiue contracts dimaksudkan untuk
mengura.ngi kemungkinan adanya perbedaan antara pengertian
dalam hukum (legal meaningl dan kinerja operasional (operational
Wrformance) dari kontrak dimaksud.
Ayat (2)
Smart contract dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di
Indonesia.
Ayat (3)
Kesepakatan digunakan sebagai kerangka perjanjian yang memuat
bahasa natural (nafitral langaage) untuk melandasi otomasi
pelaksanaan hak dan kewajiban menggunakan bahasa
pemrograman (codel dalam smart contract.
Ayat (4)
Kewenangan pengaturan lebih lanjut oleh otoritas di sektor
keuangan sesuai dengan jenis aktivitas jasa keuangan yang
diawasinya.

(1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari

Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4OA ayat (1)
huruf d, Bank wajib memberikan Rahasia Bank
kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah
Penyimpan.
(21 Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal
dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4OA ayat (1)
huruf e berhak memperoleh keterangan mengenai
Simpanan Nasabah Penyimpan.

(dua) pasal, 47 . Di antara Pasal 44A dan Pasal 45 disisipkan 2
yakni Pasal 44F dan 44C sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas

antarnegara yang telah ditandatangani secara
resiprokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A
ayat (1) huruf 1, mitra perjanjian mengajukan
permintaan informasi kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai
Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
(21 Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan asas resiprokal.

(3) Dalam...

SK No 164119A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

148 -

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
informasi tersebut dapat digunakan oleh mitra
perjanjian yang meminta informasi baik untuk
kepentingan pidana, perdata, maupun administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4lA ayat (1) huruf a, berlaku:

• untuk...

SK No 164207 A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

- untuk perkara perdata antara Bank Syariah atau
UUS dan Nasabah, direksi atau yang setara Bank
Syariah atau Bank Umum Konvensional yang
memiliki UUS yang bersangkutan dapat
menginformasikan kepada pengadilan tentang
keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan
memberikan keterangan lain yang relevan dengan
perkara tersebut; atau
b untuk perkara perdata antara Nasabah dan Nasabah,
dan terkait dengan Nasabah, direksi atau yang setara
Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang
memiliki UUS harus menginformasikan kepada
pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan
informasi lain yang relevan dengan perkara
berdasarkan permintaan ketua pengadilan negeri,
ketua pengadilan tinggi, atau Ketua Mahkamah
Agung.

1. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa
Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan
tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan
objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan
tata usaha negara.

(3) Dalam...

SK No 164118A

---

PRESIDEN

REPTIBL|K INDONESIA

149 -

(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas
Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas
berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi
tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan wewenang, yang bersangkutan mendapat
bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau yang
menugaskan.

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Bank umum yang melanggar ketentuan kewajiban:

- penyusunan rencana aksi pemulihan untuk
disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1); dan
- melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat
(7t,
dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa
Keuangan berupa teguran tertulis, denda
administratif, dan/ atau bunga.
{21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sesuai dengan tingkat pelanggaran
yang dilakukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46E}

(1) Bank umum yang melanggar ketentuan kewajiban:

a.penyampaian...

SK No 164493 A

---

PRESIDEN

REFUEL|K INDONESIA

- penyampaian rencana resolusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1); dan/atau
- penyampaian rencana aksi pemulihan, data dan
informasi serta dokumen lainnya yang
dibutuhkan dalam rangka penyusunan rencana
resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18C ayat (3),
dikenai sanksi administratif oleh Lembaga Penjamin
Simpanan berupa denda.
mengenai besaran dan jangka l2l Ketentuan lebih lanjut
waktu pengenaan serta tata cara pengenaan sanksi
administratif untuk pelanggaran kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

1. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk Simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp5O.OOO.0OO.OOO,OO (lima puluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.0OO.OOO.O00,OO
(enam ratus miliar rupiah).

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota
direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan
sengaja tidak memberikan keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling paling tama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
sedikit Rp4.O0O.OOO.O0O,00 (empat miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.0OO.OOO.O00,0O (lima belas miliar
rupiah).
sebagai 53. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi
berikut:

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mempunyai kepentingan
langsung" adalah apabila yang bersangkutan
duduk sebagai pengurus dalam suatu
perusahaan atau menjalankan sendiri usaha
perdagangan barang atau jasa.

