Peraturan Pemerintah (5,095)
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA
PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERLINDUNGAN HUTAN
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA
PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERUBAHAN ATAS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PEDOMAN EVALUASI
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA