TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak
dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang
tidak disetujui.
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wanita Kawin

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Kewajiban . . .

---

(2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

(3) Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak
hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak
dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan suaminya.

(4) Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan

hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan
kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian

Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wanita kawin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak

belum melakukan tindakan pemeriksaan, dapat membetulkan Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat
yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.

(3) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

### Pasal 4 . . .

---

(1) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah

disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa
Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan
rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang, dengan
menyampaikan pernyataan tertulis.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang

menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah
dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat
yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat
Pemberitahuan Tahunan.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling

lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali.

(4) Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembetulan Surat

Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak
tanggal stempel pos pengiriman, atau dalam hal diterima secara langsung,
jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak
memperhitungkan rugi fiskal menurut surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali dalam penerbitan surat ketetapan pajak.

(6) Apabila Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai
dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan

Tahunan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga . . .

---

Bagian Ketiga
Pengungkapan Ketidakbenaran

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan

pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang sepanjang mulainya penyidikan
belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
- penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran
pajak; dan
- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi
berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen).

(3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengungkapkan ketidakbenaran

perbuatannya dan sekaligus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak akan dilakukan penyidikan, sepanjang tidak
ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran

perbuatan oleh Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak.

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis

mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa
pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
- penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar;
dan
- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Untuk . . .

---

(3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan
tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat
ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut
beserta pelunasan pajak yang telah dibayar.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ternyata tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf
c tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(6) Pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atas surat
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan
permohonan Wajib Pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan

tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
- hasil Penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang;

- hasil Pemeriksaan terhadap:
1. Surat Pemberitahuan; atau
1. kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang, dan
setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

• hasil . . .

---

- hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:
1. Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam

### Pasal 13A Undang-Undang;

1. Wajib Pajak badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a)
Undang-Undang, tetapi tidak ditemukan bukti permulaan bahwa Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:

- risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang dan setelah ditegur
secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan
pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan
Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di
bidang perpajakan;
- risalah mengenai temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dalam hal penyidikan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A
Undang-Undang;
- Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.

(3) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat Direktur Jenderal Pajak

tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan
hasil Penelitian terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan berdasarkan:
- hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data
yang semula belum terungkap; atau
- hasil Penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

(2) Surat . . .

---

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil

Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil penelitian

terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

(4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil penelitian

terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui sejak
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak.

(1) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau
ayat (3) ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

(2) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh
delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan
hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran
pajak.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
berdasarkan:
- hasil Penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;

• hasil . . .

---

- hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit
pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
atau
- hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang terdapat
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang.

(1) Hasil Penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11,
dituangkan dalam laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(2) Berdasarkan Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan

Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
nota penghitungan.

(3) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Laporan Penelitian, Laporan Hasil
Pemeriksaan, atau Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(4) Berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak tanggal pembuatan nota penghitungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau

Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila
diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau

Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib
Pajak.

(3) Surat . . .

---

(3) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana
lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak

dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan

Banding setelah menerima Putusan Banding.

(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan

Peninjauan Kembali setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keputusan

Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan
Peninjauan Kembali diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-
line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat
kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat
kedudukan Wajib Pajak badan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang

mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen
dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang
dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai
dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara
pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

(1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang pajak;
- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau
- memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(2) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling
lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan
kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak badan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya
penghasilan kena pajak, terhadap Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(1) Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang pemeriksaannya

dilaksanakan tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf d Undang-Undang dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

(2) Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), proses pemeriksaannya dilanjutkan dengan
melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

## BAB V . . .

---

Bagian Kesatu
Keberatan

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak
benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak
dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh
Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah
pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

(3) Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan:
- keberatan;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal

Pajak atas suatu:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat mengajukan permohonan:

- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

• pengurangan . . .

---

- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
atau
- pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
1. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(4) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(2) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan terhadap Wajib Pajak
dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak
menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Bagian Kedua
Pembetulan

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal

Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Kesalahan . . .

---

(2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan
dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang
terkait dengan bidang perpajakan.

(3) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai, pembetulan kekeliruan dalam

pengkreditan pajak hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan Pajak
Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan tersebut tidak
mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak

dapat:
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya;
- mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak
benar;
- mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang, yang tidak benar; atau
- membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan

surat ketetapan pajak apabila:
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak; atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak
dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi
persyaratan.

(3) Permohonan . . .

---

(3) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan
dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (3).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, penghapusan, dan

pembatalan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan

peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak
yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan

peninjauan kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnya
dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(3) Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan
Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat
(1a) Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi

berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-
Undang dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.

(5) Imbalan . . .

---

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan

terhadap:
- kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang
seluruhnya disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas sebagian jumlah pajak
yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun dibayar sebelum
pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan
peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(6) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan
apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan
banding ke Pengadilan Pajak;
- dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga
diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali,
imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.

PENAGIHAN

(1) Ketentuan mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19
ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

(2) Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Keputusan

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) juga diterbitkan akibat Putusan Banding atau

Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pembayaran atas pajak
yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 26 . . .

---

Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran
pembayaran, jangka waktu hak mendahulu selama 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b Undang-Undang, dihitung sejak batas
akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir.

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan

permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas

jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3) atau ayat (3a) Undang-Undang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah
pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang.

(4) Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu

menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang
masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3a) Undang-Undang.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan
terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pengajuan keberatan.

(8) Dalam . . .

---

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan
keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan
banding.

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan,
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus
dibayar berdasarkan Putusan Banding.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas

jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus

untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan

pajak dan bukan konsultan pajak.

(3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:
- menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Tahun Pajak terakhir; dan
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan.

(4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling

sedikit memuat:
- nama, alamat, dan tandatangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib
Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;

• nama, . . .

---

- nama, alamat, dan tandatangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima
kuasa; dan
- hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

(1) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat

melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.

(2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan

tertentu yang dikuasakan, dengan surat penunjukan, seorang kuasa hanya
dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan
dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada
dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat penunjukan kepada
pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada saat melaksanakan tugasnya.

(1) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan

tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.

(2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan

tertentu, seorang kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(3) Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban Wajib

Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak
dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya:
- melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan; atau
- dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau
tindak pidana lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak
yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Pasal 32 . . .

---

(1) Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya.

(2) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin

tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk
dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut.

(3) Pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- hanya dapat meminta keterangan dan/atau bukti tertulis mengenai
keterangan dan/atau bukti tertulis yang tercantum dalam izin tertulis
Menteri Keuangan;
- wajib merahasiakan segala keterangan dan/atau bukti tertulis yang
diketahui atau diperoleh dari Pejabat dan/atau Tenaga Ahli; dan
- hanya dapat memanfaatkan keterangan dan/atau bukti tertulis sesuai
dengan tujuan diajukannya permintaan keterangan dan/atau bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

(4) Apabila pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak tertentu
tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan dan/atau

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin tertulis kepada

pejabat dan/atau tenaga ahli diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar,
diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

(2) Wajib . . .

---

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan
sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan Pemeriksaan,
kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat
Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau
menyatakan lebih bayar.

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada
tanggal 31 Maret 2009.

(5) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat
Tagihan Pajak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PENYIDIKAN

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan,

Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat permintaan.

(2) Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan, ditambah dengan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar, atau yang seharusnya tidak dikembalikan.

(3) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak

dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian
negara yang tercantum dalam berkas perkara atau jumlah kerugian negara
yang dihitung oleh Penyidik sebelum dilakukan pelunasan dalam rangka
pengajuan permintaan penghentian penyidikan oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 35 . . .

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai

dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

(2) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan:

- penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang dan/atau
penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang
untuk permohonan yang diterima secara lengkap setelah tanggal 31
Desember 2007;

- penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
yang seharusnya tidak terutang melalui penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang untuk permohonan yang diterima
secara lengkap setelah tanggal 31 Desember 2007;

- pembetulan terhadap Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang untuk
penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga setelah tanggal 31
Desember 2007;

• batas . . .

---

- batas waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat
Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang untuk pengajuan permohonan yang diterima setelah
tanggal 31 Desember 2007;

• permohonan pembatalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang untuk pemeriksaan yang

dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007;

- proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima
setelah tanggal 31 Desember 2007;

- pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak
berdasarkan pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara
yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan; atau

- pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31
Desember 2007,

berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

,

ttd

---