Yang

SK No 163637 A

---

PRESTDEN

REPUBL|K INDONESIA

Yang dimaksud dengan "mempunyai kepentingan
yang tidak langsungl adalah apabila
bersangkutan memiliki kepentingan melalui
kepemilikan saham suatu pemsahaan di atas
25o/o (dua puluh lima Persen).
Huruf b
Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki
tugas yang sangat strategis di bidang moneter,
sistem pembayaran, serta makroprudensial sudah
sewajarnya apabila anggota Dewan Gubernur
lebih profesional dan loyal terhadap pelaksanaan
tugasnya. Rangkap jabatan yang dimaksud
termasuk pengurus pada partai politik serta
lembaga atau organisasi lainnya yang dapat
mengganggu kinerja dan profesionalitasnya
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai anggota Dewan Gubernur Bank
Indonesia. Namun, berdasarkan keterkaitan
tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur
secara ex-officio dapat merangkap jabatan pada
lembaga tertentu di antaranya pada lnternational
Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Institut
Bankir Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal Deputi Gubernur Seniot danf atau Deputi
Gubernur yang diketahui telah melakukan pelanggaran
Gubernur tidak bersedia mengundurkan diri,
mengajukan usul kepada Presiden untuk meminta yang
yang bersangkutan mengundurkan diri. Apabila
melakukan pelanggaran adalah Gubernur, Presiden
meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.
Angka 29

Ayat (1)
Pada prinsipnya penanganan tindak pidana di sektor
jasa keuangan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Namun, dengan mempertimbangkan dampak dari
tindak lanjut ke tahap penyidikan tersebut terhadap
Stabilitas Sistem Keuangan, sektor jasa keuangan
dan/atau Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa
Keuangan dapat melakukan langkah penyelesaian yang
bersifat restoratif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Penyelesaian atas kerugian yang timbul diikuti
dengan adanya pernyataan dari semua pihak yang
terlibat (korban dan pelaku) untuk tidak
keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di
hadapan hukum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dampak terhadap sektor jasa keuangan dan/atau
kepentingan nasabah dan/atau masyarakat yaitu
bahwa kerugian berdampak luas atau tidak
terhadap sektor jasa keuangan dan/atau
kepentingan nasabah dan/atau masyarakat di
antaranya mempertimbangkan skala dan jenis
LJK.

Ayat(6) ...

SK No 163596 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)
Kesepakatan di antaranya berbentuk:
Keuangan a. perjanjian yang disepakati Otoritas Jasa
dengan pihak yang mengajukan permohon€rn;
- surat pernyataan pihak yang mengajukan
permohonan yang disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan; atau
- dokumen dalam bentuk lain.
Materi kesepakatan selain pembayaran ganti rugi di
antaranya mencakup perbaikan proses bisnis dan tata
kelola.
Selain berupa kesepakatan, ganti rugi juga dapat
pengembalian berupa dana yang berasal dari
keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang
dihindari secara tidak sah dalam penegakan hukum
tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Dengan mempertimbangkan bahwa Otoritas Jasa
Keuangan mengawasi LIK dan kegiatan di sektor jasa
keuangan baik Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,
maupun LJK Lainnya, pengaturan dan pelaksanaan
penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakteristik
bisnis dan kegiatan usaha di setiap sektor jasa
keuangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan
secara optimal.
Ayat(13) ...

SK No 163595 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-59_

Ayat (13)
Cukup jelas.
Angka 21

Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota
direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan
sengaja tidak memberikan keterangan dan/atau tidak
melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam

(1), Pasal 3O ayat (1), Pasal 3O ayat (3), Pasal 34 ayat

c Pasal 34 ayat (21 danlatau Pasal 36A ayat (1) huruf
(dua) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
tahun dan paling lama 1O (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp5.OOO.O00.00O,0O (lima miliar
rupiah) dan paling banyak RpI0O.OOO.OOO.OOO,OO (seratus
miliar rupiah).

1. Ketentuan. . .

SK No 164177 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

sebagai 54. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi
berikut:

Pertukaran data dan/atau informasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan dalam rangka kerja sama internasional,
dan termasuk di bidang pengaturan, pengawasan,
penyidikan, dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa
Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan
tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perumdang-undangan.
(21 Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan
objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan
tata usaha negara.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas
tugas Jasa Keuangan yang melaksanakan
berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi
tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan wewenang, yang bersangkutan mendapat
bantuan hukum dari lembaga yang diwakili atau yang
menugaskan.

sebagai 39. Ketentuart Pasal 49 diubah sehingga berbunyi
berikut:
Pasal49...

SK No 164204 A

---

PRESIDEN
REx'UEL|K INDONESIA

yang setara, anggota (1) Anggota dewan komisaris atau
direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang
dengan sengaja:
pencatatan a. membuat atau menyebabkan adanya
palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E
ayat (1) huruf a;
atau b. menghilangkan, tidak memasukkan,
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
laporan, dalam pembukuan atau dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E
ayat (1) huruf b; dan/atau
menyembunyikan, c. mengubah, mengaburkan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, dolmmen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank, atau mengubah, mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan, atau
merusak catatan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf c,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
sedikit dan pidana denda Paling
Rp10.000.0OO.O0O,OO (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp20O.OOO.OOO.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).

