PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk
membantu Petani dalam menghadapi permasalahan
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi,
kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik
ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
1. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan
Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan
Petani.
1. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha
Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.
1. Pertanian . . .

---

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam
hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,
dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas
Pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam
suatu agroekosistem.
1. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang
dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau
dipertukarkan.
1. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian,
mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya,
penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil,
dan/atau jasa penunjang.
1. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan
usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan
pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang
Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum
Republik Indonesia.
1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani
guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan
Petani.
1. Kelompok Tani adalah kumpulan
Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan
sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas;
dan keakraban untuk meningkatkan serta
mengembangkan usaha anggota.
1. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa
Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
1. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari
Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok
Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
1. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu
lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas
Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
1. Kelembagaan . . .

---

1. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk
oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan
produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal untuk
memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan
Usaha Tani.
1. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan
pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri
dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pertanian.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:
- kedaulatan;

• kemandirian;

• kebermanfaatan;
• kebersamaan;
• keterpaduan;
• keterbukaan;
• efisiensi-berkeadilan; dan
• keberlanjutan.

### Pasal 3 . . .

---

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:
- mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam
rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kehidupan yang lebih baik;
- menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang
dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- memberikan kepastian Usaha Tani;
- melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi
biaya tinggi, dan gagal panen;
- meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta
Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani
yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan
Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani meliputi:
- perencanaan;
- Perlindungan Petani;
- Pemberdayaan Petani;
- pembiayaan dan pendanaan;
- pengawasan; dan
- peran serta masyarakat.

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah,
menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
- daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- rencana . . .

---

- rencana tata ruang wilayah;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- tingkat pertumbuhan ekonomi;
- jumlah Petani;
- kebutuhan prasarana dan sarana; dan
- kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian
dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian yang integral dari:
- rencana pembangunan nasional;
- rencana pembangunan daerah;
- rencana pembangunan Pertanian;
- rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;
dan
- rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling
sedikit memuat strategi dan kebijakan.

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan pada kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- kepastian usaha;
- harga Komoditas Pertanian;
- penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- sistem peringatan dini dan penanganan dampak
perubahan iklim; dan
- Asuransi Pertanian.

(3) Strategi . . .

---

(3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- pendidikan dan pelatihan;
- penyuluhan dan pendampingan;
- pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian;
- konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi; dan
- penguatan Kelembagaan Petani.

(1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dengan memperhatikan asas dan
tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mempertimbangkan:
- keselarasan dengan program pemberdayaan
masyarakat; dan
- peran serta masyarakat dan/atau pemangku
kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

### Pasal 10 . . .

---

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
nasional;
- rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
provinsi; dan
- rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
kabupaten/kota.

(1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

nasional menjadi pedoman untuk menyusun
perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
tingkat provinsi.

(2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

provinsi menjadi pedoman untuk menyusun
perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
tingkat kabupaten/kota.

(3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi
pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan
kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan

huruf g diberikan kepada:
- Petani penggarap tanaman pangan yang tidak
memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling
luas 2 (dua) hektare;
- Petani . . .

---

- Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha
budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2
(dua) hektare; dan/atau
- Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala
usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada

Petani.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan
Petani.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan Perlindungan Petani.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi

Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
pangan nasional.

(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai
dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi
dalam negeri.

(3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait

harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab menyediakan
dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain meliputi:

• jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
• bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
• jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha
dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang
dibutuhkan Petani.

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang
telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal
17.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab menyediakan
sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan
tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

(2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida,
pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar
mutu; dan
- alat . . .

---

- alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan
kondisi spesifik lokasi.

(3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan

berasal dari produksi dalam negeri.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan
Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana
produksi Pertanian yang berkualitas.

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha
dapat menyediakan sarana produksi Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan
Petani.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau
bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk,
dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat
lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban:
- menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan sumber daya buatan;
- memberikan . . .

---

- memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian
kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai
program Pemerintah;
- memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara
berkelanjutan; dan
- mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil
Pertanian.

(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk

mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

(2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui:

• pembelian secara langsung;
• penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
• pemberian fasilitas akses pasar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23
diatur oleh Pemerintah.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Pertanian

Paragraf 1
Umum

(1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang

menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang
menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

(2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan menetapkan:
- tarif . . .

---

- tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
- tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar
negeri dalam kawasan pabean;
- persyaratan administratif dan standar mutu;
- struktur pasar produk Pertanian yang berimbang;
dan
- kebijakan stabilisasi harga pangan.

Paragraf 2
Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian

(1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang

dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
- harga pasar internasional;
- harga pasar domestik;
- jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan
lokal; dan
- produksi dan kebutuhan nasional.

(1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian

tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.

