HAK CIPTA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama
yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau
keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat
pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau
pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan,
pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan
alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara
apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat
orang lain.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara
keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk
mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik
bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan
cara dan alat apa pun.

Program...

---

PRESIDEN

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan
dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila
digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan
komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan
fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk
persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak
eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan
pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak
atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan
bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan karya siarannya.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang
menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan,
menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya
musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik
perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau
perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang
berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya
siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau
melalui sistem elektromagnetik.

Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan
oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya
dengan persyaratan tertentu.

Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur
dalam ketentuan Undang-undang ini.

Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah
satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di
bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.

Direktorat...

---

PRESIDEN

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh
Menteri.

Bagian Pertama
Fungsi dan Sifat Hak Cipta

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan
tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan

Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan
Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun

sebagian karena:
Pewarisan;
Hibah;
Wasiat;
Perjanjian tertulis; atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya

meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita,
kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah

Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau
milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat
disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian…

---

PRESIDEN

Bagian Kedua
Pencipta

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta

adalah:
- orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan
pada Direktorat Jenderal; atau
- orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan
sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak

menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa
Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta
ceramah tersebut.

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang
diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta
ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh
Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap
sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak
mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan
dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang
yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan
itu.

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak

lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah
pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan,
kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak
mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu
diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula

bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang
dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika...

---

PRESIDEN

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau

berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu
dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali
apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari
padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya,
badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika
terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah,

sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat,
dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi,
tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada

ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih
dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah
tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu

belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan
tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui

Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama
samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui

Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta
atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian...

---

PRESIDEN

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang
mencakup:
- buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya
tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan
itu;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
- seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni - pahat, seni patung,
kolase, dan seni terapan;
- arsitektur;
- peta;
- seni batik;
- fotografi;
- sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan
karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai

Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas
Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan,
tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang
memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Tidak ada Hak Cipta atas:
- hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis
lainnya.

Bagian…

---

PRESIDEN

Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali
apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan
perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu
sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
atau

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber
sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara
lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan,
tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
1. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
1. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun
sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar
Pengadilan;
1. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun
sebagian, guna keperluan:
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan
ilmu pengetahuan; atau
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar
dari Pencipta;
1. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra,
kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
1. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara
terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa
oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau
pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial
semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

1. Perubahan...

---

PRESIDEN

1. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan
pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan
bangunan;
1. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh
pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk
digunakan sendiri.

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan

penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar
pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri
penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di
wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang
ditentukan;

mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk
memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan
dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan
sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau
Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan
sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika
dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial
dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara
Republik Indonesia;

---

PRESIDEN

7 (tujuh)...
7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan
sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara
Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke
wilayah Negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk

menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan
dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan
keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah
mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi
dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin
kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada
Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu
semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan
ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga
Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya,

Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu
mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli
warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang
yang dipotret meninggal dunia.

---

PRESIDEN

(2) Jika...

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih,

untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang
dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat
juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus
terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret
itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang

dibuat:
- atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang
dipotret; atau
- untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret
yang dibuat:
- tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang
wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya
apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk
diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan
umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh
orang yang berkepentingan.

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses
peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun
juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang
berwenang.

---

PRESIDEN

### Pasal 23…

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan
pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat
dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang
Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran
untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa
mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni
tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Moral

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak

Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam
Ciptaannya.

(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah

diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan
Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal
Pencipta telah meninggal dunia.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga

terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman
dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta

tidak boleh ditiadakan atau diubah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta

selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak
Cipta dari Pencipta itu.

(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat

dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta

yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada
pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

---

PRESIDEN

Bagian…
Bagian Kedelapan
Sarana Kontrol Teknologi

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman
hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat
tidak berfungsi.

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi

tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib
memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi

tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan
seni patung;
- seni batik;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- arsitektur;
- ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- alat peraga;
- peta;
- terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku
selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki

oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup
Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

---

PRESIDEN

### Pasal 30…

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

- Program Komputer;
- sinematografi;
- fotografi;
- database; dan
- karya hasil pengalihwujudan,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau
dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak pertama kali diumumkan.

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh

Negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit

berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang

diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal
Pengumuman bagian yang terakhir.