(2) Setiap. . .

SK No 164176 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

152 -
(21 Setiap Orang yang dengan sengaja menyebabkan
atau turut serta melakukan perbuatan atau
melakukan pembantuan perbuatan anggota dewan
komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang
setara, atau pegawai Bank sebagaimana dimaksud
c pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp5.0OO.OOO.OOO,0O
banyak (lima miliar mpiah) dan paling
Rp1OO.000.000.000,O0 (seratus miliar rupiah).
Setiap Orang yang dengan sengaja: t3)
adanya pencatatan a. membuat atau menyebabkan
palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,
usaha, dokumen atau laporan kegiatan
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E
ayat (1) huruf a;
atau b. menghilangkan, tidak memasukkan,
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
laporan, dalam pembukuan atau dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E
ayat (1) huruf b; dan/atau
menyembunyikan, c. mengubah, mengaburkan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,
dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu
mengaburkan, Bank, atau mengubah,
menghilangkan, menyembunyikan, atau
merusak catatan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) huruf c,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp5.0O0.OOO.O0O,OO
banyak (lima miliar rupiah) dan paling
Rp10O.OOO.O0O.OO0,0O (seratus miliar rupiah).

(4) Pemegang...

SK No 164175 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

153 -
anggota dewan (4) Pemegang saham atau yang setara,
komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang
setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:
- meminta atau menerima, mengizinkan atau
menyetujui untuk menerima suatu imbalan,
komisi, uang tambahan, pelayanan, uang,
dan/atau barang berharga, untuk keuntungan
pribadi atau untuk keuntungan keluarganya,
dalam rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh
uang muka, bank garansi, atau fasilitas lkedit
dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh Bank atas surat wesel, surat
promes, cek, dan kertas dagang atau bukti
kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi
batas Kredit pada Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37E aYat (2); dan/atau
- tidak melaksanakan langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Bank terhadap .ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
ayat (4),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
e itigal tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan
Rp5.OO0.O0O.OOO,OO pidana denda paling sedikit
banyak (lima miliar rupiah) dan paling
Rp 1OO.0OO.OO0.OOO,0O (seratus miliar rupiah).

sengaja: (5) Setiap Orang yang dengan

• memberikan

SK No 164174 A

---

PRESIDEN

REPUEL|K INDONESIA

uang a. memberikan suatu imbalan, komisi,
tambahan, pelayanan, u€rng, dan/atau barang
berharga, kepada pemegang saham atau yang
setara, anggota dewan komisaris atau yang
setara, anggota direksi atau yang setara, atau
pegawai Bank untuk keuntungan pribadi atau
untuk keuntungan keluarganya dalam rangka
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi
orang lain dalam memperoleh uang muka, bank
garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank, atau
dalam rangka pembelian atau pendiskontoan
oleh Bank atas surat wesel, surat promes, cek,
dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya,
ataupun dalam rangka memberikan persetujuan
bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas Kredit pada Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
ayat (3); atau
melakukan b. menyebabkan atau turut serta
pembantuan perbuatan atau melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp5.0OO.O0O.O0O,0O
banyak (lima miliar rupiah) dan paling
Rp IOO.OOO.0OO.O0O,OO (seratus miliar rupiah).

1. Ketentuan Pasal 5O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5OA ayat (8) hanya dapat
diajukan kasasi.

(2) Permohonan...

SK No 164032A

---

PRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

(21 Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal putusan yang
dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan
kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada
panitera pada pengadilan niaga yang telah memutus
gugatan.

(3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada

tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan
dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima
yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(4) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak
termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Pemohon kasasi sudah harus menyurmpaikan memori

kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan.

(6) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak memori kasasi diterima oleh panitera.
(71 Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori
kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan panitera wajib menyampaikan
kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak kontra
memori kasasi diterima oleh panitera.

(8) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi

kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak memori kasasi disampaikan
kepada termohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).

(9) Sidans...

SK No 164031A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

45-

(9) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan

kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
kasasi diterima oleh majelis kasasi.
(1O) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi

putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1O) kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal putusan atas
permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada
pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama
2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi
diterima.

(13) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan

kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit
RpS.OO0.O0O.0OO,O0 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 1O0.00O.00O.OOO,OO (seratus miliar rupiah).