(2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan:
- pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas
ekonomi nasional; dan/atau
- kepentingan hajat hidup orang banyak.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas

Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian

Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam
kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:
- daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam
negeri; dan
- kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib
melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah.

(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian

pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam
negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi
dan/atau cadangan pangan Pemerintah.

(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan

pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4
Persyaratan Administratif dan Standar Mutu

(1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus

memenuhi persyaratan administratif dan standar
mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf c.

(2) Persyaratan . . .

---

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi:
- surat izin impor;
- tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan
- surat keterangan asal negara penghasil dan negara
pengekspor.

(3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan administratif.

(4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
komoditas pangan harus memenuhi keamanan
pangan.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif,

standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan
dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi
gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan
kemampuan keuangan negara.

(2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen

akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
- menentukan . . .

---

- menentukan jenis tanaman dan menghitung luas
tanam yang rusak;
- menentukan jenis dan menghitung ternak yang
mati; dan
- menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau
ternak.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan
penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk
mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

(1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk

mengantisipasi terjadinya gagal panen.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal
panen dengan melakukan:
- peramalan serangan organisme pengganggu
tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah
penyakit hewan menular; dan
- upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim
dan peramalan serangan organisme pengganggu
tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah
penyakit hewan menular.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini
dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .

---

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani
yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi
Pertanian.

(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian

gagal panen akibat:
- bencana alam;
- serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- wabah penyakit hewan menular;
- dampak perubahan iklim; dan/atau
- jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menugaskan badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang
asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

(2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi
peserta Asuransi Pertanian.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan
perusahaan asuransi; dan/atau
- bantuan pembayaran premi.

(3) Pelaksanaan . . .

---

(3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan
mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani,
meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan
menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri
dan berdaya saing tinggi.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan Pemberdayaan Petani

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan kepada Petani.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain berupa:
- pengembangan program pelatihan dan
pemagangan;
- pemberian beasiswa bagi Petani untuk
mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
- pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang
agribisnis.

(3) Petani . . .

---

(3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan
serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan
modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan

modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian
dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan
pelatihan secara berkelanjutan.

(2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan

dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat
melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan

Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk
memperoleh sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi
diatur dengan Peraturan Menteri.

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya,

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara
berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 45 . . .

---

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat
menyelenggarakan:
- pendidikan formal dan nonformal; dan
- pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan
pendampingan kepada Petani.

(2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga
penyuluhan dan penyediaan penyuluh.

(3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

(4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1
(satu) desa.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh penyuluh.

(6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain

agar Petani dapat melakukan:
- tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan
pemasaran yang baik;
- analisis kelayakan usaha; dan
- kemitraan dengan Pelaku Usaha.

(7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak
sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi
tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari
pengetahuan tradisional.
Bagian Keempat . . .

---

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani
melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran
hasil Pertanian.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan:
- mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi
standar keamanan pangan, sanitasi, serta
memperhatikan ketertiban umum;
- mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal
agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
- mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil
Pertanian;
- memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok
Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi,
dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di
daerah produksi Komoditas Pertanian;
- membatasi pasar modern yang bukan dimiliki
dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok
Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi,
dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di
daerah produksi Komoditas Pertanian;
- mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani
yang saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan;
- mengembangkan sistem pemasaran dan promosi
hasil Pertanian;
- mengembangkan pasar lelang;
- menyediakan informasi pasar; dan
- mengembangkan lindung nilai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan

pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e diatur oleh Pemerintah.

### Pasal 49 . . .

---

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku
Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban
mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam
negeri.

(1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar

induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis
dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.

(2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus
menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan

penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

(1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus

memenuhi standar mutu.

(2) Pemerintah menetapkan standar mutu untuk setiap

jenis Komoditas Pertanian.

(1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian

wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1).

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina Petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi
standar mutu Komoditas Pertanian.

### Pasal 54 . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyelenggarakan promosi dan
sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas
Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1
Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan
ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:
- konsolidasi lahan Pertanian; dan
- jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

(1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penataan
kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai
dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk
kepentingan lahan Pertanian.

(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk

menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar
mencapai tingkat kehidupan yang layak.

(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:
- pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
- pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

### Pasal 57 . . .

---

(1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
melakukan perluasan lahan Pertanian melalui
penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai
lahan Pertanian.

(2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan
luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk
memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan
atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:
- pemberian paling luas 2 hektare tanah negara
bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan
Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan
Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-
turut.
- pemberian lahan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

(4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan
lahan Pertanian.

### Pasal 59 . . .

---

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin
pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani

setempat yang:
- tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan
Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai
kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-
turut; atau
- memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh
tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai
kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang
diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam
secara lestari dan berkelanjutan.

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat
memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan
insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian

yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.

(2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada
pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali
mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah
daerah.