(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas

Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula
ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak
bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu
masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam:
- Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

---

PRESIDEN

- Pasal...
- Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya
jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali
untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran
Penciptanya.

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak
Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka
waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:
- selama 50 (lima puluh) tahun;
- selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh)
tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari
untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan,
diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal
dunia.

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan

dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang

tanpa dikenai biaya.

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu

petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai
biaya.

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak
Cipta.

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung
arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari
Ciptaan yang didaftar.

(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas

Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang
Hak Cipta atau Kuasa.

(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat

rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai

---

PRESIDEN

contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

(3) Terhadap...

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9
(sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
Permohonan secara lengkap.

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan

yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat

diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu
badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan,
Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan
tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- tanggal penerimaan surat Permohonan;
- tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- nomor pendaftaran Ciptaan.

(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat

diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan
lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya
Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika
Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan

dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar

menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya
diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu
dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan

---

PRESIDEN

atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari
penerima hak dengan dikenai biaya.

(3) Pencatatan...

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita

Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta
dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan

hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan
sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar
Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai
biaya.

(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut

diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat
Jenderal.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:
- penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang
namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan

### Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

- dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

LISENSI

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak

lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan
dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban
pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima

---

PRESIDEN

Lisensi.

(4) Jumlah...

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak

Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan
organisasi profesi.

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga,

perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi

yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi

diatur dengan Keputusan Presiden.

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan

dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan
Hak Cipta.

(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah,

wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki
kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata

kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang

melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

---

PRESIDEN

## BAB VII…

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau
gambar pertunjukannya.

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk

memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya
rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan

izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya
siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau
melalui sistem elektromagnetik lain.

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:

- Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya
tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke
dalam media audio atau media audiovisual;
- Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun
sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya
setelah:
- karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke
dalam media audio atau media audiovisual;
- karya rekaman suara selesai direkam;
- karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

---

PRESIDEN

### Pasal 51…

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,

### Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b

dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,

### Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39,

### Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,

### Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,

### Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63,

### Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71,

### Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis

terhadap Hak Terkait.

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi
dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu
menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada
masyarakat.

BIAYA

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar

Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan
perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian
Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan
dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan

tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri

Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari

---

PRESIDEN

biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X…

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak
mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang
tanpa persetujuannya:
- meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- mengubah isi Ciptaan.

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi

kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan
meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil
Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan

Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah,
pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah

kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar,
hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan
kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau
barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan
itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk
keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial
dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan
ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

---

PRESIDEN

### Pasal 59…

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal
58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang
bersangkutan.

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua

Pengadilan Niaga.

(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada

tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga

paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan

didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan
menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu

paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7

(tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan

puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua
Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya
hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling

lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan
diucapkan.

---

PRESIDEN

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan...

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal
putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan
kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang
telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon
kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh
panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
pendaftaran.

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada

panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori

kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak
termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi
diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada

panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal
termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori
kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah
kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang

bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat
belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan

menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan

paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.

---

PRESIDEN

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang
mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.

(5) Panitera...

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan

kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan
atas permohonan kasasi diucapkan.

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan
termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi
diterima oleh panitera.

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk
melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat
menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:
- mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta
atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan
importasi;
- menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya
penghilangan barang bukti;
- meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk
memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut
memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak
Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan,
para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak

---

PRESIDEN

untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara
tersebut.

### Pasal 69…

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan

sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus
memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan
huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan
hukum.

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa
dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta
penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh
penetapan sementara tersebut.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan
Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak
Cipta;
- melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak
Cipta;

---

PRESIDEN

- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain;

- melakukan…
- melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak
Cipta; dan
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing

paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program
Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau

### Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24

---

PRESIDEN

atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa...

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak

Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk
dimusnahkan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan

bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan
perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal
berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan
Undang-undang ini.

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang
ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu
perlindungannya.

---

PRESIDEN

## BAB XV…

Undang-undang ini berlaku terhadap:
- semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum
Indonesia;
- semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan
untuk pertama kali di Indonesia;
- semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan
ketentuan:
(i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai
perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
(ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak
atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai
perlindungan Hak Cipta.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6
Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diundangkan.

---

PRESIDEN

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

ttd

---

PRESIDEN