1. Ketentuan . .

SK No 164173 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 5OA diubah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pemegang saham atau yang setara yang dengan sengaja
menyuruh anggota dewan komisaris atau yang setara,
anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan
perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 378 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima
sedikit belas) tahun dan pidana denda paling
Rp10.OOO.OO0.OOO,O0 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp2OO.000.O00.0OO,OO (dua ratus miliar rupiah).

1. Di antara Pasal 5OA dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal
yakni Pasal 5OB, Pasal sOC, dan Pasal sOD sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5OB

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48,

Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 5OA dilakukan oleh

korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum,
atau badan lainnya, pidana dijatuhkan terhadap
korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum,
atau badan lainnya dan/atau anggota direksi atau
yang dipersamakan, anggota dewan komisaris atau
yang dipersamakan, PSP atau yang dipersamakan,
dan/atau pihak lain.
1. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau badan
usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang
tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya
dalam hal tindak pidana:
a.dilakukan...

SK No 164172A

---

FRESIDEN

REPUBL|K INDONESIA

anggota a. dilakukan atau diperintahkan oleh
direksi atau yang dipersamakan, anggota dewan
komisaris atau yang dipersamakan, PSP atau
yang dipersamakan, dan/atau pihak lain;
maksud b. dilakukan dalam rangka pemenuhan
dan tujuan badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum maupun yang tidak berbentuk
badan hukum, atau badan lain;
fungsi c. dilakukan sesuai dengan tugas dan
pelaku atau pemberi perintah; dan
manfaat d. dilakukan dengan maksud memberikan
bagi korporasi atau badan usahayang berbentuk
badan hukum maupun yang tidak berbentuk
badan hukum, atau badan lain.

Pasal 5OC

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi

atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau
badan lainnya merupakan pidana denda dengan
ketentuan untuk:
sebesar a. Bank Umum paling sedikit
Rp50.0O0.OO0.00O,OO (lima puluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp6O0.OOO.OO0.OOO,O0 (enam
ratus miliar rupiah);
Rp5.00O.OOO.0OO,OO b. BPR paling sedikit sebesar
(lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp60.0OO.0OO.0OO,0O (enam puluh miliar rupiah);
atau
yang berbentuk c. korporasi atau badan usaha baik
badan hukum maupun yang tidak berbentuk
badan hukum, atau badan lain selain yang
dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling
sedikit sebesar Rp5O.O0O.OOO.0OO,O0 (lima puluh
banYak miliar rupiah) dan Paling Rp6OO.OOO.0O0.O00,OO (enam ratus miliar
rupiah).

(2) Selain. . .

SK No 16417l A

---

PRESIDEN

REPUEIJK INDONESIA

157 -
(21 Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terhadap korporasi atau badan usaha baik
yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak
berbentuk badan hukum, atau badan lainnya juga
dapat ddatuhkan pidana tambahan berupa:
- pengumuman putusan hakim; dan/atau
kegiatan b. pembekuan sebagian atau seluruh
usaha korporasi atau badan usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun yang tidak
berbentuk badan hukum, atau badan lainnya,
setelah mendapatkan pertimbangan dari
Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal SOD

(1) Selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47,

Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 5OA,

Pasal 5OB, dan Pasal 50C terpidana dapat dijatuhi

pidana tambahan berupa penggantian kerugian
apabila tindak pidana mengakibatkan kerugian.
(21 Pidana tambahan berupa penggantian kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepada pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang
diderita atau secara proporsional dalam hal jumlah
penggantian kerugian tidak mencukupi jumlah total'
kerugian yang ditimbulkan.

(3) Dalam melaksanakan putusan pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terpidana diberikan jangka
waktu selama 1 (satu) bulan sejak putusan telah
memperoleh kekuatan hukum tetaP.
waktu (4) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan.
(s) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda
dan pidana tambahan berupa penggantian kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda
terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk
melunasi denda dan ganti kerugian tersebut.

(6) Dalam...

SK No 164170 A

---

FRESIDEN

REI'UELIK INDONESIA

158 -
benda (6) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup
atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,
pidana tambahan berrrpa penggantian kerugian yang
penjara tidak dibayar diganti dengan pidana
sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang
bersangkutan.
(7t Pidana tambahan berupa penggantian kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lamanya
pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
yang ditentukan oleh hakim dicantumkan dalam
amar putusan pengadilan.

1. Pasal 5t dihapus.

Bagian Ketiga
Perbankan Syariah

(1) Kreditur menyampaikan permohonan kepada

Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan
permohonan pernyataan pailit atau penundaan
kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan
niaga.
(21 Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak
permohonan yang disampaikan oleh kreditur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak

permohonan yang disampaikan oleh kreditur
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penolakan
harus dilakukan secara tertulis dengan disertai
alasannya.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan permohonan dari kreditur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
18.Ketentuan...

