KOTA TEBING TINGGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi sumatera utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang provinsi Sumatera Utara. 1. Kota Tebing Tinggi adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk g berdasarkan Undang-Undang Damrat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara. 1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor l}g2l. BABII ... SK No 199587 A --- PRESIDEN

Kota Tebing Tinggi terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu: - Kecamatan Padang Hulu; - Kecamatan Rambutan; - Kecamatan Padang Hilir; - Kecamatan Bajenis; dan Kota. e. Kecamatan Tebing Tinggi

**(1) Kota Tebing Tinggi mempunyai batas daerah:** Serdang a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bedagai; - sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dengan Kabupaten Serdang c. sebelah selatan berbatasan Bedagai; dan - sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai. **(2) Penegasan batas daerah Kota Tebing Tinggi secara pasti di** lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Tebing Tinggi memiliki karakteristik, yaitu: geografis sebagian besar wilayah a. kewilayahan dengan ciri merupakan dataran rendah; berupa perdagangan, jasa, industri, b. memiliki sumber daya dan pertanian; dan agarrra, dan budaya secara umum c. terdiri atas suku bangsa, religius, heterogen yang menunjukkan karakter menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal' BABIII ... SK No 205919 A --- TRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan g pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Darrrrat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 6O Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 205920 A --- FRESIDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 INDONESIA, ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 , ttd PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya INDONESIA dan Hukum. Djaman SK No 205921 A --- PRESIDEN