(3) Petani . . .

---

(3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada

pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa
mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak
atau izin.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah
dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 58 ayat (4) untuk alih profesi.

(2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan
kewirausahaan dan bantuan modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan
Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memfasilitasi
pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.

(2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:
- pinjaman modal untuk memiliki dan/atau
memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
- pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau
imbal jasa penjaminan; dan/atau
- pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana
program kemitraan dan bina lingkungan dari badan
usaha.

Bagian Ketujuh . . .

---

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memberikan
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas
Pertanian.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- kerja sama alih teknologi; dan
- penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses
ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:

- sarana produksi Pertanian;
- harga Komoditas Pertanian;
- peluang dan tantangan pasar;
- prakiraan iklim, dan ledakan organisme
pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit
hewan menular;
- pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah
dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau
masyarakat.

Bagian Kedelapan . . .

---

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban mendorong dan
memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan
Kelembagaan Ekonomi Petani.

(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari
budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:

• Kelompok Tani;
• Gabungan Kelompok Tani;
• Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
• Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

(2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik
Petani.

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam
Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal

70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk
Petani.

(2) Pembentukan . . .

---

(2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan

lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan
memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari

beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa
atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi
sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar
menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam
melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 74 bertugas:

- meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok
dalam mengembangkan Usaha Tani yang
berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- memperjuangkan kepentingan anggota atau
kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau
kelompok; dan
- membantu menyelesaikan permasalahan anggota
atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

(1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga
independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan
untuk Petani.

(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat

mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau
tokoh masyarakat yang peduli terhadap
kesejahteraan Petani.

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di
kabupaten/kota atau provinsi.

### Pasal 78 . . .

---

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:
- menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan
kemitraaan Usaha Tani;
- memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- mempromosikan Komoditas Pertanian yang
dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar
negeri;
- mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana
produksi dan teknologi; dan
- membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-
Usaha Tani.

(1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat
nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai
Asosiasi Komoditas Pertanian.

(2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi

sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan
dalam ber-Usaha Tani.

(3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas

Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku
Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang
peduli pada kesejahteraan Petani.

(4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan

mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan
kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Paragraf 3 . . .

---

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani

(1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan

untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani
dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki
oleh Gabungan Kelompok Tani.

(2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala
ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan
mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 80 paling sedikit bertugas:

• menyusun kelayakan usaha;
• mengembangkan kemitraan usaha; dan
• meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang
dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### Pasal 83 . .

---

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan
untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:
- lembaga perbankan; dan/atau
- Lembaga Pembiayaan.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan
Usaha Milik Negara bidang perbankan dan
Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik
Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan
pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik
Petani sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara
bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah
bidang perbankan membentuk unit khusus
pertanian.

(3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan prosedur mudah dan
persyaratan yang lunak.

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan
Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau

pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif
membantu Petani agar memenuhi persyaratan
memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

(2) Selain . . .

---

(2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau

pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu
dan memudahkan Petani mengakses fasilitas
perbankan.

(3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau

pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui
lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring
lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit
khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan
pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani
Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh
pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangaan.

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan
kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan
sederhana dan prosedur cepat.

(1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau

pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan
berperan aktif membantu Petani agar memenuhi
persyaratan memperoleh kredit dan/atau
pembiayaan.

(2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau

pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan
aktif membantu dan memudahkan Petani dalam
memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

(3) Lembaga . . .

---

(3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau

pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui
lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring
lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan
Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana
dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur
oleh Pemerintah.

PENGAWASAN

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan
terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam
pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan
potensi yang ada.

(1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara

berjenjang dari:
- pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah
provinsi; dan
- pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Laporan . . .

---

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis
dan disertai dokumen pendukung lainnya.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan informasi publik yang
diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan
evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti
laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara
perseorangan dan/atau berkelompok.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- penyusunan perencanaan;
- Perlindungan Petani;
- Pemberdayaan Petani;
- pembiayaan . . .

---

• pembiayaan dan pendanaan; dan
• pengawasan.

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan
serta dalam:
- memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam
negeri;
- menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang
mengalami bencana; dan
- melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat
berperan serta dalam menyelenggarakan:
- pendidikan nonformal;
- pelatihan dan pemagangan;
- penyuluhan;
- pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan
Ekonomi Petani;
- pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau
permodalan; dan/atau
- pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB IX . . .

---

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian
yang tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00
(enam miliar rupiah).

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian
pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam
negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi
dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang melakukan penyuluhan yang tidak
sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk
teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian
menjadi lahan non-Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 104 . . .

---

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 dilakukan oleh

korporasi, selain pidana terhadap pengurusnya,
pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari
pidana denda terhadap perseorangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 harus telah dibentuk paling lama 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman

---