PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang
berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
1. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah
Tingkat II;
1. Pajabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
1. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah;

1. Badan…

---

PRESIDEN

1. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya;
1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak daerah;
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut
atau pemotong pajak tertentu;
1. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu
bulan takwin kecuali ditentukan lain;
1. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwin;
1. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib
Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau
dalam bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;
1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;
1. Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat
yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang;
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar;
1. Surat…

---

PRESIDEN

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;
1. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.
1. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat
Tagihan Pajak Daerah;
1. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau tahadap potongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olej Wajib Pajak;
1. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak;
1. Pembukuan adalan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi
keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;
1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

1. Jasa…

---

PRESIDEN

1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
1. Jasa Umum adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umur serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
1. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta;
1. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;
1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu;
1. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
1. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah
surat yan digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;
1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;
1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang;
1. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

1. Pemeriksaan…

---

PRESIDEN

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menentukan tersangkanya.

PAJAK

Bagian Pertama
Jenis, Bagi Hasil, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

(1) Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:

• Pajak Kendaraan Bermotor;
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

• Pajak Hotel dan Restoran;
• Pajak Hiburan;
• Pajak Reklame;
• Pajak Penerangan Jalan;
• Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
• Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

(3) Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain

yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
- bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
- objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
- potensinya memadai;

• tidak...

---

PRESIDEN

• tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
• memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
• menjaga keslestarian lingkungan.

(4) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

(5) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

diserahkan kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10%
(sepuluh persen) yuntuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:

- Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen);
- Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
20% (dua puluh persen);
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%
(dua puluh persen).

(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

dan huruf c ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,

huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(4) Besarnya pajak yang terutang dengan mengalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan
pajak.

Bagian…

---

PRESIDEN

Bagian Kedua
Peraturan Daerah Tentang Pajak

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:
- nama, objek dan subjek pajak;
- dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- wilayah pemungutan;
- masa pajak;
- penetapan;
- tata cara pembayaran dan penagihan;
- kedaluarsa;
- sanksi administrasi;
- tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan

mengenai:
- pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam
hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
- tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa;
- asas timbal balik.

(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan

mengesahkan, menolak untuk mengesahkan, atau meminta
penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk

penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(3) Jangka...

---

PRESIDEN

(3) Jangka Waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir.

(4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka
waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
lewat, menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan
Daerah tersebut dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat
dilaksanakan.

(5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan

dapat membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan
Peraturan Daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila
Peraturan Daerah tersebut di kemudian hari ternyata bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk

pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4),
dan ayat (5) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pemungutan pajak tidak diborongkan.

(1) Pajak dipungut berdasarkan penentapan Kepala Daerah atau

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

(4) Terhadap...

---

PRESIDEN

(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

(1) Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen

lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan
keputusan Kepala Daerah.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

Kepala Daerah dapat menerbitkan:
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal:
1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
1. apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan
kepada kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan telah
ditegur secara tertulis;
1. apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan

Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dirhitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah...

---

PRESIDEN

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Keputusan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan

apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah

kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3)
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(1) Kepala Daerah dapat memberikan Surat Tagihan Pajak Daerah

apabila:
- pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
terdapatkekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan
atau salah hitung;
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak

Daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui
Surat Tagihan Pajak Daerah.

Bagian…

---

PRESIDEN

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terutangnya pajak.

(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur

dengan keputusan Kepala Daerah.

(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Taguhan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
- Surat...

---

PRESIDEN

- Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak

secara secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan,
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan...

---

PRESIDEN

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan , Pengurangan Ketetapan,
dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Aministrasi

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak

dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau
Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:

- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;
- mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

RETRIBUSI

Bagian Pertama
Objek dan Golongan Retribusi

(1) Objek retribusi terdiri dari:

• Jasa...

---

PRESIDEN

• Jasa Umum;
• Jasa Usaha;
• Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:

• Retribusi Jasa Umum;
• Retribusi Jasa Usaha;
• Retribusi Perizinan Tertentu.

(3) Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan
merupakan objek retribusi.

Bagian Kedua
Cara Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
- Tingkat penggunaan jasa;
- Tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:
- Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan
Daerah dengan mempertimbangan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak;
- untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

### Pasal 22…

---

PRESIDEN

Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 serta prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan
prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21.

Bagian Ketiga
Perturan Daerah tentang Retribusi

(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:
- nama, objek, dan subjek retribusi;
- golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat

(2);

- cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi;
- struktur dan besarnya tarif retribusi;
- wilayah pemungutan;
- tata cara pemungutan;
- sanksi administrasi;
- tata cara penagihan;
- tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan

mengenai:
- masa retribusi;

• pemberian...

---

PRESIDEN

- pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam
hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;
- tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.

(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan

mengesahkan, menolak untuk mengesahkan, atau meminta
penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).

(2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk

penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir.

(4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka
waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan
daerah tersebut dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat
dilaksanakan.

(5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri keuangan

dapat membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan
Peraturan daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila
Peraturan Daerah tersebut di kemudian hari ternyata bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk

pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4),
dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

### Pasal 27…

---

PRESIDEN

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima
Keberatan

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan,
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi

dan pelaksanaan penagihan retribusi;

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB IV…

---

PRESIDEN

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan

sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau
retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak

atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungakan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau
utang retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau
retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (10 diatur dengan Peraturan
Daerah.

## BAB V…

---

PRESIDEN

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terurangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:
- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
- ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila:

- diterbitkan Surat Teguran, atau;
- ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Pedoman tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi yang
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib

menyelenggarakan pembukuan.

(2) Kriteria...

---

PRESIDEN

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata

cara pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban
retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

(2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;
- memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur oleh Menteri

Dalam Negeri.

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang

tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-udangan
perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk
membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang
pengadilan.

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk...

---

PRESIDEN

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara

pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat
memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat,
keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan dengan keterangan
yang diminta tersebut.

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau
tidak langkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidna kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah yang terutang.

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

### Pasal 40…

---

PRESIDEN

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupuah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau

seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (20 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan pemerintah.

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40
ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

PENYIDIKAN

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

• meneliti,...

---

PRESIDEN

- meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah
dan retribusi;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi;
- memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;
- menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat rapat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah dan retribusi;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan;
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

## BAB X…

---

PRESIDEN

(1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait

dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah tentang
Retribusi yang telah ada dan terkait dengan pasal 18 ayat (3), masih
tetap berlaku sebelum berlakunnya Peraturan Daerah yang baru
berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf c yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak
berlakunya Undang-undang ini.

(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan
huruf b dan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku
paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu)
tahun sejak berlakunya Undnag-undang ini.

Pajak dan retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) sepanjang
tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat
ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang.

## BAB XI…

---

PRESIDEN

Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :
1. Ordinansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 (Staatsblad Tahun 1934
Nomor 718 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun
1939 Nomor 226 dan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam
Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1857);
1. Ordonansi Pajak Potong 1936 (Staasblad Tahun 1936 Nomor 671)
sebagaimana telah ditambahkan dan diubah, terakhir dengan
Staatsblad Tahun 1949 Nomor 317;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959
1402);
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan
I sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 27 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1402);
1. Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan
Keuangan antara Negara dan Daerah-Derah yang berhak Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Nagara Tahun 1956 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442);
1. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

1. Undang-…

---

PRESIDEN

1. Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing
(Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1345) sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1692);
1. Undang-undng Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 911);
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan
Pajak-Pajak Negara, bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Nagara
Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997

INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997

,

ttd.

MOERDIONO

---

PRESIDEN