KOTA TANJUNGBALAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi sumatera Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 202g tentang provinsi Sumatera Utara. 1. Kota Tanjungbalai adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk g berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Utara. 1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Tanjungbalai berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l. BABII ... SK No 205933 A --- PEESIDEN

Kota Tanjungbalai terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu: - Kecamatan Tanjungbalai Selatan; - Kecamatan Tanjungbalai Utara; - Kecamatan Sei Tualang Raso; - Kecamatan Teluk Nibung; - Kecamatan Datuk Bandar; dan - Kecamatan Datuk Bandar Timur.

**(1) Kota Tanjungbalai mempunyai batas daerah:** - sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan; - sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan; - sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan; dan - sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Asahan. **(2) Penegasan batas daerah Kota Tanjungbalai secara pasti di** lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Tanjungbalai memiliki karakteristik, yaitu: - kewilayahan dengan ciri geografis utama berupa kawasan dataran rendah yang berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka; - potensi sumber daya alam Kota Tanjungbalai berupa bahan tambang dan mineral, pelabuhan yang berfungsi untuk pengiriman bahan pangan, sa1ruran, buah, dan ikan, serta melayani penumpang dari dan ke luar negeri; dan - suku. . . SK No 205934 A --- PRESIDEN ### REPUBLIK IHDONESIA c suku bangsa dan kultural yang heterogen berbaur dengan semboyan "Balayar Satujuan Batambat Satangkahan" yang didominasi oleh Suku Melayu.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Tanjungbalai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Nomor 6O Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor LO92l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 205935 A --- I'RESIDEN Agar 'setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 , ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, sil Djaman SK No 205936 A --- PRESIDEN REPUEIJK IIrIDONESIA