SK No 163938 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(U Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan data,
informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai
usaha Bank Syariah dan UUS, dan hal lain yang
terkait dengan kegiatan usahanya kepada Otoritas
Jasa Keuangan.

(2) Pengawasan...

SK No 163933 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengawasan secara langsung terhadap Bank Syariah l2l
dan UUS oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan
melalui pemeriksaan, baik secara berkala maupun
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat memeriksa data,

informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai
usaha Bank Syariah dan UUS, dan hal lain yang
terkait dengan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan,

Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- meminta Bank Syariah dan UUS untuk
mengambil dan menyerahkan data/dokumen
dari setiap tempat yang terkait Bank Syariah dan
UUS;
- meminta Bank Syariah dan UUS untuk
mengambil dan menyerahkan data/dokumen
dan keterangan dari setiap pihak yang menurut
penilaian Otoritas Jasa Keuangan memiliki
pengaruh terhadap Bank Syariah dan UUS; dan
- memerintahkan Bank Syariah dan UUS untuk
melakukan pemblokiran rekening tertentu.

(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan

pengawasan secara langsung terhadap pihak terelasi
dalam kelompok usaha Bank Syariah dan UUS dan
pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana
dari Bank Syariah dan UUS.

(6) Data, informasi, keterangan, atau penjelasan

mengenai usaha Bank Syariah dan UUS, dan hal lain
yang disampaikan oleh Bank Syariah dan UUS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diumumkan dan bersifat rahasia.
(71 Bank Syariah dan UUS wajib memberikan bantuan
yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran dari
keterangan, dokumen, dan penjelasan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan
pengawasan.
1. Ketentuan. . .

SK No 164202 A

---

PRESIDEN

REPI.IBUK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak
memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8A ayat (1), Pasal t huruf c, huruf d, huruf e,

a huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 3O ayat (1) huruf
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp10.0O0.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp3OO.000.O00.OOO,OO (tiga
ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana
denda paling sedikit Rp5OO.OOO.0O0.OOO,0O (lima ratus
miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.OO0.OOO.OOO.OO0,OO
(satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak
berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

1. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal suatu Bank Syariah mengalami kesulitan

yang membahayakan kelangsungan usahanya,
Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- membatasi kewenangan rapat umum pemegang
saham atau yang dipersamakan, komisaris atau
yang setara, direksi atau yang setara, dan
pemegang saham atau yang setara;
- meminta dan/atau memerintahkan pemegang
saham atau yang setara untuk menambah
modal;
- meminta pemegang saham atau yang setara
untuk mengganti anggota dewan komisaris atau
yang setara dan/atau direksi atau yang setara;
- meminta dan/atau memerintahkan Bank
Syariah menghapusbukukan penyaluran dana
yang macet dan memperhitungkan kerugian
Bank Syariah dengan modalnya;
- meminta Bank Syariah melakukan
Penggabungan atau Peleburan dengan Bank
Syariah lain;
f.meminta...

SK No 164201 A

---

PRESIDEN

REP]IEUK INDONESIA

- meminta pemegang saham atau yang setara
untuk menjual kepemilikan Bank Syariah
kepada pembeli;
- meminta dan/atau memerintahkan Bank
Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau
sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak
lain;
- meminta dan/atau memerintahkan Bank
Syariah menjual sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak
lain;
- memerintahkan pemegang saham atau yang
setara untuk memberikan pinjaman kepada
Bank Syariah;
- memerintahkan pemegang saham atau yang
setara untuk mendukung pelaksanaan tugas
Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga Penjamin
Simpanan saat mengatasi permasalahan Bank
Syariah;
- menunjuk pengelola statuter dan
memerintahkan Bank Syariah untuk
mendukung pelaksanaan tugas pengelola
statuter yang ditempatkan di Bank Syariah;
- memerintahkan Bank Syariah untuk tidak
melakukan transaksi tertentu dengan pihak
terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan;
- membatasi kegiatan usaha tertentu Bank
Syariah;
- memberikan perintah tertulis kepada Bank
Syariah dan/atau pihak tertentu; dan/atau
- memerintahkan Bank Syariah untuk melakukan
langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
(21 Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dilakukan, tetapi Bank Syariah masih
mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usaha serta tidak dapat disehatkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan
menetapkan Bank Syariah sebagai Bank dalam
resolusi dan menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Bank, lembaga Penjamin Simpanan,
dan Bank Indonesia.