Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan
perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar
negeri.
1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak
perdagangan internasional.
1. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
1. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk
dan pajak/pungutan ekspor.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk
penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.
1. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam
negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.
---
PRESIDEN
1. Belanja negara …
1. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat,
dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.
1. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan pengeluaran pembangunan.
1. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum
pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam
negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin
lainnya.
1. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek
pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
1. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana
bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
1. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi dan
Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.
1. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
1. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk
membantu membiayai kebutuhan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
1. Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam
undang-undang tentang otonomi khusus suatu daerah tertentu, serta untuk penyeimbang
kekurangan dana alokasi umum.
1. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun
---
PRESIDEN
anggaran berjalan.
1. Sisa lebih …
1. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi
defisit anggaran yang terjadi.
1. Sektor adalah kumpulan subsektor.
1. Subsektor adalah kumpulan program.
1. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja
negara yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih.
1. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan
penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi.
1. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman
luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran
cicilan pokok pinjaman luar negeri.
1. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan
bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
1. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan.